Login Form

Pangi Syarwi Chaniago

"Bersama Membangun Bangsa"

Pangi Syarwi Chaniago: Political Marketing

BAB III

METODE PENELITIAN

III. 1    Pendekatan  Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena lebih mampu menemukan fakta dalam melihat ralitas di lapangan dengan teori. Marketing politik akan melihat kemenagan demokrat melalui mesin apa. Inilah kemudian kenapa peneliti mengunakan metode kualitatif .

Menurut Bogdan dan Taylor, penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.[28] Dengan pendekatan ini, peranan penulis dalam penelitian sangat dominan dan menentukan karena ciri-ciri penelitian kualitatif itu menempatkan peneliti baik secara sendiri ataupun dengan bantuan orang lain sebagai alat pengumpul data yang paling utama atau sebagai instrumen penelitian itu sendiri.

Read more:

Pangi Syarwi Chaniago: Political Marketing

1.2 Perumusan Masalah

Dari uraian yang telah dijelaskan diatas,. Selanjutnya adapun masalah yang di teliti dalam penelitian ini adalah Didentifikasikan melalui pertanyaan- pertanyaan sebagai berikut;

1.    Bagaimana marketing politik Partai Demokrat dalam memenangkan pemilu legislatif 2009?

2.  Bagaimana pengaruh Baliho, Famlet, Riflet, Iklan Di media Massa, Media elektronika dan Program BLT (Bantuan Langsung Tunai) terhadap kemenangan          Partai Demokrat pada pemilu legislatif 2009?.

Read more:

Pangi Syarwi Chaniago: Krisis Moneter 1998 Mungkinkah Terulang?

Bagaimana  Kriris Tahun 1997 Tidak Terulang Lagi?

Krisis moneter pada tahun 1997 merupakan krisis yang menyedihkan.  Namun pada tahun 2010 ternyata Indonesia lebih kuat dan lebih siap menghadapi  krisis yang menerjang Eropa apabila dibandingkan dengan krisis  tahun 1997. Artinya,  lebih siap dan lebih kuat dalam menghadapi guncangan besar. Indonesia mampu melewati masa-masa sulit pada tahun 2010 yang juga punya pengaruh yang besar, masuknya Indonesia menjadi negara G-20 menunjukkan sistem ekonomi kita  relatif lebih stabil.

 Menurut pandangan penulis agar kita mempu melewati goncangan besar krisis agar tidak terulang kembali . Maka perlu ada piranti atau elemen untuk mencegah agar pristiwa yang menyedihkan tidak terjadi lagi, tentu para ekonom, pemerintah, harus mempersiapkan elemen-elemen ekonomi yang kuat, cukup pengalaman krisis pada tahun 1997, yang pada waktu itu semua orang mengatakan sistem ekonomi atau apa yang dilakukan oleh Soeharto sudah pada jalur yang benar di Thailand, Indonesia dan  Korea Selatan, tiba-tiba menjadi gelap, setelah pembagunan yang dilakukan oleh Soeharto dipuji-puji, sampai pada titik puncaknya Soeharto menjadi bapak pembangunan di negeri ini,  sebab selama 32 tahun pertumbuhan ekonomi tumbuh dengan pesat, penduduk miskin berkurang drastis. Tapi tetap yang menjadi pertanyaan penulis bagaiamana krisis ekonomi ketika itu terjadi dan bagaimana antisipasi kebijakan dan alternatif sistem ekonomi yang dipersiapkan ketika terjadi goncangan krisis, dan kejadian krisis 1997 tidak terulang lagi?

Read more:

EVALUASI KRITIS KEBIJAKAN PUPUK BERSUBSIDI DI INDONESIA (Tulisan Bagian Kedua)

Faktor-Faktor Penyebab Kelangkaan Pupuk Bersubsidi

Kasus kelangkaan pupuk terutama jenis urea merupakan fenomena yang terjadi secara berulang-ulang hampir setiap tahun. Fenomena ini ditandai oleh melonjaknya harga pupuk di tingkat petani jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Padahal produksi pupuk urea dari 5 pabrik pupuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selalu di atas kebutuhan domestik. Sehingga tanpa mengurangi pasokan untuk pasar bersubsidi domestik, masih ada  kelebihan pasokan pupuk sekitar 1,3 juta ton baik untuk memenuhi pasar pupuk  non subsidi domestik yang diperkirakan relatif kecil maupun untuk pasar ekspor. Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih sering terjadi fenomena langka pasok dan lonjak harga di atas HET.

Menurut penulis, berdasarkan pola kebijakan kasus diatas, penulis mencoba menganalisis penyebab terjadinya ketimpangan pelaksanaan kebijakan pupuk yang komprehensif tersebut karena dugaan adanya peningkatan ekspor pupuk ilegal baik melalui produsen pupuk itu sendiri maupun melalui penyelundup seiring peningkatan margin antara harga pupuk Urea di pasar dunia dengan harga pupuk di pasar domestik, telah membuktikan bahwa produsen pupuk sudah tidak mengutamakan pemenuhan untuk pasar domestik, dan yang lebih memprihatinkan lagi bahwa pupuk urea yang diekspor secara ilegal tersebut adalah pupuk bersubsidi yang merupakan hak petani yang notabene merupakan kelompok masyarakat miskin. Eskpor pupuk bersubsidi banyak terjadi melalui pelabuhan-pelabuhan kecil milik individu terutama di Sumatera Utara, Sulawesi Utara dan Kalimantan.

Read more:

Pangi Syarwi Chaniago: Evaluasi Kebijakan Pupuk Bersubsidi

Pangi Syarwi Chaniago

Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang  pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan HET serta ditetapkan di penyalur resmi  Lini IV. Lini IV adalah lokasi gudang atau kios pengecer di wilayah kecamatan dan/ desa yang ditunjuk atau ditetapkan oleh distributor. Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi sektor pertanian atau sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, holtikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak. Sasaran pupuk bersubsidi adalah petani, pekebun dan peternak yang mengusahakan lahan paling luas 2 hektar setiap musim tanam per-keluarga petani kecuali pembudidaya ikan dan/atau udang paling luas 1 hektar.

Program pemberian pupuk bersubsidi sudah dimulai sejak tahun 1970-an, tujuannya kebijakan ini adalah untuk meringankan beban petani agar ketika mereka memerlukan pupuk untuk tanaman pangannya pupuk tersedia dengan harga yang terjangkau. Terdapat argumentasi bahwa, pertama pemanfaatan teknologi pupuk sampai saat ini diakui sebagai teknologi intensifikasi pertanian untuk meningkatkan hasil pangan. Kedua, petani Indonesia umumnya tidak bisa memanfaatkan teknologi pupuk ini karena kurang mampu membeli sesuai dengan harga pasar. Sehingga pemerintah Indonesia yang berkepentingan dalam peningkatan produktifitas hasil pangan demi ketahanan pangan Nasional, kemudian memilih opsi memberikan subsidi harga pupuk untuk petani.

Read more:

You are here: Home Makalah