Login Form

Pangi Syarwi Chaniago

"Bersama Membangun Bangsa"

KOMPLIKASI UU PARPOL

Oleh: Pangi Syarwi

Munculnya revisi UU No 2 Tahun 2008 tentang partai politik, Menteri Dalam Negeri mengharapkan revisi paket undang-undang politik bisa bisa diselesaikan pada tahun 2012 kompas, (20/11/10).

Wacana penyederhanaan partai ini mencuat kembali karena dilatarbelakangi oleh dua hal. Pertama, adanya tarik-menarik kepentingan terkait dengan pembahasan revisi UU No 2/2008 tentang Partai Politik. Kedua, wacana peningkatan parliamentary threshold (PT) dari 2,5 persen menjadi 5 persen dari total jumlah suara dalam Pemilu. Batas minimal yang diatur dalam Pasal 202 Ayat (1) UU No 10/2008 tentang Pemilu Legislatif adalah 2,5 persen.

Masih seperti biasanya, setiap periode DPR berganti, hampir dipastikan akan muncul redesain regulasi yang tertuang dalam revisi UU Paket Politik. Hal ini memperkuat asumsi bahwa UU Paket Politik selamanya tidak akan pernah tuntas menjadi desain utuh dan komprehensif karena dinamika politik yang senantiasa berubah serta anasir pengaruh yang begitu kental dari beragam kekuatan politik yang bermain.

Percepatan Revisi UU Parpol

Permasalahan revisi undang-undang memang menjadi tangung jawab dan hak inisiatif dari DPR, inilah yang menjadi kegelisahan kita selama ini, DPR belum produktif dalam menghasilkan Undang-Undang, terbukti selama periode 2009-2014 dari banyak paket Undang-Undang yang belum selesai dan terlihat tidak produktif. Begitu juga dengan paket undang-undang  partai politik  yang juga merupakan bagian dari hak inisiatif DPR, hanya satu yang sudah selesai dan itu juga hanya hasil revisi UU Partai Politik yaitu  revisi UU No 2 Tahun 2008, sementara dalam masih pembahasan adalah revisi UU No 22 Tahun 2007 tentang penyelengaraan pemilu dan revisi UU No 10 Tahun 2008 tentang pemilu DPR, DPD, DPRD yang belum selesai sampai sekarang.

Ini menunjukkan bahwa political will dari anggota DPR relatif tidak produktif dalam menghasilkan  produk  Undang-Undang,  padahal telah ditunjang oleh tenaga ahli sebagai support sistemnya, yang jelas lambannya pembahasan perombakan atau revisi paket Undang-Undang Partai Politik mampu mengangu proses konsolidasi partai politik dalam menghadapi pemilu 2014, kalau paket UU Partai Politik belum juga selesai ini akan memunculkan masalah yang menyebabkan ketidak  pastian dalam sistem pemilu di negeri ini.

Langkah Yang Harus Diambil

Setidaknya ada empat hal yang meski dilakukan oleh DPR untuk mempercepat menyelesaikan revisi UU paket politik. Pertama adalah memperkuat support sistem dan menambah tenaga ahli DPR, sekedar mencontohkan di Amarika Serikat misalnya ada sepuluh orang staf ahli dan tenaga ahli  masing-masing satu anggota DPR. Kedua, DPR meski melibatkan  kembali kaum intelektual akademisi dan LSM untuk membahas revisi UU paket politik, masukkan terhadap revisi UU Partai Politik. Ketiga, DPR tidak memiliki data yang lengkap, selama ini yang banyak punya data adalah pemerintah sehingga pemerintah dalam inisiatif RUU lebih cepat dibandingkan dengan DPR.  Keempat, masalah penjadwalan yang buruk, disertai tarik menarik kepentingan politik, membuat semua partai politik baik besar maupun kecil berkepentingan.

Konsekuensi ketika revisi UU Partai Politik belum juga selesai sesuai dengan target yang telah dijanjikan oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, maka  tidak tertutup ada kemungkinan wacana mengembalikan  kembali  hak inisiatif revisi UU Partai Politik kepada pemerintah, yang sebelumnya UU paket politik menjadi  menjadi  bagian  dari hak inisiatif dari pemerintah.

RUU Partai politik, mengenai pendirian partai politik akan diperketatkompas,(26/11/10). Ini menjelaskan kita tidak sadar kembali pada masa Soekarno sebelum pemilu 5 Juli Tahun 1955 dari 50 partai politik menjadi 10 partai politik yang ikut dalam pemilu tersebut, ini dilakukan oleh Soekarno tanpa adannya Parlementary Thareshold ketika itu, dan ada keinginan Soekarno untuk mengubur partai politik ketika itu, karena menyebabkan instabilitas politik terbukti jatuh bangunnya kabinet ketika itu.

Ada lima poin yang akan dibahas dalam revisi UU partai politik No. 2 Tahun 2008. Diantaranya syarat pendirian partai politik, bantuan partai politik, waktu pelaporan keuangan, bendera dan azaz idiologi partai politik. Dalam draf revisi UU parpol dibentuk sedikitnya oleh 1000 warga negara yang berusia 21 tahun dan tersebar paling sedikit di 75% propinsi, dalam UU No 2/2008 dinyatakan partai politik dibentuk 50 orang berumur diatas 21 tahun. Namun yang terpenting bagi kita bukan syarat pendirian partai politik, tapi bagaimana kemudian memasukkan kata demi kata ke bahasa UU parpol mengenai pendidikan politik dan organisasi politik, memperjelas kembali tugas dan kewajiban dalan fungsi Partai Politik, sebab ini adalah poin penting yang hilang dari nilai-nilai substansi partai politik.

Begitu komplikasinya UU partai politik, untuk itu semangat revisi UU parpol meski roh bagaimana meningkatkan kesejahteraan rakyat, sebab negara ini ada karena rakyat, ketika rakyatnya tertindas maka negara tidak diperlukan lagi. Semoga semangat dari revisi UU partai politik akan memperkuat sistem kepartaian yang mandiri dan mampu mensejahterakan rakyat. Namun realitas politik sering kali menunjukkan gambaran yang sebaliknya.

 

 

You are here: Home Perkuliahan KOMPLIKASI UU PARPOL