Login Form

Pangi Syarwi Chaniago

"Bersama Membangun Bangsa"

Pangi Syarwi Chaniago:Filsafat Demokrasi

Pangi Syarwi Chaniago

Sebagaimana telah disinggung dalam Pemikiran Politik, pemikiran tentang demokrasi berkembang pesat setelah reformasi agama, setelah kendala untuk berfikir bebas, berkurang. Dengan kata lain, setelah institusi gereja dikurangi perannya, bahkan ditinggalkan peranannya kecuali perannya di bidang agama. Sehingga kehidupan politik di Barat kembali ke bentuknya semula, yaitu monarki absolut. Yaitu negara kerajaan yang dipimpin oleh raja yang berkuasa mutlak secara turun temurun, dan ini memberi peluang besar bagi raja-raja Eropa untuk berperan penting, yang berbeda dengan masa pertengahan (karena dibatasi oleh gereja).  Raja berkuasa tanpa batas, tanpa pengawasan, totaliter menguasai seluruh kehidupan masyarakat.

Munculnya kebebasan setelah reformasi menunjukkan bahwa para pemikir di Barat tidak mengkhawatirkan peranan raja sebagai faktor penghambat kebebasan. Ini artinya, para filosof lebih takut pada gereja ketimbang terhadap mornaki absolut, karena yang menjadi sasaran terpenting pemikiran2 politik yang berkembang setelah reformasi adalah hak-hak istimewa para raja. Raja menjadi sasaran utama pemikiran politik. Itu sebabnya para pemikir berkembang pesat.

Perkembangan ini pun menunjukkan pada kita bahwa gereja itu memang lebih ditakuti. “Saya fikir bukan karena tindakan opresif yang hebat oleh gereja,” ujar prof. MR, “tapi karena gereja menggunakan atau menghukum atas nama Tuhan, memanipulasi ajaran agama.”  Hal ini mendapat simpati grass root. Jadi sangsi gereja jauh lebih menakutkan. Pemikiran pun berkembang pesat dan salah satunya menghasilkan demokrasi.

Dalam kuliah Pemikiran Politik, ada dua tujuan para filosof dalam mengem bangkan pemikiran mereka.

Pertama adalah mendorong adanya kebebasan individu. Faham yang kemudian mendorong liberalisme ini dipercaya sebagai prasyarat sebagai kemajuan. Tanpa adanya kebebasan nonsen bicara kemajuan. Maka yang pertama kali dituntut setelah kebebasan politik ada, adalah kebebasan individu. Jadi, tidak mengherankan jika ideologi yang berkembang adalah liberalisme. Ini merupakan kenyataan yang disengaja, dan bukan tanpa disengaja.

Kedua, adalah pembatasan kekuasaan raja. Ini juga pengalaman sejarah. Maka sebenarnya demokrasi dibentuk oleh sejarah, bukan karang-karangan. “Beda dengan kita yang meniru-niru, sehingga tidak ada penghayatan,” tukas prof. MR. Karena kita tidak alami dalam sejarah kita hal-hal yang mendorong demokrasi, kita cenderung meniru secara mekanistis, tanpa menghayati hakikatnya. Bagi Barat, demokrasi bisa dibilang sebuah kemewahan yang memang mereka miliki secara alamiah.

Kita tidak pernah mengalami masa-masa seperti di Barat. “Ada yang menulis, masyarakat Barat mempunyai keistimewaan karena mereka  mengalami masa reformasi agama yang memutuskan nilai-nilai lama dan kemudian mulai mengembangkan nilai-nilai baru”, ujar prof. MR. Reformasi ibarat kampak yang memutus tali ‘pra moderen’ dan mereka menjalani ‘tali moderen’. Mereka tinggalkan masa lalu yang dianggap buruk itu.

Maka nilai yang berlaku setelah reformasi adalah nilai yang berbanding terbalik dengan masa sebelumnya, kebalikan total dari nilai yang berlaku sebelumnya. Prof. MR mengakui, kalangan antropolog mungkin akan keberatan dengan statement ini, karena sejarah dianggap sebuah kesinambungan. Tetapi misalnya, saat ini di Barat seseorang akan anggap sinting, jika menggunakan agama sebagai alat kepentingan politik. Begitu juga sakralisasi dunia politik.

Contohnya adalah ketika di tahun 1977 muncul Sawito yang mengklaim mendapat wangsit untuk menggantikan Suharto. Yang tidak terjawab sampai detik ini adalah adanya tanda tangan dukungan dari tokoh-tokoh dengan integritas pribadi yang teguh dan rasional seperti M. Hatta dan Buya Hamka terhadap Sawito! Konyolnya, pemerintah menganggap hal ini serius sampai Sawito diadili! Artinya, Suharto secara pribadi percaya akan omongan Sawito.

Nah, hal-hal semacam ini yang sekarang tak terbayangkan oleh orang-orang di Barat.  Semua hal itu adalah bagian dari masa lalu mereka, namun telah diputus sepenuhnya oleh mereka. Berbeda dengan Indonesia yang tak mampu memutus rantai masa lalunya. Sistem selalu merupakan mixed system. Karena ya itu,  masa lalu tak benar-benar dilepaskan.

Contoh lain yang agak mutakhir disampaikan sahabat saya, AZ, redaktur senior sebuah MBM terkemuka tentang almarhum Gus Dur. Saat menjabat sebagai presiden, Gus Dur bahkan pernah menerima orang yang mengaku membawa pesan-pesan dari… almarhum presiden Soekarno! Disaksikan paspampres dari kejauhan, keduanya berbicara secara  4 mata, dan Gus Dur dengan serius melayani sang tamu yang saat itu berbicara seolah-olah menjadi Bung Karno! Saat ditanya mengapa ia mau melayani orang semacam itu, Gus Dur malah balik bertanya, “Lha, kalo ternyata bener, gimana?” 

Pada sisi inilah orang Barat berpendapat bahwa penguasa otoriter pasti akan merugikan. Tetapi jika hal ini ditanyakan pada orang Indonesia, akan muncul jawaban-jawaban mengambang. “Ya,…belum tentu juga”. Atau, “Ya… bisa iya, bisa tidak”. Atau “Itu ‘sih, bukan nilai kita”.

Maka, sasaran tembak filosof di Barat selanjutnya adalah para raja. Bagaimana membatasi kekuasaan raja, membuat raja mau mengurangi kekuasaannya. Dalil sudah menyatakan, tak seorang pun mau dikurangi kekuasaannya secara sukarela. Setelah sejarah, jadilah ini hal yang kedua dalam perkembangan demokrasi: munculnya wacana tentang demokrasi.

Sejarah mencatat bahwa di Inggris, pemikir yang mula-mula membujuk Raja saat itu (Oliver Cromwell)  agar mau menerapkan pemerintahan yang ‘seimbang’ adalah James Harrington (1611-1677) lewat bukunya, Oceana. Lebih dari sekedar itu, pemerintahan yang seimbang dalam saran Harrington itu mencakup juga pembagian tanah agar rakyat terjamin kebebasannya dan mau mentaati hukum. Ia juga menyarankan pemilihan umum yang teratur dan berkala, dan adanya sistem perwakilan dimana para wakil dapat berotasi keluar masuk sistem.  Lihat dalam Terence Ball and Richard Dagger, Political Ideologies and the Democratic Ideals, (New York: HarperCollins Publishers, 1991), hal. 33.

Muncul upaya-upaya sosialisasi oleh para filosof di masyarakat Barat (Kedai kopi adalah salah satu media untuk menularkan ide-ide para filosof itu).  Jadi kalau ditanyakan, siapa yang menggantungkan “kalung itu ke kucing”, atau siapa yang mendorong sehingga memaksa raja mau menerima pembatasan itu, jawabannya adalah tekanan dari opini publik. Ini mau tidak mau adalah kesimpulan logis saja, karena rakyat dan filosof sebenarnya tak punya kekuatan memaksa. Intinya adalah perpindahan dari monarki absolut menuju monarki konstitusional.

Apa yang membuat monarki absolut ini mau? Satu-satunya alat penjelas adalah paksaan dari masyarakat secara persuasif. Social pressure. Meski awalnya ada perlawanan dari raja, tapi akhirnya mau juga. Inggris adalah contoh yang bagus, karena dari sana menyebar ke monarki yang lain[1].  Maka sistem parlementer Inggris dengan monarki kostitusionalnya merupakan model di Inggris. Banyak yang mencontoh Inggris ini karena tak mungkin menghapus monarki (karena sebagai simbol).

Di Inggris, ide Harrington mendapat sambutan dari sekelompok orang yang menamakan dirinya kaum Levellers. Merekalah yang bahkan sejak Perang Sipil 1640 aktif mempromosikan gagasan Harrington, meski masih gagal meyakinkan raja-raja Inggris sejak Oliver Cromwell hingga 2 penerusnya. Pada koloni Inggris di benua Amerika, gaung pemikiran Harrington terwujud di Rhode Island, [dibangun oleh seorang mantan pendeta Protestan bernama Roger Williams (1604-1683)], yang dalam konstitusi 1641 nya dengan tegas menyatakan koloni itu sebagai “…Democratical or Popular Government…” Lihat dalam Ball and Dagger, ibid, hal. 35.

Nah, kita bisa melihat, untuk apa semua ini? Adanya pembebasan individu dan pembatasan raja ini tujuannya sederhana: kemakmuran rakyat dan kemajuan masyarakat. Mencerdaskan kehidupan kehidupan bangsa. Sederhananya juga, masa abad pertengahan itu disebut dark ages, abad kebodohan. Jadi yang ingin dicapai orang Barat itu, adalah sistem politik yang bisa memberikan kesempatan untuk maju. Yang bisa menghidupkan suasana yang kondusif untuk maju. Untuk kemakmuran. Negaranya seperti apa, tidak tahu. Hobbes tak tahu, John Locke juga begitu. Para filosof masih mencari-cari, untunglah ada founding fathers USA yang filosof sekaligus negarawan: Thomas Jefferson dan Goerge Washington. Ide-ide awal yang tidak jelas, perlahan-lahan diperjelas. Bagaimana menerapkan konsep yang abstrak itu dalam bentuk lembaga politik dan fungsi-fungsi politik. Ini memang perlu pemahaman terhadap realita.     

Oleh karena itu banyak penulis mengatakan bahwa apa pun ideologinya, tujuan akhirnya adalah kemakmuran rakyat. Yang membeda kannya adalah cara mencapainya.

Maka, para filosof di Barat didorong oleh sejarah yang mereka alami sendiri. Mereka lihat, bila tak ada pemikiran baru tentang fungsi negara, tentang bagaimana negara itu bekerja, maka masyarakat tidak akan maju. Maka perlu ada perubahan yang mendasar soal konsep tentang negara. Menjungkir balikkan yang lama, untuk menimbulkan yang  baru sama sekali.  Tak mungkin melestarikan yang lama. Sebab dalam kacamata mereka negara yang bercirikan monarki absolut itu malah menjadi penindas rakyat. 

Kalau kita membaca Aristoteles, Plato, lalu Hegel, negara itu memiliki fungsi yang sangat mulia, yang memanggul tujuan mulia memajukan rakyat. Nah, orang liberal melihat negara gagal memajukan rakyat., yang terjadi malah keterbelakangan, kebodohan, kezaliman. Orang liberal berpendapat bahwa sumber kezaliman rakyat adalah negara. Padahal para penganut state of nature melihat negara sebetulnya adalah penyelamat rakyat dari kehancuran dalam state of nature. Negara punya legitimasi, kekuasaan, sarana, tapi ternyata malah menghancurkan diri negara sendiri. Negara benar-benar menjadi ‘leviathan’ nya Hobbes.

Maka banyak filosof yang bahkan sampai mengorbankan nyawanya untuk menentang kekuasaan negara yang buruk. Dorongan intelektualnyalah yang mendorongnya melakukan hal itu. Oleh karena itu tidaklah mengherankan jika pemikiran tentang pembatasan kekuasaan penguasa menjadi penting. Perlu membangun mekanisme impeachment, perlu membuat mekanisme kontrol sosial, dan seterusnya.

Lalu, mengapa mereka bisa yakin demokrasi adalah lebih baik untuk mencapai kemajuan dan kemakmuran? Apa hal yang meyakinkan mereka? Salah seorang yang penulis menyatakan, mengutip ungkapan Winston Churchill,

“…No one pretends that democracy is perfect or all-wise. Indeed, it has been said that democracy is the worst form of government except all those other form that have been tried from time to time”. (Ball and Dagger, hal. 22)

Sekali lagi, apa dasarnya? 

Salah satu bentuk pembatasan kekuasaan raja atau penguasa politik adalah adanya kontrol sosial. Ini bisa disebut dengan kedaulatan rakyat. Inilah hal terhebat yang bisa membatasi kekuasaan penguasa. Inilah sebuah penemuan baru, dimana rakyat berdaulat, rakyat berkuasa. Lho, bukankah rakyat harus patuh? Bukankah kontradiktif, rakyat patuh namun rakyat juga bebas? Apa-apaan ini? Sama saja dengan ‘anda bebas, anda harus patuh pada hukum’. Apa artinya?   Inilah kontroversi yang sama tuanya dengan demokrasi itu sendiri.

Jadi, rakyat berdaulat. Ini persoalannya. Akan tetapi, yang diharapkan dari demokrasi adalah rakyat bisa jadi alat kontrol terhadap penguasa. Indah dalam kata sulit, meski dalam perbuatan memang, tapi itulah obsesi demokrasi. Nah, rakyat berdaulat adalah:

Satu, rakyat menentukan siapa yang berkuasa. Ini luar biasa. Breakthrough. John Locke yang memulainya. Teori rakyat berkuasa adalah lawan dari teori kedaulatan tuhan[2]. Obsesi demokrasi memang disitu. Dengan adanya kedaulatan rakyat itu, kebijakan negara atau penguasa bisa dikontrol. Dalam pandangan para demokrat, adanya kedaulatan rakyat bisa mencegah kebijakan yang merugikan, menzalimi, dan menghambat kebebasan rakyat. Ini jelas terlalu menggampangkan persoalan, tapi itulah demokrasi.  Persoalannya tentu, bagaimana mewujudkan hal ini dalam kenyataan. Banyak yang sudah mencoba, dan terus menerus dicoba.

Sejauh yang dapat dilacak, teori kedaulatan Tuhan akhirnya menurun pada pemikiran tentang kekuasaan absolut raja. Kita dapat menemukan derivasi ini pada tulisan Sir Robert Filmer dalam bukunya Patriarcha or The Natural Power of Kings pada tahun 1680. Dalam bukunya itu, Filmer mengemukakan pemikiran tentang kekuasaan absolut raja atas dasar asumsi berikut. Kekuasaan raja-raja itu hakikatnya berasal dari Adam, dan Adam mendapatkan kekuasaan memerintah dari Tuhan, sehingga menurutnya, tabiat alam lah yang menentukan bahwa  anak-anak tidak  pernah bebas dari kekuasaan si ayah, walau si anak telah dewasa. Pendapat ini dibantah panjang lebar oleh John Locke, yang ironinya, justru membuat pandangan Filmer itu jadi ‘turut kondang’ karena disebut-sebut Locke yang tulisan-tulisannya lebih masyhur itu. Lebih jauh soal ini lihat dalam, Deliar Noer, Pemikiran Politik di Negara Barat, (Jakarta: Rajawali Press, 1987) hal. 86-87

Jadi terlihat disini bahwa demokrasi dasarnya disini. Ia tak lari dari perkembangan sosial. Isu-isunya adalah isu yang nyata. Tapi persoalannya adalah bagaimana bisa membuat negara yang mau berbuat baik untuk rakyat. Karena, seperti ungkapan Lord Acton, kekuasaan itu cenderung korup. Tapi jangan lupa, yang jahat itu manusianya. Jadi demokrasi itu merupakan mekanisme politik yang dibentuk untuk mencegah orang orang yang memegang kekuasaan itu menyalahgunakannya. Bagaimana mewujudkannya di dunia nyata, itu pokok persoalannya. Maka muncul partai politik yang bebas, adanya pemilu yang jujur, pers yang bebas, ini semua merupakan upaya untuk mewujudkan konsep kedaulatan rakyat pada realita.


 

You are here: Home Makalah Pangi Syarwi Chaniago:Filsafat Demokrasi