Login Form

Pangi Syarwi Chaniago

"Bersama Membangun Bangsa"

Pangi Syarwi Chaniago: Demokrasi dan Kesejahteraan

Mengacu pada data indeks Freedom House (2005), 70 persen yang masuk kategori demokratis adalah negara-negara berpendapatan tinggi. Sebaliknya, kurang dari 10 persen negara non-demokratis yang tergolong berpendapatan tinggi, dan hampir merupakan negara penghasil minyak. Namun, data itu tidak menerangkan sebab-akibat. Apakah sebuah negara menjadi makmur karena demokratis, atau mereka demokratis karena sudah makmur?.

Read more:

Pangi Syarwi Chaniago: Demokrasi Konsensus

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Demokrasi konsensus adalah sebuah bentuk demokrasi langsung, yang sangat berbeda dengan demokrasi representative; para partisipan selalu terlibat dalam pengambilan keputusan harian, melalui desentralisasi ilmu pengetahuan dan kekuasaan, sehingga pengambilan kontrol atas hidup sehari-hari menjadi sesuatu yang sangat mungkin[1].

Read more:

Intervensi Elit Dalam Industri Otomotif: Studi Kasus Mobil Nasional “Maleo”

Pangi Syarwi Chaniago

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan rezim ekonomi-politik Orde Baru sangat diwarnai oleh interaksi yang kuat antara pemilik modal dan penguasa. Hal ini tak dapat dilepaskan dari tujuan utama rezim Orde Baru yang menjadikan pembangunan ekonomi sebagai prioritas utama, sebagai konsekuensi logis dari kritiknya atas kesalahan Orde Lama, yang antara lain berupa terbengkalainya keadaan ekonomi dalam bentuk kerusakan ekonomi secara nasional dan terlambatnya industrialisasi[1]. Semenjak Orde Baru menata kehidupan ideologi-politik dan terutama ekonomi di penghujung dekade 60-an, Orde Baru telahmencanangkan strategi “maksimalisasi produktivitas dan pertumbuhan ekonomi”.Maka kemudian negara Orde baru menarik kaum borjuasi nasional (kekuatan ekonomi nasional) untuk ikut melakukan eksploitasi ekonomi dalam sebuah struktur persekutuan negara dengan borjuasi nasional[2]. Sebagaimana dicatat oleh Richard Robison, beroperasinya negara Orde Baru diantaranya ditandai oleh kepentingan para birokrat politik sebagai partner dan sekutu dari para pemodal[3]. Hal ini terjadi hampir pada semua sektor ekonomi, termasuk juga pada industri otomatif.

Read more:

Pangi Syarwi Chaniago:Krisis Moneter Mungkinkah Terulang lagi?

Pengamat: Pangi Syarwi Chaniago

Krisis yang melanda Indonesia antara tahun pertengahan tahun 1997 hingga tahun 2001, tidak bisa dilihat dengan cara yang sama seperti melihat negara-negara lain yang terkena krisis pada masa yang sama, seperti Korea Selatan, Thailand, Malaysia dan Filiphina. Di tengah krisis Asia yang meletus  pada pertengahan tahun 1997, hanya Indonesia yang mengalami krisis yang sangat parah dan sangat sulit untuk dipulihkan. “Teori Guncangan Besar” yang dikemukan oleh Andrinof Chaniago dalam tulisan ini,  yang menjelaskan  bahwa penelusuran krisis moneter  Thailand hanya pemicu lahirnya sebuah guncangan besar  yang bersunber dari; Pertama, kesenjangan sosial  ekonomi yang terus menerus  meningkat selama sepuluh tahun  sebelum krisis; Kedua, ketegangan psikologi politik  anatara masyarakat dan  elit penguasa yang sudah di titik puncak tetapi tidak dipedulikan oleh elit penguasa; Ketiga, rapuhnya fundamental  ekonomi,  tetapi selalu diklaim oleh pemerintah  dan kebanyakan ahli ekonomi bahwa makroekonomi Indonesia kuat.

Read more:

Pangi Syarwi Chaniago: Masalah Transisi Demokrasi

Pengamat: Pangi Syarwi Chaniago

 
   

      Kejatuhan Rezim –Rezim Otoritarian                               

Keselamatan  razim otoritarian dapat terancam empat jenis faktor seringkali dikedepankan untuk menjelaskan kenapa  keretakan mulai muncul dalam rezim otoritarian dalam liberalisasi dimungkin akan terjadi. Pertama, rezim otoritarian  telah menyadari kebutuhan fungsional yang dulu membawa kepada para pendirinya, dengan demikian ia tak lagi dibutuhkan, bahkan ia dimungkinkan  untuk jatuh.

Kedua, rezim untuk satu dan alasan lain, dengan salah satu kemungkinan alasan adalah kehilangan “legitimasi”  dan hampir tidak mungkin rezim dapat bertahan tanpa legitimasi yang kuat yang tersentegrasi antara dukungan, persetujuan, diam-diam dan kepatuhan. Ketiga, konflik dalam blok yang memerintah, terutama militer , untuk satu dan alasan lain dengan salah satu kemungkinan  tidak dapat merekonsolidasikan  diri secara internal, sejumlah faksi memutuskan diri untuk menarik dukungan dari kelompok luar, dengan demikian blok memerintah tersentegrasi qua blok. Keempat, tekanan asing “untuk mengenakan wajah demokratis” yang membawa kepada kompromi-kompromi, mungkin melalui mekanisme.

Read more:

You are here: Home Makalah