Login Form

Pangi Syarwi Chaniago

"Bersama Membangun Bangsa"

Pangi Syarwi Chaniago: Awalnya Politik Itu Mulia

BEGITU mulianya ilmu dan misi politik, sehingga Aristoteles menyebut sebagai seni tertinggi untuk mewujudkan kebaikan bersama (common and Highest good) bagi sebuah negara. Mengapa politik merupakan ilmu paling mulia dan menempati kedudukan yang paling tertinggi? Karena, menurut Aristoteles  di dalam bukunya yang berjudul Nicomachean etnich, semua cabang ilmu yang lain di bawah kendali ilmu politik dan ilmu yang lain akan melayani imlementasi ilmu politik guna menciptakan kehidupan sosial yang nyaman dan yang baik.

Read more:

Pangi Syarwi Chaniago: Komplikasi Sistem Presidential

Salah satu hasil penting setelah amandemen UUD 1945 adalah penerapan sistem presidensial, terjadinya pergeseran fungsi legislasi, menguatnya peran parlementer dalam sistem presidensial seperti DPR menentukan 3 dari 9 hakim konstitusi, sistem presidensial yang diangap terbaik dalam mengahasilkan pemerintahan yang kuat dan produktif dalam menjalankan amanat UUD 1945 guna menciptakan masyarakat sejahtera dan berkeadilan sosial.

Kesepakatan sistem presidensial dihasilkan PAH I (Panitia Ad Hoc) Badan Pekerja MPR, dimana kekuatan parlementer kuat dibandingkan dengan Presiden, emperik masa lalu pada masa pemerintahan Demokrasi Parlementer Soekarno, bahkan sistem parlementer mampu mengoyang kabinet dengan jatuh bangunnya kabinet pada masa Soekarno, sehingga Soekarno pernah mengeluarkan stetmen “kubur partai politik” demokrasi parlementer masa itu juga berakibat munculnya instabilitas politik yang mana peran partai dominan, yang bisa menjatuhkan dan mengoyang kabinet, munculnya krisis kewibawaan politik, sehinga ketika itu muncul DI TII, PRRI, dan lain-lain.

Read more:

Pangi Syarwi Chaniago: Kemunduran Demokrasi

 

Di Publikasikan di  Opini Kompas || 21 Desember 2010

Pemilihan gubernur jangan kembali ke belakang. Penolakan terhadap usul pemerintah agar pemilihan gubernur dikembalikan ke DPRD kian terdengar di DPR (Kompas, 13/12).

Setelah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Kebangkitan Bangsa juga turut menolak usul pemerintah yang ingin mengembalikan pemilihan gubernur kepada DPRD. Namun, di era Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II saat ini, ada ide untuk mengembalikan pemilihan gubernur kepada DPRD.

Read more:

You are here: Home Opini