Login Form

Pangi Syarwi Chaniago

"Bersama Membangun Bangsa"

Pangi Syarwi Chaniago: Sinyal Untuk Memberhentikan

Pengamat: Pangi Syarwi Chaniago

"Saudara yang memang tidak bisa membagi waktu karena harus menyukseskan tugas politik parpol, saya minta para menteri yang ingin maju sebagai calon presiden sehingga tidak berkonsentrasi di kabinet, sebaiknya mengundurkan diri" (Koran, Jakarta, 19/7). 

Warning Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bisa dipahami bahwa kerja pemerintah semakin berat sehingga Presiden mengingatkan para pembantunya agar fokus bekerja pada sisa waktu 2 tahun ini. Wajar Presiden geram sebab hampir 50 persen instruksinya tak jalan. Berbagai tanggapan mengemuka atas pesan tersebut. Tanggapan negatif hanya melihatnya sebagai basa-basi, berkeluh kesah, dan kering makna sebab tak masuk akal ada menteri dengan kesadaran sendiri mau mundur. Namun, ada juga yang menanggapi positif, warning itu tepat sebab akhir-akhir ini banyak menteri yang sibuk pencitraan sehingga lalai tugas pokok. Komposisi Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II masih banyak unsur partai politik. 

Read more:

Pangi Syarwi Chaniago: Softwere Demokrasi Kriminal

Pengamat: Pangi Syarwi Chaniago

“Demokrasi tanpa hukum dampaknya adalah demokrasi kriminal, hukum disini justru tunduk kepada penguasa”. Pernyataan Jeffrey Winters itu mendekati arus kekecewaan yang sedang berkembang di masyarakat saat ini. Demokrasi yang ada saat ini hanya sebatas demokrasi bungkusan atau procedural, belum menuju demokrasi substansial. Elite politik juga harus berhenti membanggakan pepesan kosong bahwa Indonesia disebut sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia.

Demokrasi kriminal merupakan demokrasi yang dibajak oleh kekuatan uang, terjadi pelanggaran hukum namun tidak dapat  diproses dan dihukum menurut undang-undang yang ada. Indikasi demokrasi kriminal dapat kita lihat dari merajalelanya praktek korupsi dimana untuk memperoleh jabatan membutuhkan “ongkos politik” yang mahal (high cost).

Tingginya biaya politik untuk mendapatkan suara menyebabkan para kepala daerah berusaha untuk balik modal. Hal ini turut mendorong kepala daerah melakukan korupsi. Sepanjang 2004-2012 sudah 155 kepala daerah tersangkut korupsi, 17 gubernur dan 29 wali kota/bupati/wakil sudah divonis. (Kompas, 19/04/2012). 

Read more:

Pangi Syarwi Chaniago: Dinasti Politik di Indonesia

 Pangi Syarwi Chaniago

Kekhawatiran Indonesia akan terjebak dalam demokrasi oligarkis yang menjurus pada politik dinasti muncul seiring dengan wacana pencalonan Ibu Negara Ani Yudhoyono sebagai calon Presiden pada Pemilihan Presiden 2014 nanti. Walaupun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah menegaskan keluarganya tidak akan mencalonkan diri, sejumlah kalangan demokrat kencang mendorong pencapresan istrinya tersebut.

Politik dinasti (dynasty politics) secara sederhana dapat diartikan sebagai praktik kekuasaan dimana anggota keluarga (sanak family) diberi dan/atau mendapat posisi dalam struktur kekuasaan, jadi kekuasaan hanya terbagi kepada dan terdistribusi  dikalangan kerabat, keluarga sedarah.

Politik dinasti terlihat menonjol, misalnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), tokoh sentral partai tersebut adalah Megawati Soekarno Putri yang aliran atau trah Bung Karno yang menunjuk kerabatnya pada waktu itu untuk posisi penting di partai tersebut, saya melihat PDI-P trah akan berlanjut ke Puan Maharani anak kandung dari Megawati Soekarno Putri, ketua umum  PDI-P paling lama.

Read more:

You are here: Home Opini