Login Form

Pangi Syarwi Chaniago

"Bersama Membangun Bangsa"

Pangi Syarwi Chaniago: Komplikasi Sistem Presidential

Salah satu hasil penting setelah amandemen UUD 1945 adalah penerapan sistem presidensial, terjadinya pergeseran fungsi legislasi, menguatnya peran parlementer dalam sistem presidensial seperti DPR menentukan 3 dari 9 hakim konstitusi, sistem presidensial yang diangap terbaik dalam mengahasilkan pemerintahan yang kuat dan produktif dalam menjalankan amanat UUD 1945 guna menciptakan masyarakat sejahtera dan berkeadilan sosial.

Kesepakatan sistem presidensial dihasilkan PAH I (Panitia Ad Hoc) Badan Pekerja MPR, dimana kekuatan parlementer kuat dibandingkan dengan Presiden, emperik masa lalu pada masa pemerintahan Demokrasi Parlementer Soekarno, bahkan sistem parlementer mampu mengoyang kabinet dengan jatuh bangunnya kabinet pada masa Soekarno, sehingga Soekarno pernah mengeluarkan stetmen “kubur partai politik” demokrasi parlementer masa itu juga berakibat munculnya instabilitas politik yang mana peran partai dominan, yang bisa menjatuhkan dan mengoyang kabinet, munculnya krisis kewibawaan politik, sehinga ketika itu muncul DI TII, PRRI, dan lain-lain.

Secara emperik situasi seperti ini dihadapi pemerintahan SBY yang berasal dari Partai Demokrat yang hanya meraih 7% kursi DPR, sehingga diperlukan kembali untuk mendorong Jusuf Kalla menjadi ketua umum Golkar pada Munas Golkar 2005, tak lain supaya pemerintah memperoleh dukungan politik dari Partai Golkar sebagai salah satu partai terbesar di DPR (kompas, 1/11/10)

Pemilu Serentak

Dalam hal ini solusi yang ditawarkan oleh PAHI BP MPR pada waktu pembahasan amandemen UUD 1945 (antara tahun 1999-2002) adalah pemilu serentak, pemilu legislatif dan pemilu presiden dilakukan secara serentak. Yang dimasukkan pasal 22 E UUD 1945 sebenarnya adalah pemilu yang penyelenggaraanya pemilu yang serentak antara pemilu legislatif dengan pemilu presiden. Lengkapnya berbunyi ”pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota DPR DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD”. Ketentuan pasal 22E hendaknya dibaca bersamaan dengan ketentuan pasal 6A yang menyatakan “pasangan calon Presiden dan wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.

Ada beberapa pertimbangan mengapa PAH I BP MPR mendisain pemilu serentak. Pertama, untuk mendorong terbentuknya koalisi partai yang bersifat permanen, oleh karena koalisi lebih didasarkan kepentingan nilai ketimbang kepentingan kursi atau kekuasaan.

Kedua, partai-partai yang capres dan cawapresnya yang kalah akan menjadi partai-partai oposisi, otomatis partai yang menang akan menjadi partai pendukung pemerintah, penulis melihat koalisi dalam sistem presidensial tidak ada, yang ada hanya persekongkolan politik yang terjadi. Koalisi ini yang kemudian mendorong check and balance antara parlemen dan pemerintah, juga koalisi ternyata pada masa presiden SBY- Boediono, koalisi tidak memuluskan kerja pemerintah, sehingga agar pemerintah stabil lahirlah kemudian Sekgab (sekretariat gabungan) ini sama tujuannya ketika Soekarno membentuk Dewan Nasional untuk instabilitas politik yang tidak hanya sekarang saja model–model ini terjadi.

Ketiga, mendorong penyederhanaan kepartaian. Partai-Partai yang sudah mengelompok dalam satu barisan yang diikat dalam sebuah idiologi diharapkan pada waktunya melakukan pengabungan, dalam hitungan waktu ini akan mendorong penyederhanaan partai, kita belum bisa menjelaskan berapa partai yang ideal untuk Indonesia yang luas ini, karena secara emperik kita sudah mencoba 10 Partai, 3 Partai, bahkan 40 Partai, itu tergantung hasil electoral Threshold . Keempat, menimalisirkan penyebab konflik, sebab tidak ada jarak antara waktu pemilu legislatif dengan pemilu presiden. Kelima, menghemat biaya pemilu.

Parliamentary Threshold

Penyederhanaan parpol melalui Parliamentary Threshold akan membawa implikasi pada beberapa hal. Pertama, menyebabkan suara pemilih akan terbuang sia-sia. Berdasarkan data, penerapan PT 2,5 persen pada pemilu 2009 menyebabkan sekitar 18 juta suara terbuang, bila dilakukan PT 5 persen, bisa jadi sekitar 36 juta suara akan hilang pada pemilu 2014.

Kedua, PT 5 peren akan menghilangkan partai-partai kecil, penerapan PT 5 persen beberapa parpol akan berpeluang tersingkir dari senayan pada pemilu 2014, seperti PPP, PKB, Gerindra dan Hanura, menengok pangsa pasar PPP dan PKB adalah pemilih berbasis massa Islam tradisional (NU) secara realitas PPP dan PKB berdasarkan hasil perolehan suara pemilu 2009 merosot tajam. Ketiga, PT 5 persen membuka kemungkinan terjadinya oligarki dan kartelisasi, bila semakin sedikit partai yang lolos di parlemen, bisa menyebabkan hubungan yang tidak sehat antara parlemen dengan pemerintah (check and Balance) ini juga pernah terjadi pada masa demokrasi parlementer pada massa Soekarno, terciptannya instabilitas politik.

Pemberlakuan electoral threshold (ET) 2,5% juga dimaksudkan untuk mempercepat penyederhanaan kepartaian. Kemudian dilanjutkan dengan parliamentary threshold (PT) 2,5% pada pemilu 2009. ET dan PT itu tidak dapat bekerja efektif mengurangi jumlah partai pasca pemilu 2004 dan pemilu 2009, karena partai politik di Indonesia masih berwawasan sempit, lebih senang berebut kekuasaan politik dari pada membangun sistem yang baik.

Parliamentary Threshold, hendaknya mampu memperkuat bentuk sistem pemerintahan presidensial yang kuat. Penulis membahasakan suatu sikap arogansi kebebasan dalam politik, bila terjerembab dalam kebebasan “kebablasan” bisa membahayakan transisi demokrasi dan semakin menyuburkan pragmatisme ditubuh partai politik.

Penulis Adalah Mahasiswa Master Political Science University Of Indonesia

You are here: Home Opini Pangi Syarwi Chaniago: Komplikasi Sistem Presidential