Login Form

Pangi Syarwi

"Bersama Membangun Bangsa"

Pengamat Politik|Pangi Syarwi:Demokrasi Liberal

Oleh:  Pangi Syarwi

Demokrasi liberal lebih menekankan pada pengakuan terhadap hak-hak warga negara, baik sebagai individu ataupun masyarakat. Dan karenanya lebih bertujuan menjaga tingkat represetansi warganegara dan melindunginya dari tindakan kelompok atau negara lain. Liberalisme atauLiberal adalah sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan adalah nilai politik yang utama. Secara umum, liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas, dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi para individu. Paham liberalisme menolak adanya pembatasan, khususnya dari pemerintah dan agama. definisi singkat dari liberlisme itu sendiri cukup sulit untuk dipaparkan dalam sebuah bentuk kalimat, namun kita bisa mencoba menggaris bawahi makna penting dari liberlisme itu sendiri dimana paham ini labih jauh berbicara mengenai kebebasan, yang baik gagasan tentang negara konstitusional yang dilandaskan pada kedaulatan hukum dalam demokrasi, perlindungan atas hak milik pribadi dalam praktek kapitalisme modern, serta perlindungan atas kebebasan individu melalui gagasan besar tentang civil liberties kesemuanya adalah bagian dari kebajikan umum yang lahir dari filsafat liberal.

Budaya Politik yang kita perlukan adalah kesetaraan antara individu, keluarga dan negara. Namun harus kita sadari bahwa dalam Reformasi telah masuk pengaruh dari globalisasi dan universalisme yang telah diuraikan sebelumnya. Sebagai akibat dari kegagalan rezim Soekarno dengan Demokrasi Terpimpinnya dan rezim Soeharto dengan Demokrasi Pancasilanya, maka sekarang nampak kuat sekali kecenderungan menuju ke Demokrasi Liberal. Pada banyak pihak timbul pikiran bahwa sistem demokrasi yang berlaku di Barat adalah demokrasi yang universal. Itu sebabnya sekarang banyak cendekiawan atau elit politik berteguh hati bahwa demokrasi liberal yang harus digunakan dan disukseskan di Indonesia.

Para pemikir dari paham Liberal itu sendiri adalah antara lain Karl R. Popper, Ludwig Von Mises, John Locke, Adam Smith, David Hume dan lain sebagainya yang selanjutnya dalam berbagai tesis dan pendapatnya mereka banyak berbicara mengenai catatan keberhasilan liberalisme, pasar bebas, hak individu, toleransi, kepentingan, keadilan dan lain sebagainya yang kemudian menjadikan Liberalisme memiliki argumentasi tersendiri dalam menjawab kritisasi dari para penentangnya yang biasanya datang dari golongan atau pemikir sosialis ataupun komunis.

Dari berbagai pemaparan sebelumnya kita sudah mencoba memahami definisi mengenai demokrasi dan liberalisme dari sudut pandang penulis itu tersendiri, selanjutnya berbicara mengenai demokrasi liberal adalah satu bentuk dari demokrasi yang beragam telah disebutkan sebelumnya. berdasarkan kosakata mungkin demokrasi liberal bisa dikatakan pertemuan antara sebuah sistem pemerintahan atau paham dengan sebuah paham lain atai ideologi yaitu antara demokrasi dan liberalisme yang selanjutnya menjadi demokrasi liberal.

Dalam demokrasi liberal peran utama dipegang oleh partai politik. Permainan partai politik untuk memenangkan tujuannya menggunakan berbagai cara dan alat, termasuk yang kurang cocok dengan etika dan moralitas. Anggapan banyak orang Indonesia bahwa keadaan demokrasi sekarang sedang kebablasan, tidak didukung oleh pakar politik Barat sebagaimana sering kita baca di koran-koran. Buat mereka ini adalah demokrasi yang sedang tumbuh dan tidak boleh diganggu prosesnya sekalipun mungkin terasa aneh serta merugikan kepentingan umum. Namun juga ada pendapat lain dari Dr. Raj Vasil, yaitu seorang pakar ilmu politik di Selandia Baru yang mempelajari Asia Tenggara selama 45 tahun terakhir.

Ia menulis di Sunday Review bahwa demokrasi liberal bukan pilihan yang tepat bagi Indonesia. Memang dari dulu para pendiri Republik Indonesia, khususnya Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohamad Hatta, selalu memberikan peringatan jangan sampai di Indonesia berlaku demokrasi liberal. Sebab demokrasi liberal hanya menguntungkan pihak yang kuat belaka dan mengabaikan nasib pihak lemah sesuai dengan pandangan liberal laissez fair, laissez passer. Selain itu demokrasi liberal tidak mempersoalkan moralitas sebab menjadikan hal itu urusan individual belaka yang tidak perlu dan bahkan tidak boleh mencampuri urusan umum. Sebab itu buat Bung Hatta, sebagaimana beliau tegaskan dalam pidato pengukuhan sebagai doctor honoris causa oleh Universitas Gajah Mada, demokrasi tidak cukup hanya berjalan di bidang politik, tetapi juga harus ada demokrasi ekonomi dan demokrasi sosial. Tentu pandangan demikian tidak disetujui para penganut paham demokrasi liberal.

Amerika Serikat sebagai salah satu negara dengan demokrasi liberal yang terbilang sukses dengan indikasi bahwa AS merupakan negara yang tergolong maju dan menjadi negara adidaya di dunia di era globalisasi ini, dengan berbagai macam cerita sejarah yang tidak bisa dilepaskan dari perjalanan panjang negara demokrasi liberal ini dari berbagai peperangan dunia yang telah dilewati dari Perang Dunia I, Perang Dunia II dan Perang Dingin yang sangat menentukan bagi AS dan demokrasi liberalnya, ketika dunia dan negara-negara dunia ketiga sedang dalam masa-masa yang sulit ketika berbicara ideologi karena terjadi perang dingin antara dua kutub besar antara AS dan Uni Sovyet atau biasa disebut dengan perang Ideologi antara AS dengan demokrasi liberalnya dan Uni Sovyet dengan sosialis-komunisnya.

 Berkaitan dengan ideologi demokrasi liberal yang banyak dipakai negara-negara di dunia saat ini ada baiknya kita mengacu pada suatu cerita mengenai perdebatan suatu debat yang dinamakan The End of Ideology Debate, debat itu dipicu oleh jatuhnya fasisime sesudah Perang Dunia II, disusul dengan mundurnya komunisme. Dua sarjana Amerika yang perlu disebut dalam fenomena ini adalah Daniel Bell dan Francis Fukuyama. Daniel Bell (1960) dalam bukunya The End of Ideology: On the Exhaustion of Political Ideas in the Fifties, menguraikan bahwa: Di Barat ada konsensus diantara para intelektual tentang masalah politik, yaitu: diterimanya negara kesejahteraan; diidamkanya desentralisasi kekuasaan; sebuah sistem ekonomi campuran dan pluralism politik. Konsensus ini menurut Bell, telah mengakhiri debat mengenai ideology secara tuntas .

Kemudian kira-kira tiga puluh tahun kemudian, Francis Fukuyama (1989), meneruskan pemikiran ini dan memaparkan idenya dalam tulisanya The End of History. Fukuyama melangkah lebih jauh lagi dengan mengatakan bahwa globalisasi yang sedang melanda seluruh dunia akan mendorong tersebarnya demokrasi ala Barat di dunia luas, dan bahwa majunya ekonomi pasar akan diikuti dengan diterimanya prinsip-prinsip demokrasi liberal secara universal. Teori Fukuyama kemudian banyak dikritik oleh berbagai kalangan karena dianggap terlalu meremekan segi-segi negative dari globalisasi. Karena itu Fukuyama merasa perlu memberikan penejelasan dan kemudian Fukuyama menulis suatu penjelasan dalam The End Of History and The Last Man (1992).

 Dengan beragam kerangka pemikiran tersebut mengenai ideologi demokrasi liberal menjadi suatu acuan yang menarik untuk kita selanjutnya menganalisa negara demokrasi liberal seperti AS yang sampai saat ini masih menjadi negara Adidaya di dunia Globalisasi dan dengan berbagai instrumen politik luar negerinya AS terus berupaya melakukan upaya demokratisasi terhadap negara-negara di dunia, dengan dominasi dalam hal perekonomian global merupakan suatu dorongan tersendiri dalam uapaya AS tersebut dan begitu pula para penentangnya yang banyak melakukan kritik-kritik terhadap upaya AS tersebut karena banyak cara-caranya terkadang dinilai kurang manusiawi, menjadi ensensi tersendiri untuk menganalisanya secara komperhensif sehingga selanjutnya kita mampu mengkaji dan menilainya dengan perspektif dan paradigma kita masing-masing.

Pertentangan Pemikiran terhadap Demokrasi Liberal

Walaupun memang seolah-olah menurut berbagai kalangan Demokrasi Liberal akan terus berkembang ke berbagai penjuru, menurut Francis Fukuyama yaitu harus dikatakan, untuk sebagian besar dunia bahwa kini tidak ada ideologi dengan pretensi-pretensi terhadap universalitas yang ada dalam posisi untuk menantang demokrasi liberal, dan tidak ada prinsip legitimasi universal selain dari kedaulatan rakyat, bahkan menurutunya fasisme dan komunisme, yang merupakan pesaing utama demokrasi liberal telah mendiskreditkan diri mereka sendiri.

Akan tetapi demokrasi liberal bukan berarti dengan semudah itu melakukan klaim-klaim positif atas ideologinya karena banyak pertentangan yang memang sampai saat ini tetap demonstratif dalam menentang demokrasi liberal anatara lain datang dari pemikiran strukturalisme atau marxisme yang beranggapan antara lain struktur kapitalisme global yang tidak adil dan eksploitatif yang menciptakan tatanan ekonomi dan sosial yang bersifat konfliktual dan disharmonis juga mereka melihat bahwa ketimpangan kesejahteraan yang sangat besar antara negara maju dan negara berkembang. Keterlambatan dan kegagalan pembangunan negara-negara Dunia Ketiga yang menyebabkan terciptanya pembangunan global yang tidak merata.

Begitu juga penentangan datang dari pemikir realis yang beranggapan bahwa Liberalisme sangatlah normatif dan tidak berdasarkan kepada realita. ketika kita berbicara mengenai AS sebagai salah satu negara demokrasi liberal dan menjadi negara adidaya yang selanjutnya memiliki kewenagan untuk menentukan nasib bangsa-bangsa di dunia sudah barang tentu tidak semua kalangan mampu menerima hal tersebut dan hingga saat ini sentimen kebencian terhadap AS selalu ada dan bahkan juga berkembang terus aksi-aksi terorisme yang mengatasnamakan “Islam” dan berbagai kelompok-kelompok yang melakukan aksi-aksinya dengan sasaran sektor-sektor yang berhubungan dengan AS tentu ini membuktikan banyak penentangan terhadap negara AS tersebut, begitu juga seruan-seruang boikot terhadap produk AS terkadang bisa kita dengarkan ketika AS melakukan tindakan yang tidak sesuai atau banyak merugikan negara-negara terkait.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sejarah nampaknya akan terus menempuh perjalanan yang panjang dan apa yang dicoba dikemukan Francis Fukuyama tentunya mendapat pertanyaan besar dalam prediksi demokrasi liberal di masa depan. Seperti apa yang dipaparkan sekilas seputar sejarah, proses dan pertentangan terhadap demokrasi liberal dengan Amerika Serikat sebagai sudut pandang negara yang menjalankan demokrasi liberal, tentunya banyak hal yang dapat kita kaji secara lebih analitis, kritis dan skeptic dikarenakan banyak faktor yang perlu kita pertimbangakan lebih lanjut.

Di satu sisi saat ini Amerika Serikat memang negara yang mampu maju dengan demokrasi liberalnya namun nampaknya disisi lain kita juga menemukan hal-hal yang negatif yang tentunya perlu kita cegah dan kita tanggapi secara kritis karena memang walaupun saat ini fenomena-fenomena tetap memerlukan konsepsi yang juga matang untuk mampu melakukan filter terhadap fenomena dunia.  Mengambil hal positif dari Demokrasi liberal AS dan mereduksi pengaruh negatif dari globalisasi merupakan langkah yang sekiranya tepat namun tentunya untuk mengambil tindakan tersebut perlu konsepsi yang sangat matang karena tidak selalu demokrasi liberal dapat mengatarkan bangsa pada suatu kesejahteraan seperti apa yang dicapai AS.

 Perkembangan Demokrasi Liberalisme  di Indonesia

Dalam kamus politik Indonesia, liberalisme bukanlah konsep yang diterima banyak orang. Seharusnya tidak begitu, sebab ide pokoknya hanya kebebasan individu, baik ekonomi maupun politik, sebagai dasar utama masyarakat modern. Ia tidak berarti kebebasan tanpa batas, seperti sering dituduhkan. Seorang liberal bisa mendukung undang-undang anti-judi atau anti-pornografi, seperti sering terjadi di Amerika, dan ia belum tentu melawan peran negara dalam ekonomi nasional. Pada umumnya kaum liberal di seluruh dunia masa kini mendukung apa yang dinamakan mixed economy, peran utama diberikan kepada pasar tetapi negara juga penting untuk mengatur dan mengarahkan para pelaku ekonomi swasta. Peran negara juga penting untuk membangun dan mengurus sistem pendidikan, kesehatan, komunikasi dan fasilitas umum lainnya.

Dalam konteks itu, para politisi di Indonesia pada awal tahun 1950-an berusaha untuk menerapkan cita-cita liberal melalui sistem pemerintahan Demokrasi Parlementer dan mixed economy. Sistem pemerintahan yang menyusul, Demokrasi Terpimpin, sama sekali tidak liberal. Orde Baru tidak liberal dari segi politik, tetapi dari segi ekonomi ada usaha untuk menerapkan cita-cita liberal. Kebijakan Profesor Wijoyo cs untuk membuka pasar bersifat liberal, tetapi diselewengkan oleh dua macam tindakan proteksionis, yakni perlindungan terhadap para pengusaha kroni dan pejabat negara yang membawahi BUMN seperti B. J. Habibie. Kedua jenis proteksionisme ini tidak bersifat liberal sebab mengurangi kebebasan orang lain untuk bersaing.

Pancasila dan Demokrasi Liberalisme

Partisipasi itu terwujud bukan hanya dalam pemilihan umum, tetapi juga dalam proses pengambilan keputusan pemerintah, seperti terlihat kini dengan perdebatan tentang RUU APP. Kebebasan individu, termasuk kebebasan pers, hak untuk mengemukakan pendapat, hak untuk membentuk atau menjadi anggota organisasi sosial dan politik, dan ciri-ciri negara hukum diperlukan sebagai fondasi untuk partisipasi yang bermakna.

Pancasila adalah doktrin negara yang diciptakan oleh Sukarno dkk pada tahun 1945 sebagai kompromi antara politisi yang mendambakan negara Islam dan politisi yang menginginkan negara sekuler. Selain agama, ada unsur-unsur lain yang merupakan komitmen para politisi jaman itu kepada cita-cita bersama, termasuk kebangsaan Indonesia, pertanggungjawaban kepada dunia internasional, demokrasi, dan pemerataan ekonomi dan sosial. Pada masa Reformasi dan ke depan, Pancasila tetap menjadi sumber atau dapur cita-cita bersama yang berharga, menurut pendapat saya. Pengentasan kemiskinan, misalnya, sebagai pengejawantahan sila keadilan sosial, sangat memerlukan perhatian para pemikir, ilmuwan sosial, dan aktivis.

Demokrasi Liberal: Suatu Refleksi Teoritik

 Kembali kepada tesis Fukuyama memaparkan bahwa runtuhnya rezim-rezim komunis di Eropa Timur dan Uni Soviet pada tahun 1989 dan 1990 yang berarti berakhirnya Marxisme-Leninisme sebagai ideologi politik tidak menandai apapun kecuali “titik akhir dari evolusi ideologis umat manusia”. Kondisi terakhir ini disebut Fukuyama sebagai “pertama kali terjadi dengan kehancuran total alternatif sistematis terhadap demokrasi liberal Barat”. Meski ia bersepakat dengan gagasan Daniel Bell yang menyatakan bahwa dunia akan mengalami deideologisasi, namun ia menolak ramalan Bell akan terjadinya korvergensi ideologis antara liberalisme dan sosialisme. Bagi Fukuyama, “kemenangan telak liberalisme politik dan ekonomi adalah bentuk final dari pemerintahan umat manusia” (Steger, 2005: 4).

Penguatan teoritik dan supply energi politik di kalangan negara liberal Barat meneguhkan kebijakan mereka untuk mempercepat laju gelombang demokrasi liberal ke negara-negara Selatan ataupun negara-negara yang belum menganut paham demokrasi liberal. Maka, berbagai program pun diluncurkan untuk menyokong perkembangan demokrasi dan pembentukan sistem politik dan tata pemerintahan di dunia ketiga yang sejalan dengan garis liberal dalam corak pembangunannya.

Pelacakan Abrahamsen (2000: 56) membuktikan pada tahun 1990 Democracy Initiative dari US Agency for International Development (USAID) diluncurkan untuk membantu mendorong dan mengonsolidasikan demokrasi sebagai prinsip pengelolaan sistem politik yang legitimate di seluruh dunia. Satu tahun sebelumnya, 1989, World Bank mengintrodusir untuk pertama kali istilah “good governance”, sebagai doktrin pembangunan baru dan tata kelola pemerintahan yang segaris dengan demokrasi liberal. Doktrin ini meyakini bahwa demokrasi tidak hanya dikehendaki dari perspektif hak asasi manusia, tetapi juga dibutuhkan sebagai syarat untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan berkelanjutan. Demokrasi liberal dan “anak ideologisnya”, good governance, lantas menjadi tawaran baru bagi pembangunan negara di berbagai belahan dunia, terutama dunia ketiga.

Setelah didorong secara global oleh Amerika Serikat dengan negara Barat pada umumnya, Demokrasi dan good governance lantas menjadi buzzword dalam studi politik dan pembangunan di tahun 1990-an. Di Indonesia, terutama istilah good governance, menjadi salah satu kosakata paling populer di kalangan petinggi negara dan akademisi, sebagai tawaran baru dalam pembenahan pemerintahan yang secara sistemik begitu rusak. Keasyikan melafalkan suatu kosakata baru dengan berbagai “bujuk rayu” yang menggiurkan dari negara-negara Barat akan pembaharuan tata pemerintahan dan progresifitas pembangunan menyebabkan kita, masyarakat dunia ketiga, mengesampingkan daya kritis dalam merespons berbagai tawaran Barat.

Demokrasi dan Demokrasi Liberalisme

Meski telah disebarkan secara global, namun demokrasi liberal tetap merupakan konsep yang ambigu, terbuka pada banyak interpretasi. Begitu banyak defenisi yang dilekatkan padanya, sehingga ia dapat digolongkan sebagai konsep yang secara esensial diperebutkan. Tidak ada pengertian yang netral terhadapnya, karena sejatinya, setiap definisi memiliki ikatan sosial dan politiknya masing-masing dan beroperasi dalam perspektif sosial dan politis tertentu. Di pentas studi ilmu politik dewasa ini, demokrasi liberal (elektoral-prosedural) telah memenangi pertarungan pemaknaan tentang konsep demokrasi. Demokrasi prosedural meraih kemenangannya pada tahun 1970-an setelah berhasil menggeser pemahaman subtantifis demokrasi. Pemahaman subtantifis demokrasi lebih menekankan pemaknaan demokrasi pada sisi utopia dan ideal, yang mengadvokasi nilai-nilai kesetaraan dalam berdemokrasi (Mas’oed, 1999: 8).

Tesis demokrasi liberal ini telah melenceng dari gagasan-gagasan awal demokrasi yang mensyaratkan pentingnya partisipasi dalam pembangunan diri dan komunitas warga negara, sebagaimana rumusan Rousseau, yang masyhur dengan teori kontrak sosialnya. Dalam rumusan Rousseau, kehendak umum, melalui partisipasi luas, akan menjadi kebenaran kehendak dari masing-masing-masing warga negara, dan berkebalikan dengan kehendak “private” atau kehendak yang egois (Heywood,1988:72) . Fungsi partisipasi dalam alam demokrasi juga menjadi penegasan John Stuart Mill. Tuturnya, tanpa partisipasi nyaris semua semua orang ditelan ragam kepentingan pribadi dan pemuasan kebutuhan pribadi mereka sendiri.

Wacana politik maenstream yang mengekang partisipasi publik dalam proses pembangunan serta pembuatan dan kontrol kebijakan publik, senyatanya merupakan upaya mengekang kehendak rakyat akan perbaikan keadilan sosial, memangkas harapan peningkatan kesejahteraan dan ragam kebutuhan subtantif lain. Pendekatan demokrasi liberal lebih menekankan pada penciptaan hak-hak formal, persamaan dihadapan hukum, dan lahirnya stabilitas politik. Jadi, menurut kaum liberalis, tak relevan melekatkan isu ketimpangan ekonomi dan keadilan sosial dengan demokrasi. Dalam banyak literatur kontemporer, selanjutnya, demokrasi tidak bertemali dengan strategi dan struktur ekonomi; atau dalam bahasa Diamond et.al (Abrahamsen:2004), “a political system, separate apart to the economic system to wich it is joine” sejenis sistem politik yang berjarak dan berpisah dengan sistem ekonominya. Hak-hak subtantif warga negara lantas tergusur oleh agenda formal demokrasi.

Jika demokrasi liberal tidak mempedulikan partisipasi masyarakat dalam meraih hak-hak politik selain kebebasan individu untuk memilih dalam pemilu, mendapatkan jaminan sosial, dan hak perbaikan ekonomi mereka sebagaimana dibutuhkan oleh mayoritas masyarakat dunia ketiga, di mana relevansi demokrasi liberal dengan pembangunan negara berkembang?

Praktek Demokrasi Liberal Di Negara Dunia Ketiga

Mengikuti rentetan argumentasi demokrasi liberal secara total jelas akan menghadirkan problematika tersendiri, terutama bagi kebanyakan dunia ketiga, tak terkecuali Indonesia. Sebagai contoh, studi Sorensen (1993, dalam Syihabuddin, 2004) telah menunjukkan bahwa India merupakan salah satu negara terbesar di Selatan yang paling stabil dalam melaksanakan demokrasi elektroral. Namun, tidak ada perubahan kesejahteraan pada 40% masyarakat India akibat kemiskinan akut, dengan ratusan ribu penduduk mati tiap tahunnya karena parahnya kekurangan gizi dan kelaparan.

Pemaparan yang sangat menarik dilakukan oleh Abrahamsen (2004) dengan mendedahkan praktek good governance anak kandung demokrasi liberal yang bertugas meliberalisasi struktur pemerintahan negara dunia ketiga di Afrika. Dengan memotret tumbuhnya kembali demokrasi dan hadirnya harapan masa depan cerah dari masyarakat beberapa negara Afrika seperti Zambia, Pantai Gading, Ghana, dan Kenya, Abrahamsen sampai pada kesimpulan bahwa demokrasi liberal yang bergeliat dibalik kerja good governance gagal total memenuhi janji-janjinya.

Kemenangan demokrasi liberal hanya bisa dinikmati oleh kalangan elit dan kelas menengah yang mampu terserap dalam struktur politik demokratis dan lembaga-lembaga donor dan kreditor global yang menggelontorkan bantuan pembangunan dengan kompensasi terintegrasinya Afrika dengan pasar bebas dunia. Bagi mayoritas masyarakat miskin di Afrika, demokratisasi hanya melahirkan penderitaan dan kemiskinan yang lebih parah. Hal ini yang menyebabkan beragam kerusuhan dan instabilitas sosial yang menjangkiti banyak negara di Afrika Sub Sahara.

Kekhawatiran munculnya ragam ketimpangan yang tak pernah dijawab oleh kalangan demokrasi liberal direkam oleh Bentham (Abrahamsen:2000) bahwa persoalan demokrasi representatif bukanlah pada pembatasannya terhadap aktivitas untuk memilih dalam pemilu, namun lebih pada tipisnya peluang untuk bisa terlibat dan mempengaruhi kebijakan, karena peluang itu akan sangat tergantung pada pelbagai sumberdaya, terutama uang, waktu, dan tingkat pendidikan. Kesemuanya itu jelas tidak merata di negara-negara selatan, termasuk Indonesia.

Liberallisasi Dalam Suatu Demokrasi

Liberalisme sangat mempercayai pluralitas dan menempatkan individu sebagai aktor utama. Pada abad ke-18 terjadi perpecahan di tubuh liberalisme dan munculah paham libertarianisme dan demokrasi sosial. Perpecahan ini muncul karena adanya perbedaan pendapat mengenai konsep penanganan pasar. Perpecahan semakin membesar pada abad ke-20 berkenaan dengan terjadinya beberapa revolusi dan perang. Libertarianisme berpendapat pasar yang ideal adalah pasar yang bebas tanpa ada intervensi dari pemerintah dan kebebasan atas kepemilikan pribadi. Libertarianisme sangat antipati terhadap konsep power yang terkonsentrasi karena mengacu pada pernyataan Lord Acton bahwa “Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely”. Pembatasan kekuasaan negara ini juga ditujukan untuk perlindungan hak-hak individu dan warga negara dari tekanan represi pemerintah. Mengenai dasar filosofi pasar bebas, Boaz menyatakan bahwa untuk bertahan dan berkembang individu membutuhkan aktivitas ekonomi.

Sebetulnya faham liberalisme klasik tidak pernah diterapkan sepenuhnya dalam kenyataan. Justru di negara-negara yang menerapkan demokrasi liberal, terdapat kesadaran yang kuat bahwa untuk mencapai maksud dan tujuan dari liberalisme itu sendiri negara perlu berperan aktif dalam bidang ekonomi dengan membuat regulasi bagaimana pasar bekerja. Terutama yang berhubungan dengan aspek distributif kekayaan demi terciptanya persamaan dan kebaikan bidup bermasyarakat.

Demokrasi Liberalisme Kebablasan

 Demokrasi liberalisme yang diterapkan di Negara kita telah mengalami demokrsi yang kebablasan, artinya adalah demokrasi yang tidak dibatasi lagi oleh nilai-nilai itu sendiri. Setiap orang boleh untuk merusak atau anarkisme atas dasar demokrasi, jalan menuju anarkisme atas nama demokrasi. Munculnya era reformasi yang sebelumnya kran berbicara, berkumpul dan penpendapat ditutup oleh rezim Soeharto, tapi begitu reformasi muncul ini kembali dibuka sebebas bebasnya, yang outputnya adalah demokrasi yang kebablasan.

Dalam konteks ini, penulis tidak anti akan demokrasi, tapi yang menjadi kegelisahan kita akhir-akhir ini adalah demokrasi yang liberal (kebablasan), kebebasan yang sebebas- bebasnya, demokrasi yang sudah bertentangan dengan nilai-nilai humanis pancasila, sehingga demokrasi gagal menciptakan kondisi yang teratur dalam masyarakat, sebaliknya yang terjadi kondisi, ketidak- teraturan (dis-order), tidak bisa dipungkiri untuk saat ini demokrasi yang  relatif  baik dibandingkan dengan sistem yang ada.

Tulisan ini hendak merefleksikan kembali diskursus demokrasi liberal dan sekilas good governance yang telah membuncah di pelataran negeri ini sebagai resep baru pembangunan politik, juga ekonomi, yang hampir-hampir tanpa reserve. Refleksi ini diharapkan dapat membuka selubung kepentingan yang begitu kental membonceng pada kosakata tersebut sehingga kita bersama lebih berhati-hati memperlakukan ragam konsep baru yang hadir di hadapan kita. Di akhir tulisan ini, akan dipertimbangkan satu preskripsi akademik yang relevan sebagai penyeimbang gagasan-gagasan liberal yang telah merasuk begitu dalam pada denyut nadi pemerintahan di republik miskin nan korup ini.

Apakah realitas emperis diatas adalah buah dari demokrasi liberalisme (demokrasi yang menjungjung nilai-nilai kebebasan). Tentu kita telah mengalami demokrasi liberalisme yang tidak bisa dihambat atau dibendung lagi karena kita sudah terlanjur berdemokrasi. Semoga demokrasi  di negeri ini dapat dikontrol, seperti Amerika Serikat sebagai mbahnya demokrasi tidak sebebas-bebas seperti Indonesia,  meskinya dalam beberapa hal demokrasi bisa diberi kebebasan yang seluas-luasnya.

 

 

You are here: Home Makalah Pengamat Politik|Pangi Syarwi:Demokrasi Liberal