Login Form

Pangi Syarwi Chaniago

"Bersama Membangun Bangsa"

Pangi Syarwi Chaniago: Metode Kualitatif Dalam Ilmu Politik

Pangi Syarwi Chaniago

Metode kualitatif telah memainkan peran utama, mskipun agak diremehkan dalam ilmu politik, mulai dari penelitian individu dan kelompok dalam kancah politik formal, hingga sikap dan prilaku masyarakat, baik pemilih maupun anggota elit diluarnya.

Observasi partisipan utama digunakan  untuk mempelajari budaya, dalam penelitian ini peneliti diharuskan untuk  meleburkan diri dalam setting social, mengamati orang-orang dalam lingkungan alami mereka, dan ikut serta dalam lingkungan mereka, dalam penelitian ini menulis catatan lapanagan yang mendalam.

Read more:

Pangi Syarwi Chaniago:Filsafat Demokrasi

Pangi Syarwi Chaniago

Sebagaimana telah disinggung dalam Pemikiran Politik, pemikiran tentang demokrasi berkembang pesat setelah reformasi agama, setelah kendala untuk berfikir bebas, berkurang. Dengan kata lain, setelah institusi gereja dikurangi perannya, bahkan ditinggalkan peranannya kecuali perannya di bidang agama. Sehingga kehidupan politik di Barat kembali ke bentuknya semula, yaitu monarki absolut. Yaitu negara kerajaan yang dipimpin oleh raja yang berkuasa mutlak secara turun temurun, dan ini memberi peluang besar bagi raja-raja Eropa untuk berperan penting, yang berbeda dengan masa pertengahan (karena dibatasi oleh gereja).  Raja berkuasa tanpa batas, tanpa pengawasan, totaliter menguasai seluruh kehidupan masyarakat.

Read more:

Pangi Syarwi Chaniago: Ekonomi Politik

Critical Review

Ronald H.Chilcote, Bab I dan Komperatif Ekonomi Politik Bab I

 

Ekonomi politik pada dasarnya diambil dari bahasa Yunani yaitu polis yaitu sebuah kota atau unit politik dan oikonomike yang maknanya menuju manajemen rumahtangga. Kalaborasi kedua ini yang dikawinkan yang kemudian melahirkan istilah ekonomi politik. Kaitan kedua istilah ini menunjukkan betapa eratnya keterkaitan faktor-faktor produksi, keuangan dan perdagangan dengan kebijakan pemerintah dibidang moneter, fiskal dan komersial.

Read more:

Pangi Syarwi Chaniago: Hubungan Eksekutif dan Legislatif

 Pendekatan Sistem, Struktur dan Fungsi

 Comparative Indonesia Dengan Malaysia

  Indonesia

Malaysia

1

Hubungan   eksekutif dengan legislatif di Indonesia, kekuatan Presiden (eksekutif) lebih kuat dibandingkan dengan parlemen (legislative).

Hubungan eksekutif dengan legislative di Malaysia, kekuatan parlemen lebih kuat di bandingkan dengan Perdana Menteri.

2

Indonesia Negara Kesatuan (Union) terdiri dari 2 level pemerintahan, 1 (satu) central government, dimana fungsi dan wewenangnya central government jauh lebih besar dan mendominasi local government.

Malaysia Negara Federal State, Federal Govermence dan Lokal Governance.

3

Sistem government Indonesia Presidential system.

Sistem government Malaysia, Parlementer system.

4

Pembentukan Pemerintah di Negara Indonesia di bentuk oleh Presiden secara preogratif.

Pembentukan pemerintah di Negara Malaysia di bentuk oleh kekuatan Parlemen.

5

Konsekuensi sistem presidensial di Indonesia Presiden tidak bisa di impechmen atau pemakzulan oleh parlemen.

Konsekuensi sistem parlementer di Malaysia memiliki hak impechmen atau pemakzulan kepada perdana menteri ketika tidak ada mosi percaya.

 

 

 

7

Indonesia wewenang tertinginya tetap pada Prisiden, yang memiliki hak preogratif.

Malaysia wewenang tertingginya tetap pada raja, bukan Perdana Menteri.

8

Negara Konstitusi

Malaysia menganut monarki konstitusional, suatu Negara Demokrasi modern yang mengakui hak dan kewenangan tertentu.

9

Demokrasi kebablasan, bebas Pendekatan fungsi sosialisasi politik Indonesia tidak dibatasi, bebas masyarakat untuk memperoleh hak informasi melalui media.

Pendekatan fungsi sosialisasi politik  Malaysia relative dibatasi oleh  hegemoni partai berkuasa, informasi cenderung satu arah, saluran politik tertutup, sosialisasi  politik di pegang oleh partai penguasa, konsekuensinya hampir tidak ada berita korupsi di media Malaysia, cenderung informasi di hegemoni oleh partai berkuasa.

10

Indonesia relatif terjadi perputaran poros kekuasaan, dan pernah oposisi memegang kekuasaan di Indonesia.

Partai Oposisi  Malaysia relatif belum pernah memegang kekuasaan di pusat,  partai oposisi hanya pada tingkat Negara bagian pernah memegang kekuasaan (eksekutif).

11

Fungsi artikulasi dan agregasi penyerapan  kepentingan masyarakat cenderung terbagi, karena media bebas.

 

Fungsi artikulasi dan agregasi penyerapan  kepentingan masyarakat cenderung di monopoli oleh penguasa, Negara bagian yang oposisi reltif tidak maju dan berkembang, seperti Kelantan yang dimenangkan oleh oposisi di Negara bagian Malaysia.

12

Sistem pemilu lebih terbuka.

Pendidikan politik dan pencerdasan masyarakat lewat pemilu diarahkan ke satu rezim saja, satu sumber informasi, konsekuensinya banyak pemilu tidak professional, seperti mengirim suara pemilih melalui pos, fiktif, pemilih hantu, sering di perbesar hasil pemilu oleh penguasa. 

 

Pangi Syarwi Chaniago: Perbandingan DPD dan Senat

Mengunakan Pendekatan Struktur Fungsional

Pengamat: Pangi Syarwi Chaniago

BAB I

PENDAHULUAN

A.          Latar Belakang

Implementasinya, dalam amandemen ketiga Undang – Undang Dasar 1945 (selanjutnya UUD 1945) telah lahir lembaga baru bernama Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya DPD). Hal ini tidak terlepas dari keinginan untuk mengubah sistem perwakilan di Indonesia menjadi sistem dua kamar (bicameral). Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), digambarkan serupa dengan sistem perwakilan seperti Australia yang terdiri dari senate.Senat adalah suatu badan deliberatif yang biasanya merupakan majelis tinggi dari badan legislatif di negara yang menganut sistem dua kamar seperti Australia. Anggota senat disebut senator. Sementara house of representatives sebagai perwakilan seluruh rakyat sebagai perwakilan negara bagian.

Read more:

You are here: Home Makalah