Login Form

Pangi Syarwi Chaniago

"Bersama Membangun Bangsa"

Pangi Syarwi Chaniago: Misi Politik Untuk Kemanusian

Oleh: Pangi Syarwi

Mengutip pendapat presiden ke-35 Amerika Serikat John F Kennedy, “My loyalty to my party ends where my loyalty to my country begins.“ (loyalitas politikus terhadap partai berakhir ketika pengabdiannya terhadap negara dimulai), inilah misi politik untuk rakyat presiden John F Kennedy.

Mohammad Hatta adalah sedikit contoh elite yang menjalankan misi politik untuk rakyat. Memilih keluar-masuk penjara, menderita menjadi jalan hidupnya dari pada mengkhianati rakyatnya sendiri. Hatta mampu menahan diri sejenak, menolak rumah mewah, mobil dan fasilitas lain yang ditawarkan Belanda pada waktu itu dan lebih separoh hidupnya berjuang bersama rakyat untuk mencapai kemerdekaan. Dibutuhkan elite negarawan yang memimpin lewat kecerdasan hati dan kecerdasan otak seperti Hatta, mereka memimpin bukan demi kekayaan.

Read more:

Pangi Syarwi Chaniago: Menyoal Dinasti dan Korupsi

Kolom perspektif yang menulis tentang ‘Robohnya Dinasti Atut’ (Koran Jakarta, 19/12). Penulis tertarik  untuk kembali menyoal dinasti dan korupsi  melalui sebuah pendekatan teoritis, paradigma dan perspektif.

KPK akhirnya menahan Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah sebagai tersangka dugaan suap pengurusan sengketa Pilkada Lebak dan pengadaan alat-alat kesehatan (alkes) Banten. Nampak-nampaknya ini  akan membantu membuka kasus korupsi yang lebih luas terjadi di Banten. Penetapan Atut jadi tersangka bukan akhir dari penanganan kasus korupsi namun menjadi awal kunci pembuka kasus-kasus korupsi di negeri Jawara Banten.

Read more:

Pangi Syarwi Chaniago: Menyoal Pemilu Serentak

Pengamat: Pangi Syarwi Chaniago

Alumnus Pasca Sarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI) dan Peneliti di Indonesian Progressive Institute (IPI)

Akhirnya Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (UU Pilpres). Pasal yang diajukan ialah Pasal (3) Ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 Ayat (1) dan (2), Pasal 14 Ayat (2), dan Pasal 112. 

Permohonan uji materi Undang-Undang ini diajukan setahun lalu oleh Koalisi Masyarakat Sipil dan belakangan Yusril Ihza Mahendra juga mengajukan hal yang sama. Alasan Yusril mengajukan uji materi UU tersebut sebab inkonstitusional.

Read more:

You are here: Home Opini