Login Form

Pangi Syarwi Chaniago

"Bersama Membangun Bangsa"

Pakar Politik|Pangi Syarwi:Pemikiran Politik Islam

Periode Mekkah dan Madinah

Pangi Syarwi

Inilah periode yang paling decisive dalam sejarah islam, dan momen penting yang layak untuk dikaji diantaranya:

Latar geopolitik jaziarah arab, Saudi Arabia suatu wilayah yang relatif dan otonom, karena tidak pernah dijajah oleh emperium Romawi dan Yunani, relatif lebih otonom dan indevenden, Jaziarah tidak pernah ditaklukkan dan dijajah.

Masyarakat arab terdiri dari masyarakat kabilah, kesukuan, wakaba, yang masing masing indevenden dan otonom, jaziarah arab tidak punya Negara yang menariknya tapi punya pemerintahan, artinya pemerintahan tanpa negara, tidak ada yang mengikat, disini kekuatan Islam kemudian menyatukan beberapa suku yang begitu banyak dibawah payung Islam ketika Islam masuk, tidak ada Presiden di bangsa Arab.

Read more:

Analisis Politik|Pangi Syarwi: Politik Lokal (Bagian Pertama)

Pangi Syarwi

Pakar Partai Politik & Sistem Perwakilan

Danny Burns, Robin Hambleton and Paul Hoget

Burns et.al. (1994) memaparkan evolusi manajemen pemerintahan daerah dalam 3 fase, yaitu : Pertama,  tahun 1950-an sampai tahun 1970-an. Fase ini ditandai dengan birokrasi pemerintahan membesar, departemen-departemen  tersusun dengan profesional yang tinggi yang mengarah kepada pelayanan massal, yang pada masa ini memunculkan istilah “big is beautiful”.                                                              

Kedua, terjadi sekitar tahun 1980-an. Yaitu  ekstend market, new managerialism, ekstend democracy. Alternatif pertama, ekstend market, pemerintah saat ini perlumerubah kebijakannya denganmenciptakan suatu “pasar”,merubah peranan pemerintah yangselama ini mendominasi penyediaanbarang-barang publik danpelayanan publik denganmelakukan kompetisi terhadap hal-hal tersebut (enabling, not providing).

Read more:

Analisis Politik|Pangi Syarwi: Politik Lokal (Bagian Kedua)

Oleh: Pangi Syarwi

Gary Stoker

Ketika kita mempelajari secara teori politik pemerintahan lokal, menurut Gary Stoker setidaknya ada beberapa pendekatan atau pandangan  sebagai variable dalam pemerintahan lokal. Pertama, adalah pendekatan secara lokalis. Kedua, pendekatan pilihan publik. Ketiga, sistem dua negara. Keempat, sistem dua negara dan terakhir hubungan sosial. Namun ketika kita berbicara tentang politik lokal, karena ini terkait dengan ilmu-ilmu sosial maka hampir tidak hanya satu  pengertian pemerintahan lokal baik sudut pandang para ahli, akademisi, tergantung sudut pandang dari mana kita melihatnya, intinya adalah ide-idenya tentu berbeda beda, baik argumen maupun ukurannya.

Penulis meminjam pendapat Lennart Lundquist (1987: 38-39), konsep pemerintahan lokal terdiri dari dua dimensi utama: kebebasan bertindak dan kapasitas untuk bertindak.  Tingkat loal seorang aktor (misalnya pemerintah lokal) berubah-ubah dari kecil sampai besar dalam dua dimensi itu. Kebebasan bertindak pemerintah lokal mungkin ditafsirkan mengacu pada kesempatan institusi dan regulasi yang dijamin oleh legislasi dan konstitusi. Kebebasan bertindak adalah hak untuk memutuskan cara tindakannya sendiri.

Pendekatan Lokalis

Pendekatan lokalis ini melihat bahwa, pemerintahan lokal hanya sebatas cara pandang berdasarkan model administrasi negara. Akademisi seperti Jones and Stewart (1983), dan Widiacombie Committee (1986) masing masing mereka punya pandangan dan spektrum yang berbeda dalam memahami pemerintahan lokal itu sendiri.

Read more:

Pangi Syarwi Chaniago:Desentralisasi dan Politik Lokal

Oleh: Pangi Syarwi

Desentralisasi di Negara Berkembang

Desentralisasi adalah sebuah mekanisme penyelenggaraan pemerintahan yang menyangkut pola hubungan antara pemerintah nasional dan pemerintah lokal. Tujuan otonomi daearah membebaskan pemerintah pusat dari beban-beban yang tidak perlu dalam menangani urusan domestik, sehingga pemerintah pusat berkesempatan mempelajari, memahami dan merespon berbagai kecenderungan global dan mengambil manfaat dari padanya. Pemerintah hanya berkonsentrasi pada perumusan kebijakan makro nasional yang bersifat strategis.

 Mengapa disentralisasi perlu, dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai wahana pendidikan politik di daerah. Untuk memelihara keutuhan negara kesatuan atau integrasi nasional. Untuk mewujudkan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dimulai dari daerah. Untuk memberikan peluang kepada masyarakat utntuk membentuk karir dalam bidang politik dan pemerintahan. Sebagai sarana bagi percepatan pembangunan di daerah. Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Read more:

Pangi Syarwi Chaniago: Nasionalisme dan Multikulturalisme

Oleh Pangi Syarwi

Kellas memperkenalkan bangsa tidak lagi dimajinasikan disbanding edentitas-identitas dan kategori social lainnya seperti kelas yang mengantikan dengan apa yang “real” dengan apa yang dimajinasikan dalam urusan-urusan social adalah sebuah “cul-de-sac” jalan buntu. Kapitalisme percetakan dapat merusak bangsa-bangsa sebagaimana ia bisa menciptakannya. Beberapa bahasa dan bangsa (kelompok etnis) bisa menjadi mati atau dilemahkan dalam proses kompetisi dengan bahasa literature dengan bangsa-bangsa yang memiliki percetakan.

Kesadaran ini kemudian memunculkan solidaritas kelompok. dengan kata lain etnik yang terbentuk karena adanya kesadaran dan masuk pada relasi akan mengedepankan kategori politik identitas ini. Politik identitas dalam hal ini diartikan sebagai politik dari sebuah kolektif dengan mengedepankan aspek kesamaan identitas. Motivasi keanggotaan dalam kelompok identitas dapat berujung pada sebuah politik identitas. Ketika individu mempergunakan identitas untuk mencapai keinginan dan mewujudkan motivasinya, individu tersebut sedang berpolitik identitas.

Politik etnis mengacu kepada politik  kelompok-kelompok etnis atau monoritas etnis. Penafsiran kelompok etnis sendiri dapat mencakup bangsa etnis (nation etnis), sementara pada wacana politik komtemporer dipakai dalam nuansa yng lebih sempit. Dalam  konteks ini kelompok minoritas atau kelompok etnis tidak memiliki teritori sendiri dan memiliki tujuan mereka berbeda dengan nasionalisme klasik. Mereka tidak menginginkan “determinasi diri kebangsaan” dalam suatu wilayah suatu negara. Akan tetapi lebih kepada pencarian ptoteksi dan kemajuan-kemajuan bagi tiap kelompok, khususnya individu-individu dalam kelompok itu dalam suatu negara yang ada (kellas, 1998:119).

Proses Pembentukan Identitas

Selanjutnya, Manuel Castells mendefinisikan identitas sebagai kepemilikan seseorang dari pengalaman dan “arti”. Identitas juga merujuk pada aktor sosial yang terkait dengan atribut budaya. Lebih lanjut Castells berpendapat bahwa identitas dibangun atas dasar sejarah, geografi, biologi, institusi produktif, dan reproduktif, pengalaman bersama, hayalan pribadi, kekuatan aparat, dan agama. Ada tiga macam “proses pembentukan” identitas yakni:  

Pertama,Legitimasi identitas, identitas akan terbentuk yang merupakan ciri utama ketika sebuah institusi yang dominan berupa pikiran yang dirasionalisasikan dalam bentuk dominasi. Identitas inilah yang kemudian membentuk masyarakat sipil yang terdiri dari unsur institusi.

Kedua,Resistance Identity: adalah bagaimana proses bertahannya identitas sebagai bentuk perlawanan atau dalam hal ini dihasilkan oleh mereka yang sedang dalam posisi atau keadaan yang lemah karena stigma dari pihak yang mendominasi, dan biasanya digunakan lebih mengarah kepada kegunaan politik identitas. Kemudian dari identitas tersebut nantinya akan berpengaruh pada pembentukan suatu komunitas sehingga melalui perlawanan secara kolektif terhadap tekanan yang ada Komunitas tersebut dapat merupakan dasar dari munculnya suatu jaringan yang kuat dan solid.

Read more:

You are here: Home Makalah