Login Form

Pangi Syarwi Chaniago: Integritas Politik

Kalau kita lihat dan kita buka kembali sejarah Negara kita, apalagi tahun-tahun awal setelah dicetuskan kemerdekaan, terjadi beberapa rangkaian gerakan seperatis yang serius, kita masih ingat beberapa pemberontakan, di Jawa Barat misalnya lahir pada tahun 1947 yang digerakkan oleh pemisahan diri dari Maluku pada akhir April  1950. Di Sulawesi Selatan, kekecewaan yang berkembang dikalangan militer setempat pada awal 1950 telah mendorong sebuah perjuangan kemerdekaan dengan mengunakan simbol islam untuk bergabung dalam kekuataan Darul Islam, demikian juga dengan Kalimantan, Sebelum pemerintah mampu mengakhiri perlawanan-perlawanan di Jawa Barat, Kalimantan dan Sulawesi selatan, gerakan Darul Islam telah diperkuat oleh suatu pemberontakan  di Aceh pada tahun 1953.

Di Sumatera Barat juga muncul gerakan perlawanan dari  kalangan elit jenderal atau militer yang tidak puas dengan pemerintah pusat dengan munculnya PRRI, gerakan ini di dukung pada awalnya dari jenderal yang tidak memperoleh atau mendapatkan kepuasan dari pemerintah pusat.

Dari urain  tulisan diatas, penulis melihat bahwa integrasi nasional memang itu terjadi akibat adanya ketidak adilan pemerintah itu sendiri, kita meski objektif melihat persoalan kenapa mereka melakukan pemberontakan, apakah kemudian karena kekurangan roti atau beras, atau karena pembangunan yang  tidak merata yang menyebabkan kesenjangan antara pusat dan daerah, pertikaian-pertikaian senjata yang terjadi di negeri kita ini, meski menjadi pelajaran yang berharga bagi generasi selanjutnya, dan bertanya kenapa gerakan pemberontakan itu bisa terjadi?.

Tidak hanya sampai disitu pemberontakan juga meletus pada tahun 1958, ini juga dicetuskan atau yang menjadi motor pengeraknya adalah pemimpin pusat yang membelot karena kepentingan mereka tidak tertampung, Berdirinya dan lahirnya Gerakan Aceh Mardeka (GAM) pada tahun 1976, dan Organisasi Papua Merdeka (OPM), ini juga dipimpin oleh perwira-perwira militer di daerah.

Jadi pada prinsipnya penulis melihat, munculnya gerakan gerakan sosial atau gerakan politik di Indonesia yang menjadi motor pengerak atau motor utamanya terjadinya disintegrasi atau gerakan seperatis didaerah bukan dari kalangan rakyat sipil, tapi lebih disebabkan pertarungan atau konflik perwira tinggi militer atau jenderal itu sendiri, kita bisa melihat hampir, gerakan-gerakan seperatis itu tidak digerakkan oleh masyarakat sipil akan tetapi digerakkan oleh militer dan memang terjadi pergeseran.  Pada tahun 1970-an gerakan gerakan seperatis sudah mulai dilakukan oleh sipil, seperti yang terjadi di Timur-Timor.

Berpisahnya Timur-Timor dari NKRI terjadi ketika munculnya “Humanitarian Intervention” Negara-Negara asing sudah intervensi Negara kita, kasus di Timur Timor misalnya penulis melihat dengan munculnya PBB dan tentara Australia, adalah bukti betapa kuatnya intervensi asing masuk kenegara kita, mereka masuk dengan cara memunculkan isu pelanggaran HAM  kepermukaan yang dilakukan  tentara,  ini kemudian digunakan sebagai alat agar pihak asing masuk untuk menyelesaikan persoalan dalam negeri, ikut campur tangan pihak asing tidak bisa dibendung dan mempengararuhi masyarakat.

Penulis mencoba menganalisis, kasus di Timur-Timor adalah bukti konkrit yang tidak bisa dipungkiri betapa bahayanya, dan tidak bisa diangap remeh, kalau kemudianHumaniterian Intervention asing masuk kenegara kita, tentu akan berbahaya terhadap NKRI.

Sulit dan jarang memang Negara itu pecah, kecuali hanya satu atau dua Negara di dunia ini, seperti Unisoviat yang pecah menjadi Rusia, dan Bosnia, bahkan yang menarik lagi Negara gagal sekalipun sulit untuk pecah, seperti Negara Haiti misalnya, yang termasuk Negara miskin dan tidak punya infrastruktur yang kuat, tapi pertanyaannya kenapa Negara ini masih tetap bertahan sampai sekarang alias tidak pecah.

Penulis melihat, proses integrasi disebabkan adanya, kebersamaan sejarah, ada ancaman dari luar yang dapat mengganggu keutuhan NKRI, adanya kesepakatan pemimpin, homogenitas social budaya serta agama ,dan adanya saling ketergantungan dalam bidang politik dan ekonomi. Nazarudin berpendapat istilah integrasi nasional merujuk kepada perpaduan seluruh unsur dalam rangka melaksanakan kehidupan bangsa, meliputi social,budaya, ekononi, maka pengertian integrasi nasional adalah menekankan pada persatuan persepsi dan prilaku diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat.

Kembali ke persoalan integrasi, istilah integrasi politik  dari pada istilah integrasi Nasional, istilah elit politik tidak hanya mencakup kepada perbedaan elit masyarakat saja, dan juga integrasi tutorial tidak hanya persoalan integrasi  wilayah, kita melihat elit massa dan tutorial adalah penyebab yang paling rentan terhadap persoalan integrasi nasional.

Berangkat dari pemikiran buku diatas, saya melihat konteks terjadinya gerakan- gerakan seperatis yang mengancam NKRI saya setuju bahwa indikator elit yang ada di masyarakat dan indikator tutorial adalah persoalan yang tidak bisa untuk diremehkan, setiap gerakan seperatis pasti ada tokoh pengeraknya GAM misalnya, betapa besarnya pengaruh dan pemikiran elitnya seperti Hasan Tiro dalam memimpin GAM di luar negeri, dan tidak perlu lagi diragukan perannya baik dalam mobilisasi nasional maupun mobilisasi secara Internasional. Motor intelektual ini yang sangat berbahaya terhadap NKRI.

Konsep Integrasi teritorial  dari Coleman dan Rosberg, ia menegaskan bahwa kesetian nasional dapat dicapai dengan mengurangi atau menghilangi kesetian primordialisme. Pernyataan diatas saya tidak setuju, sebab pandangan seperti ini tidak bisa untuk diterapkan segampang yang kita lihat, Kita harus melihat persoalan dari sudut pandang nasional. Dari segi ini masalah yang dihadapi oleh suatu Negara  multi etnis seperti Indoensia bagaimana cara untuk mengurangi bahkan untuk mengahapus kesetiaan primordialisme sangat sulit. Tapi saya lebih melihat dalam konteks sebaliknya, bagaimana kekuatan nasional itu memperkuat primodialisme, kita meski objektif, tidak bisa dinafikan justru kekuatan primordialisme  yang kemudian memperkuat kekuatan  kesatuan nasional. Konsep Bhineka Tunggal Ika adalah realitas dari promordialisme itu sendiri, kekuatan nasional tidak akan muncul tanpa adanya promordialisme itu sendiri. Pertanyaannya kenapa primordialisme meski dihapus?.

Nazaruddin Sjamsudin mengatakan “Integrasi lazim dikonsepsikan sebagai suatu proses ketika kelompok social tertentu dalam masyarakat saling menjaga keseimbangan untuk mewujudkan kedekatan hubungan-hubungan sosial, ekonomi ,politik. Kelompok- kelompok sosial tersebut bisa terwujud atas dasar agama dan kepercayaan, suku, ras dan kelas. Konsepsi tersebut mengisyaratkan bahwa integrasi tercipta melalui proses interaksi dan komunikasi yang intensif (dengan tetap mengakui adanya perbedaan. Kemudian jalan menuju proses intagrasi tidak selalu lancer atau mulus seringkali menemukan hambatan-hambatan , itu jelas ada seperti adanya primordialisme, suku, ras, agama dan bahasa. Dalam setiap kebijakan pemerintah selalu ada reaksi setuju dan tidak setuju, hal tersebut adalah wajar apabila suatu negara dibentuk dari suatu masyarakat yang majemuk, ada yang merasa diuntungkan dan ada yang merasa dirugikan okeh kebijakan tersebut.

Masalah atau persoalan integrasi Nasional dapat dari tiga kategori. Pertama, masalah integrasi politik  dapat dikaitkan dengan konsekuensi revolusi Nasional yang ditandai oleh tingginya tingkat mobilitas sosial yang melibatkan sebagian besar masyarakat dan penyebaran masyarakat. Dalam birokrasi juga terlihat pemerintah pusat tidak menghargai pemerintahan di daerah, misalnya penulis mencontohkan ketika rezim Orde Baru sistem desa dipaksakan keseluruh negeri dari Sabang sampai Merauke, intinya pemerintah pusat tidak menghargai variasi local, atau nilai-nilai lokal.

Kedua, yang minimbulkan persoalan integrasi  di Indonesia adalah  tidak adanya suatu partai politik  yang mempunyai kemampuan untuk mengintegrasikan  kekuatan-kekuatan politik  yang beraneka warna itu, meskinya partai politik kedepannya mampu menuju fungsi untuk memperkuat integrasi bangsa, dan berfungsi untuk  meredam konflik di tengah masyarakat.  Dalam urain tulisan ini penulis menarik kesimpulan bahwa, integrasi nasional pada dasarnya mencakup dua masalah pokok yaitu, pertama, bagaimana membuat rakyat tunduk dan patuh kepada tuntutan-tuntutan negara, yang mencakup perkara pengakuan rakyat terhadap hak-hak yang dimiliki negara. Kedua, bagaimana meningkatkan consensus normatif yang mengatur prilaku politik setiap anggota masyarakat, consensus ini tumbuh dan berkembang diatas nilai-nilai dasar yang dimiliki bangsa secara keseluruhan.

Negara Indonesia sangat rentan dengan masalah integrasi yang terjadi bisa kapan saja, karena kondisi Negara kita secara geografis rentan untuk terjadinya gerakan yang menyebabkan disintegrasi baik faktor dari dalam maupun dari luar Negara itu sendiri, salah satu penyebabnya kondisi geografis  sebagai Negara kepulauan. Semoga NKRI tetap bersatu dan ini sudah final dari Founding Father.