Login Form

Pangi Syarwi

"Bersama Membangun Bangsa"

Profesionalisme dan Korporatisme di Dalam Organisasi-Organisasi Militer

Oleh: Pangi Syarwi

Militer merupakan profesi sukarela karena setiap individu bebas untuk memilih pekerjaan  di dalamnya, namun sekaligus juga bersifat memaksa karena para anggotanya tidak bebas untuk membentuk suatu perkumpulan sukarela melainkan terbatas kapada suatu situasi hirarki birokrasi.

Hubungan militer dengan negara menjadi simbiotik, selama dua abad perang total dan mobilisasi prajurit-prajurit yang terdiri dari orang-orang biasa telah menambah kepercayaan unit-unit militer kepada pemerintah sipil. Kedua struktur tersebut menjadi saling tergantung satu sama lain dan saling mempengaruhi dalam perang starategi dan diplomasi. Orang sipil dan tentara tidak dapat selamanya menjadi struktur dan otak-otak yang terpisah menganut oreantasi yang berlainan. Jurang yang selama ini terbentang di negara-negara dimana prajurit profesional  berkembang bukan lagi vertikel antara prajurit dengan orang sipil, konflik tersebut sekarang lebih kepada horizontal yang berlangsung diantara dan di dalam unit-unit militer dan badan-badan sipil baik yang berkenaan dengan oreantasi-oreantasi politik dan idiologi maupun dalam pertarungan birokrasi politik dalam hal pengambilan dan penerapan garis kebijaksanaan keamanan nasional.

Suatu perbedaan antara oreantasi profesional dengan oreantasi penguasa sipil atau suatu pola hubungan  dimana kelompok militer  menguasai atau mengontrol negara dapat mengangu keseimbangan hubungan sipil dan militer. Akibat ketidakseimbangan ini akan tampil sebagai sebab yang pertama adanya intervensi militer.

Jurang antara penguasa sipil dan golongan profesional yang terjadi akibat proses-proses alienasi, persepsi yang salah terhadap peranan masing-masing, kecurigaan dan ambisi politik yang jelas merupakan variable yang tidak berdiri sendiri yang akan menjelaskan  intervensionisme militer, akan tetapi kita fokus pada dampak profesionalisme korporasi terhadap intervensionisme militer dan ketegangan  antara kelompok sipil dan militer.

Huntington lebih jauh dan tegas  dalam mengemukakan hasil pengamatannya bahwa intervensi militer “Military Intervention” tidak disebabkan oleh faktor-faktor yang berasal dari dalam tubuh militer, seperti kepentingan kelas, kepentingan perorangan atau individu, profesionalisme modern, kepentingan golongan (korporatif), kegagalan sistem. Namun menurut Huntington, golongan militer merebut peran non militer sebagai akibat tidak stabilnya sistem politik  dan kegagalan pemimpin politik untuk menjamin ditaati norma dan proses politik. Cara-cara yang digunakan masing-masing kelompok, akan berbeda dan mencerminkan  sifat dan kemampuannya yang khas.

Menurut Hungtington tentara modern dibedakan dari tentara sebelum tahun 1789, sebagai suatu kelompok korporasi profesional. Pertama prajurit profesional, yang merupakan satu kelas sosial yang baru muncul berdasarkan keahlian, idiologi korporatisme.  Ciri-ciri variable yang dijumpai dalam lembaga militer modern baik dinegara maju maupun yang sedang berkembang, koporatisme dan idiologi jauh lebih penting.

Kedua prajurit pretorian, waluapun hanya sedikit para perwira militer yang memilih lapangan politik sebagai pekerjaannya, namun profesi militer dapat dijadikan sebagai landasan politik. Semakin tinggi kedudukan seorang perwira maka akan semakin bersifat politis, terutama pada situasi-situasi  pretorian dan revolusioner, yang mungkin akan melibatkan semua organisasi militer dalam aksi politik. Dalam kondisi  politik yang stabil hanya sedikit para perwira yang bersedia mengantikan  profesi mereka dengan politik. Akan tetapi peranan kelompok kecil yang berbuat demikian itu sangat vital terhadap penjajakan hubungan sipil dan militer.

Ketiga prajurit revolusioner, sebagai alat revolusi, terutama sebelum dan selama  perang revolusioner. Tentara revolusioner menunjukkan  kecenderungan yang kuat untuk takluk  kebawah pengaruh politik. Ketika revolusi berangsur-angsur melembaga, gerakan partai menjadi kekuasaan tertinggi dalam negara. Kecenderungan tentara revolusioner melakukan intervensi politik tidak pernah hilang seluruhnya.

Dari urain diatas penulis melihat bahwa, tentara justru lebih berani menentang suatu orde atau rezim yang tidak stabil atau goyah, dimana tidak ada kekuasaan bahkan ia mencabut pedang untuk mempengaruhi dan memaksakan kehendaknya kepada rezim rezim berikutnya. Militer sebenarnya bertekat untuk melindungi dan mempertahankan integrasi dan otonomi profesionalisme militer karena ia sangat membela prinsip eksklusivitas. Namun tentara juga dapat melindungi dirinya sendiri, memaksakan kehendak dan tuntutannya dan mengancam akan mengunakan cara-cara yang paling keras  yang bersedia bagi negara yang bersangkutan.

Idiologi dan Organisasi Militer

Ketika kita berbicara idiologi militer maka tingkah laku politik kelompok militer merupakan variable paling penting untuk menjelaskan hubungan sipil dan militer, intervensionisme dan korporatisme. Memang oreantasi komporatisme militer berkaitan erat dengan mesalah-masalah organisasinya (asal usul kelas perwira, proses sosialisasi perwira, struktur intern komando, pertarungan birokrasi perwira).

Menurut penulis kalau melihat secara utuh idiologi militer,  sebagai suatu konsep yang disusun untuk menafsirkan  hubungan fungsional antara sejumlah variable yang terikat hubungan sipil dan militer, asal usul kelas aspirasi dan status, oraganisasi militer hanya diteliti apabila membantu menjelaskan kerangka konsep simbiosa profesional birokratik dan bila berpengaruh kepada korporatisme sebagai mata rantai penghubung  antara oreantasi profesional dengan birokratik para perwira. Hubungan sipil dan militer akan diselidiki dalam suatu analisa hubungan antara kaum profesional dengan semua klien mereka.

Rasio partisipasi militer yang digagaskan oleh Adreski (populasi angkatan bersenjata) juga tidak menunjukkan kaitan sebab dengan frukuensi kudeta. Penulis melihat bahwa  idiologi militer merupakan kualitas oreantasi-oreantasi kelompok perwira (bagaimanapun tingkat kohesinya) terhadap masyarakat, rezim dan politik. Idiologi militer bersumber  dari pada hubungan antara manajemen dan strategi, antara standar-standar profesi dan tanggung jawab kepada para pemimpin klien. Huntington lebih suka menyebut oreantasi semangat militer ini sebagai  etika militer professional “professional military ethic”.

Namun yang jelas penulis menjelaskan bahwa, keadaan politik menentukan sifat/jenis hubungan sipil dan militer. Suara rezim sipil yang stabil, berlanjut dan dilembagakan hampir tidak mungkin tunduk kepada tekanan dan kekuasaan militer. Juga militer, yakni birokrasi yang paling tergantung dari negara, menentang suatu orde politik  yang sudah cukup terkonsolidasi. Tentara punya motif untuk campur tangan hanya apabila peranan-peranan korps dan birokrasinya terancam suatu keadaan yang biasanya tidak terjadi pada sistem-sistem politik  yang sangat melembaga dan kompleks, dan walaupun tentara seandainya mempunyai maksud-maksud demikian, ia tentu sadar akan sia-sianya menentang rezim yang demikian.

Penulis Adalah Mahasiswa Master Political Science University Of Indonesia dan Penerima Beasiswa Unggulan Kemendiknas RI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

You are here: Home Opini Profesionalisme dan Korporatisme di Dalam Organisasi-Organisasi Militer