Login Form

Pangi Syarwi Chaniago

"Bersama Membangun Bangsa"

Pangi Syarwi Chaniago: Menyoal Pemilu Serentak

Pengamat: Pangi Syarwi Chaniago

Alumnus Pasca Sarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI) dan Peneliti di Indonesian Progressive Institute (IPI)

Akhirnya Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (UU Pilpres). Pasal yang diajukan ialah Pasal (3) Ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 Ayat (1) dan (2), Pasal 14 Ayat (2), dan Pasal 112. 

Permohonan uji materi Undang-Undang ini diajukan setahun lalu oleh Koalisi Masyarakat Sipil dan belakangan Yusril Ihza Mahendra juga mengajukan hal yang sama. Alasan Yusril mengajukan uji materi UU tersebut sebab inkonstitusional.

Pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang dilaksanakan setelah pelaksanaan pemilihan umum DPR, DPD, dan DPRD bertentangan dengan Pasal 22E ayat 1 UUD 1945. Penetapan calon presiden dan wakil presiden seharusnya dilaksanakan sebelum pelaksanaan pemilu. Idealnya pemilihan presiden dahulu, baru kemudian pemilu legislatif sesuai dengan Pasal 6 UUD 1945.Pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) seharusnya berlangsung bersamaan tidak terpisah, sehingga tidak bertentangan dengan konstitusi.

Read more:

Pangi Syarwi Chaniago: Cita-Cita Politik

Mengutip pendapat presiden ke-35 Amerika Serikat John F Kennedy, “My loyalty to my party ends where my loyalty to my country begins.“ (loyalitas politikus terhadap partai berakhir ketika pengabdiannya terhadap negara dimulai), inilah misi politik untuk rakyat presiden John F Kennedy.

Read more:

Pangi Syarwi Chaniago: Darurat Etika Politik

Etika politik adalah filsafat moral tentang dimensi politis kehidupan manusia.Di sini ada tiga kata kunci yang perlu dipahami terlebih dahulu: etika, moral, politis. Etika mempersoalkan tanggung jawab dan kewajiban manusia.

Penguatan etika politik adalah pertaruhan masa depan demokrasi di Indonesia. Masalah korupsi dan kelemahan pertanggungjawaban publik di negeri ini bukanlah karena defisit hukum, tetapi terutama karena erosi etika politik. Padahal, etika politik yang menghubungkan hukum dengan ideal kehidupan sosial-politik, kesejahteraan bersama, dan keadilan sosial. Seperti kata Paul Ricoeur, etika politik adalah kekuatan reflektif untuk membongkar argumen yang melegitimasi kebijakan publik dengan menempatkan diri dalam posisi dan dimensi moral orang lain.

Read more:

You are here: Home Opini