Login Form

Pangi Syarwi Chaniago

"Bersama Membangun Bangsa"

Pangi Syarwi Chaniago: Darurat Etika Politik

Etika politik adalah filsafat moral tentang dimensi politis kehidupan manusia.Di sini ada tiga kata kunci yang perlu dipahami terlebih dahulu: etika, moral, politis. Etika mempersoalkan tanggung jawab dan kewajiban manusia.

Penguatan etika politik adalah pertaruhan masa depan demokrasi di Indonesia. Masalah korupsi dan kelemahan pertanggungjawaban publik di negeri ini bukanlah karena defisit hukum, tetapi terutama karena erosi etika politik. Padahal, etika politik yang menghubungkan hukum dengan ideal kehidupan sosial-politik, kesejahteraan bersama, dan keadilan sosial. Seperti kata Paul Ricoeur, etika politik adalah kekuatan reflektif untuk membongkar argumen yang melegitimasi kebijakan publik dengan menempatkan diri dalam posisi dan dimensi moral orang lain.

Read more:

Pangi Syarwi Chaniago: Menyoal Ketamakan Elite

KPK menetapkan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah sebagai tersangka dugaan suap pengurusan sengketa Pilkada Lebak dan pengadaan alat-alat kesehatan (alkes) Banten. Nampak-nampaknya ini  akan membantu membuka kasus korupsi yang lebih luas terjadi di Banten. Penetapan Atut jadi tersangka bukan akhir dari penanganan kasus korupsi namun menjadi awal kunci pembuka kasus-kasus korupsi di negeri Jawara Banten.

Sudah banyak informasi dilaporkan oleh LSM dan masyarakat terkait dugaan korupsi di seantero Provinsi Banten, diantaranya; 1]  dugaan korupsi dana hibah dan bantuan sosial tahun 2011; 2]  proyek pengadaan Bubur Dinkes Banten; 3] kasus korupsi Bandara Soekarno Hatta; 4] korupsi pembangunan pelabuhan Dermaga Cilegon; 5] kasus korupsi adik tiri Atut yang masih mandek di Polda; 6] dugaan korupsi alat kesehatan; 7] pengadaan lahan sport centre.

Dinasti politik membuat kekayaan dimonopoli oleh sedikit elite yang menguasai sumber kekayaan untuk kepentingan pribadi. Dinasti yang berkuasa mampu mengontrol segala aspek mulai dari politik, birokrasi, serta bisnis/ekonomi. Mereka menggunakan kekuasaan dan birokrasi  untuk mengarahkan proyek-proyek yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Read more:

Pangi Syarwi Chaniago: LPSK dan Justice Collaborator

Pengamat: Pangi Syarwi Chaniago

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dibentuk berdasarkan UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lahirnya Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban yang memakan waktu cukup panjang ini ditujukan untuk memperjuangkan diakomodasinya hak-hak saksi dan korban dalam proses peradilan pidana, LPSK dibentuk pada tanggal 8 Agustus 2008.

Lembaga ini menjadi harapan dan kegembiraan tersendiri bagi mereka yang menjadi saksi atau korban tindak pidana, kita menginginkan LPSK mengutamakan kepentingan dan keselamatan saksi dan atau korban untuk mendapatkan perlindungan  guna membongkar kasus besar seperti korupsi, HAM dan kriminal.

Read more:

You are here: Home Opini