Login Form

Pangi Syarwi Chaniago

"Bersama Membangun Bangsa"

Pangi Syarwi Chaniago:Transisi Menuju Demokrasi

Demokrasi di Indonesia masih berada pada masa transisi dimana berbagai prestasi sudah muncul dan diiringi ”prestasi” yang lain. Sebagai contoh, munculnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dirasakan mampu menimbulkan efek jera para koruptor dengan dipenjarakannya beberapa koruptor.  Namun demikian, masih ada sisi positif yang bisa dilihat seperti lahirnya undang-undang sistem pendidikan nasional yang mengamanatkan anggaran pendidikan sebesar 20 persen.

Demikian pula rancangan undang-undang anti pornografi dan pornoaksi yang masih dibahas di parlemen. Rancangan undang-undang ini telah mendapat masukan dan dukungan dari ratusan organisasi Islam yang ada di tanah air. Hal ini juga memperlihatkan adanya partisipasi umat Islam yang meningkat dalam perkembangan demokrasi di Indonesia. Sementara undang-undang sistem pendidikan nasional yang telah disahkan parlemen juga pada masa pembahasannya mendapat dukungan yang kuat dari berbagai organisasi Islam. Sementara itu, ekonomi di era demokrasi ternyata mendapat pengaruh besar dari kapitalisme internasional. Hal ini menyebabkan dilema.

Beberapa fakta tersebut diantaranya terkait akuntabilitas anggota DPR yang rendah. Pernyataan ini berdasarakan penelitian yang dilakukan oleh Direktorat Politik, Komunikasi dan Informasi BAPPENAS yang mengambil sampel antara tahun 1973 - 2003. Akuntabilitas ini dapat dilihat dari rendahnya tanggung jawab DPR kepada rakyat, yang tampak dari sedikitnya kunjungan DPR kepada konstituennya atau rakyat. Juga karena tidak adanya laporan-laporan terbuka DPR akan kinerja mereka kepada rakyat. Bahkan ada pendapat yang mengatakan bahwa akuntabilitas DPR tidak berbeda signifikan, antara periode Orde Baru dengan pasca Reformasi.

Di masa transisi, sebagian besar orang hanya tahu mereka bebas berbicara, beraspirasi, berdemonstrasi. Namun aspirasi yang tidak sampai akan menimbulkan kerusakan. Tidak sedikit fakta yang memperlihatkan adanya pengrusakan ketika terjadinya demonstrasi menyampaikan pendapat. Untuk itu orang memerlukan pemahaman yang utuh agar mereka bisa menikmati demokrasi. Demokrasi di masa transisi tanpa adanya sumber daya manusia yang kuat akan mengakibatkan masuknya pengaruh asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Read more:

Pangi Syarwi Chaniago:Transisi Menuju Demokrasi

Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)

Sejak berakhirnya pemilihan umum 1955, Presiden Soekarno telah menunjukkan gejala ketidaksenangannya kepada partai politik. Hal itu terjadi karena partai politik ketika itu lebih beroreantasi kepada kepentingan idiologinya sendiri dan kurang memperhatikan kepentinngan politik Nasional secara menyeluruh, bahkan ada pada suatu kesempatan Soekarno pernah melontarkan keinginanannya membubarkan Partai Politik di Istana Mardeka, Soekarno juga melontarkan bahwa demokrasi parlementer tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang dijiwai dengan semangat gotong royong dan kekeluargaan, Soekarno juga pernah mengusulkan, agar terbentuknya pemerintahan yang bersiafat gotong royong, melibatkan semua kekuatan politik yang ada, termasuk Partai Komonis Indonesia yang selama ini belum pernah terlibat dalam  koalisi kabinet.

Untuk mewujudkan gagasan tersebut Soekarno kemudian mengajukan gagasan yang dikenal sebagai “konsepsi presiden” melalui konsepsi tersebut , terbentuklah apa yang disebut kemudian sebagai Dewan Nasional yang melibatkan organisasi politik dan organisasi sosial masyarakat.

Read more:

Pangi Syarwi Chaniago: Sistem Good Governance

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penulis ingin katakan ketika berbicara Good governance maka sering di gunakan sebagai standar sistem good local governance di katakan baik dalam menjalankan sistem disentaralisasi dan sebagai parameter yang lain untuk mengamati praktek demokrasi dalam suatu negara.

 Para pemegang jabatan publik harus dapat mempertangung jawabkan kepada publik apa yang mereka lakukan baik secara pribadi maupun secara publik. Seorang presiden Gebernur, Bupati, Wali Kota, anggota DPR dan MPR dan pejabat politik lainnya harus menjelaskan kepada publik mengapa memilih kebijaksanaan X, bukan kebijaksanaan Y, mengapa memilih menaikkan pajak ketimbang melakukan efesiensi dalam pemerintahan dan melakukan pemberantasan korupsi sekali lagi apa yang di lakukan oleh pejabat publik harus terbuka dan tidak ada yang di tutup untuk di pertanyakan oleh publik.[1]

 

Read more:

Pangi Syarwi Chaniago:Kekuatan Politik Jawa

 BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kalau kita mempelajari kepustakaan Jawa klasik dan tingkah laku politik Jawa dewasa ini, maka kita akan mengetahui salah satu kunci untuk memahami teori politik Jawa mungkin tafsiran secara tradisional tentang apa yang dinamakan kekuasaan secara sosial.

Sebab konsepsi kekuasaan Jawa berbeda radikal dengan konsepsi kekuasaan Barat sejak abad pertengahan, dan perbedaan tersebut sudah logis timbul pandangan-pandangan yang berbeda pula mengenai cara-cara berjalannya politik dan sejarah. Para filusuf yang pertama mencurahkan perhatian serius  yang cukup terperinci kepada masalah kekuasaan ini adalah Machiavelli dan Hobbes, para pemikir ini memusatkan pemikirannya kepada sifat, sumber-sumber kekuasaan, dan pengunaan kekuasaan. Dipandang dari segi sejarah, konsep kekuasaan yang ada sekarang ini timbul dari keperluan untuk memberikan penafsiran terhadap politik dalam suatu dunia yang sekuler.

Read more:

You are here: Home Makalah