Login Form

Pangi Syarwi

"Bersama Membangun Bangsa"

Analisis Politik|Pangi Syarwi:Transisi Menuju Demokrasi

Oleh : Pangi Syarwi

Demokrasi di Indonesia masih berada pada masa transisi dimana berbagai prestasi sudah muncul dan diiringi ”prestasi” yang lain. Sebagai contoh, munculnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dirasakan mampu menimbulkan efek jera para koruptor dengan dipenjarakannya beberapa koruptor.  Namun demikian, masih ada sisi positif yang bisa dilihat seperti lahirnya undang-undang sistem pendidikan nasional yang mengamanatkan anggaran pendidikan sebesar 20 persen.

Demikian pula rancangan undang-undang anti pornografi dan pornoaksi yang masih dibahas di parlemen. Rancangan undang-undang ini telah mendapat masukan dan dukungan dari ratusan organisasi Islam yang ada di tanah air. Hal ini juga memperlihatkan adanya partisipasi umat Islam yang meningkat dalam perkembangan demokrasi di Indonesia. Sementara undang-undang sistem pendidikan nasional yang telah disahkan parlemen juga pada masa pembahasannya mendapat dukungan yang kuat dari berbagai organisasi Islam. Sementara itu, ekonomi di era demokrasi ternyata mendapat pengaruh besar dari kapitalisme internasional. Hal ini menyebabkan dilema.

Beberapa fakta tersebut diantaranya terkait akuntabilitas anggota DPR yang rendah. Pernyataan ini berdasarakan penelitian yang dilakukan oleh Direktorat Politik, Komunikasi dan Informasi BAPPENAS yang mengambil sampel antara tahun 1973 - 2003. Akuntabilitas ini dapat dilihat dari rendahnya tanggung jawab DPR kepada rakyat, yang tampak dari sedikitnya kunjungan DPR kepada konstituennya atau rakyat. Juga karena tidak adanya laporan-laporan terbuka DPR akan kinerja mereka kepada rakyat. Bahkan ada pendapat yang mengatakan bahwa akuntabilitas DPR tidak berbeda signifikan, antara periode Orde Baru dengan pasca Reformasi.

Di masa transisi, sebagian besar orang hanya tahu mereka bebas berbicara, beraspirasi, berdemonstrasi. Namun aspirasi yang tidak sampai akan menimbulkan kerusakan. Tidak sedikit fakta yang memperlihatkan adanya pengrusakan ketika terjadinya demonstrasi menyampaikan pendapat. Untuk itu orang memerlukan pemahaman yang utuh agar mereka bisa menikmati demokrasi. Demokrasi di masa transisi tanpa adanya sumber daya manusia yang kuat akan mengakibatkan masuknya pengaruh asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tantangan Demokrasi

Ini adalah tantangan yang cukup berat juga dalam demokrasi yang tengah menapak. Pengaruh asing tersebut jelas akan menguntungkan mereka dan belum tentu menguntungkan Indonesia. Dominannya pengaruh asing justru mematikan demokrasi itu sendiri karena tidak diperbolehkannya perbedaan pendapat yang seharusnya menguntungkan Indonesia. Standar ganda pihak asing juga akan menjadi penyebab mandulnya demokrasi di Indonesia.

Anarkisme yang juga menggejala pasca kejatuhan Soeharto juga menjadi tantangan bagi demokrasi di Indonesia. Anarkisme ini merupakan bom waktu era Orde Baru yang meledak pada saat ini. Anarkisme pada saat ini seolah-olah merupakan bagian dari demonstrasi yang sulit dielakkan, dan bahkan kehidupan sehari-hari. Padahal anarkisme justru bertolak belakang dengan hak asasi manusia dan nilai-nilai Islam.

Demokrasi di negara kuat (seperti Amerika) akan berdampak positif bagi rakyat. Sedangkan demokrasi di negara berkembang seperti Indonesia tanpa menghasilkan negara yang kuat justru tidak akan mampu mensejahterakan rakyatnya. Negara yang kuat tidak identik dengan otoritarianisme maupun militerisme. Harapan rakyat banyak tentunya adalah pada masalah kehidupan ekonomi mereka serta bidang kehidupan lainnya. Demokrasi membuka celah berkuasanya para pemimpin yang peduli dengan rakyat dan sebaliknya bisa melahirkan pemimpin yang buruk.

Demokrasi di Indonesia memberikan harapan akan tumbuhnya masyarakat baru yang memiliki kebebasan berpendapat, berserikat, berumpul, berpolitik dimana masyarakat mengharap adanya iklim ekonomi yang kondusif. Untuk menghadapi tantangan dan mengelola harapan ini agar menjadi kenyataan dibutuhkan kerjasama antar kelompok dan partai politik agar demokrasi bisa berkembang ke arah yang lebih baik.

Prospek Demokrasi

Politisi dan partai harus menyadari bahwa eksistensi mereka amat ditentukan oleh penerimaan rakyat terhadap demokrasi. Karena itu, politisi dan partai harus bisa melampaui kepentingan mikro dan partisan. Melampaui kepentingan mikro dan partisan ini bukan semata-mata karena semangat altruistis, tetapi juga karena alasan pragmatis. Hanya dengan melampaui kepentingan mikro dan partisan demokrasi bisa hidup serta politisi dan partai bisa tetap berperan terus.

Pembabakan sejarah politik Indonesia telah melampaui gerbang reformasi. Masa ini ditandai oleh kejatuhan rejim politik otoriter-totaliter Orde Baru. Hal ini tampak menjadi satu-satunya simbol pembabakan baru sejarah politik Indonesia. Selain itu, dengan melihat pencapaian-pencapaian reformasi yang belum maksimal, dapat disimpulkan bahwa sisanya masih menjadi problem kompleks yang sulit untuk diuraikan.

Transisi demokrasi pasca reformasi memang memunculkan anomali-anomali politik tersendiri. Peralihan dari rejim otokrasi ke demokrasi di antaranya terasa dalam bentuk pembukaan akses partisipasi politik warga negara secara merata dan luas. Meski reformasi memunculkan banyak partai politik baru, tidak berarti bahwa partai politik menjadi satu-satunya saluran politik warga. Masyarakat secara kreatif memperkuat basis jaringan sosialnya, menuju tatanan civil society yang mandiri.

Di atas semua itu, kasus-kasus menganalisa cara-cara bagaimana transisi-transisi dari pemerintahan otoritarian dikondisi dan dibentuk oleh keadaan-keadaan historis, yang unik untuk setiap negara tetapi mengambil pola yang bisa diramalkan, oleh cara bagaimana rejim demokratik sebelumnya runtuh, oleh sifat dan lamanya periode otoritarian, oleh sarana yang dipakai rejim otoritarian untuk memperoleh legitimasi dan untuk menangani ancaman-ancaman pada kekuasaannya, oleh inisiatif dan ketepatan waktu gerakan-gerakan eksperimental ke arah liberalisasi, oleh tingkat keamanan dan keyakinan diri kelompok elit rejim dan oleh keyakinan dan kompetensi dari mereka yang memperjuangkan terbukanya proses politis, oleh ada atau tidak adanya sumber daya finansial, oleh pengaruh dari pihak-pihak luar, dan oleh mode internasional yang memberikan legitimasi pada bentuk-bentuk transisi tertentu.

Kebekuan Demokrasi

Pasca reformasi hingga saat ini Indonesia masih dibelenggu oleh berbagai permasalahan yang tidak kunjung berakhir. Seperti yang disebutkan oleh Deutser bahwa Indonesia dihadapi oleh empat masalah besar yaitu: pemulihan ekonomi, transisi demokrasi dan reformasi politik, desentralisasi, serta pendefinisian ulang atas identitas nasional. North berpendapat bahwa setiap perubahan besar (big – bang) yang radikal berpotensi menyebabkan perubahan dalam tatanan ekonomi dan politik. Apa yang terjadi di Indonesia adalah perubahan dari suatu pekerjaan ekstrem ke keadaan ekstrem yang lain yang tidak pernah menjanjikan. Akibatnya terjadi pergeseran yang radikal dari kekuasaan yang terpusat menjadi tersebar.

Pada saat yang sama perubahan yang radikal itu tidak dapat mengatasi permasalahan pada masa transisi. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa kita belum menemukan bangunan pemerintah yang dapat bekerja secara efektif dalam memecahkan masalah. Sejauh ini, institusional set-up dalam disain demokrasi yang diterapkan di Indonesia yang lebih berhaluan liberal, mengalami berbagai hambatan serius. Dalam kasus Indonesia, perubahan itu belum menghasilkan institusi negara atau pemerintah yang efektif untuk menyelesaikan permasalahan yang begitu kompleks. Pertama mengenai representasi yang bermasalah (kasus DPD). Demokrasi tidak bisa dimajukan karena lembaga-lembaga representasi yang berkualitas belum tersedia secara memadai. Kedua partai politik sat ini cenderung oligarki. Yakni dalam tubuh partai itu, pihak yang memiliki wewenang yang besar dalam organisasi hanya orang-orang sama dan tertentu saja Pencapaian pada fase kedua tahapan reformasi justru mengejutkan.

Demokrasi yang kita selenggarakan ternyata belum mampu menjawab problem bangsa ini secara signifikan, tepat, dan menyentuh akar masalah. Mengutip pendapat Arie Sujito bahwa “kita belum memanen demokrasi sesungguhnya untuk negara berkembang seperti Indonesia yakni: rakyat yang sejahtera, politik yang demokratis, kekuasaan yang bebas KKN, demokratisasi hubungan sipil militer dan penegakan hukum yang kokoh”.

Hal ini disebabkan karena kecenderungan proses demokratisasi di Indonesia hanya mengadopsi lembaga dan aturan main demokrasi barat tapi penerapannya masih disesuaikan dengan kondisi setempat. Seringkali relasi kekuasaan antara aktor politik tidak didasarkan atas faktor strategis rasional tapi diselubungi oleh faktor-faktor lain, seperti primordial (etnisitas), relijiusitas, dan sebagainya. Alasan ini diperkuat oleh L.H.M Ling dan Chih-yu Shih bahwa : “Demokrasi di Asia Tenggara adalah produk yang bercampur antara nilai lokal dan nilai demokrasi liberal. Asia Tenggara meminjam institusi dan norma politik Barat tapi penerapannya berdasarkan kondisi lokal. Implikasinya, negara mengatur banyak hal, teknokratis, dan mengatur diskursus politik di masyarakat. (Ling dan Shih, 1998 : 1)

Proses demokrasi mengalami pembusukan dikarenakan ketidak mampuan pemerintah yang berkuasa melakukan perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang mendasar sesuai dengan tuntutan reformasi, terutama yang menyangkut kepentingan dan perbaikan nasib masyarakat miskin. John Markoff dalam bukunya Gelombang Demokrasi Dunia (2002) menyebutkan empat indikator yang mendasari beroperasinya konsep demokrasi beku yaitu: kondisi perekonomian yang tak kunjung membaik, mandeknya pembentukan masyarakat sipil, konsolidasi sosial politik yang tak pernah mencapai soliditas, dan penyelesaian sosial politik hukum masa lalu yang tak kunjung tuntas. Bukan bermaksud mengadili tapi nampaknya apa yang disebutkan John Markoff rupanya sedang terjadi di Indonesia. Pasca reformasi kondisi perekonomian makin tidak menentu, pengangguran dan orang miskin semakin banyak.

Perilaku politik elit menjadi variabel yang signifikan dalam menjelaskan transisi ke demokrasi. Bahwa tumbuhnya demokrasi sangat dipengarubi oleh kemampuan para politisi atau elit untuk menghasilkan reformasi ekonomi dan inovasi kelembagaan dalam rangka mengatasi kendala lingkungan struktural yang ada Lucian W Pye meyakini bahwa demokratisasi akan sangat ditentukan oleh keberadaan politisi populer yang merupakan elit dalam suatu kekuatan masyarakat politik. Politisi populer ini menjadi the critical key to democracy karena merekalah yang menjalankan fungsi artikulasi dan pengelompokan kepentingan masyarakat serta memfasilitasi modernisasi dan demokratisasi sehingga dapat menghindarkan ketegangan maupun konflik di masyarakat Robert Dahl dalam buku On Democracy (1999) menyebutkan persyaratan penting bagi demokrasi, antara lain pengawasan militer/polisi oleh pejabat sipil, keyakinan demokrasi dan kebudayaan politik, serta tidak ada kontrol asing yang memusuhi demokrasi.

Sulitnya Demokrasi

Demokrasi bisa hancur ketika semuanya ingin jadi penguasa, seperti yang dikatakan Plato dalam pemikirannya Negara Kota (City State). Athena yang berkembang menjadi sebuah negara demokrasi pada masa Pericles,  kemudian hancur pada tahun 404 SM setelah diserang oleh Sparta yang kuat dari segi militer pada perang  Peloponnesia.  Penyebab hancurnya Athena karena demokrasi mengalami dis-order (kondisi ketidak-teraturan). Inilah yang dialami negeri kita hari ini, yang kemudian menjadi kegelisahan kita dengan demokrasi liberal yang kebablasan tentu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Demokrasi dari rakyat untuk rakyat,  suara rakyat adalah suara tuhan, ketika rakyat tidak bertuhan lagi, maka suara rakyat  bisa menjadi suara setan.

Demokrasi dengan segala cacat bawaan yang dibawanya,  ketika ada orang baik-baik, tidak terlibat dalam hukum pidana, terus berjuang  sepenuh hati ditengah masyarakat,  santun, dan berakhlak mulia semantara ada lagi elit yang sudah cacat namanya, jahat, memperkaya diri sendiri, turun ke bawah ketika akan mau kampanye saja, dengan selogan berjuang dan berlindung atas nama rakyat, saat pemilihan dilaksanakan masyarakatnya lapar, diberi uang seratus ribu rupiah oleh yang cacat nama tadi,  pertanyaanya siapa yang akan dipilih? Ternyata yang memberi uang tadi terpilih “rasional choice”, inilah yang kemudian  menjadi elit penguasa di republik ini. Ketika elit dan penguasa  jahat terpilih menjadi pemimpin  dalam negara, maka ini adalah bentuk hukuman dan siksaan dari Tuhan kepada rakyatnya. Tesisnya demokrasi kita relatif  tidak menghasilkan sirkulasi elit atau pemimpin yang berkualitas (high political).

Dalam konteks ini, penulis tidak anti akan demokrasi, tapi yang menjadi kegelisahan kita akhir-akhir ini adalah demokrasi yang liberal (kebablasan), kebebasan yang sebebas- bebasnya, demokrasi yang sudah bertentangan dengan nilai-nilai humanis pancasila, sehingga demokrasi gagal menciptakan kondisi yang teratur dalam masyarakat, sebaliknya yang terjadi kondisi, ketidak- teraturan (dis-order), tidak bisa dipungkiri untuk saat ini demokrasi yang  relatif  baik dibandingkan dengan sistem yang ada.

Alangkah lucunya negeri ini, inilah segelintir penyakit yang dimiliki oleh negara, apakah tablet demokrasi mampu untuk menyehatkan bangsa ini? pemilihan kepala daerah yang penuh dengan anarkisme, tidak menerima kekalahan dalam pertarungan, korupsi yang semakin parah, negara demokrasi akan hancur ketika semua elitnya sudah melakukan korupsi, pemerataan pembangunan yang tidak terjadi,  demokrasi yang tidak lagi sesuai dengan nilai-nilai pancasila, yang berasal dan bersumber dari nilai-nilai yang diyakini dari nenek moyang.

Kemunduran Demokrasi

Pemilihan Gubernur jangan kembali ke belakang, penolakan terhadap usul pemerintahan agar pemilihan Gubernur dikembalikan kepada DPRD semakin terdengar di DPR, (kompas,  13/12/2010). Setelah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Kebangkitan Bangsa turut menolak usulan pemerintah yang ingin mengembalikan pemilihan gubernur pada DPRD.

Namun di era Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II saat ini, terdapat ide untuk mengembalikan pemilihan Gubernur kepada DPRD. Hal ini tentunya mengundang protes dari berbagai kalangan. Selain itu, niat untuk mengembalikan pemilihan Gubernur kepada DPRD menandakan inkonsistensi yang tidak teguh pada prinsip dan sistem yang telah ditetapkan. Apabila sikap ini terus dilakukan tidak baik bagi perkembangan demokrasi dan sistem politik kita ke depannya.

Disadari atau tidak, dikembalikannya pemilihan Gubernur kepada DPRD-yang notabene didukung oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD- merupakan bentuk kemunduran dari demokrasi di negeri ini. Saat ini Indonesia disebut sebagai negara demokrasi terbesar ke-3 di dunia setelah Amerika dan India. Apabila kedaulatan rakyat daerah melalui Pemilihan Gubernur secara langsung dikembalikan kepada DPRD, maka ada satu poin demokrasi yang terkurangi.

Jika kita merujuk pada argumen-argumen pihak yang pro terhadap pengembalian Pemilihan Gubernur kepada DPRD, bahwa pemilihan langsung mengakibatkan pemborosan biaya politik, timbulnya konflik horizontal di masyarakat, terciptanya peluang bagi pihak-pihak yang tidak capable untuk mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah. Namun dengan dikembalikannya pemilihan Gubernur kepada DPRD, tidak akan menyeselasaikan masalah, justru nilai demokrasi di daerah menjadi mundur dan luntur.

Demokrasi dan kemapanan politik membutuhkan proses dan tidak bisa instant. Amerika Serikat sebagai negara demokrasi terbesar di dunia telah membangun sistem demokrasinya selamat 300 tahun. Indonesia sejak reformasi 1998 baru melaksanakan demokrasi selama 12 tahun dan pemilihan Kepala Daerah sendiri baru berlangsung selama 5 tahun.

Dengan demikian, pemilihan kepala daerah secara langsung adalah pilihan rasional yang dijamin pula secara konstitusi. Kalau ada wacana mengembalikan pemilihan kepala daerah melalui DPRD maka hal itu adalah inkonstitusional dan bakal memasung  hak-hak demokrasi rakyat.

Sekali lagi jangan coba-coba pemerintah tiba-tiba mengambil langsung kedaulatan rakyat yang sudah dimiliki rakyat selama ini. Lakukan dengan cara-cara yang telah diatur oleh undang-undang, paling tidak melalui referendum, artinya ditanyakan kembali kepada rakyat, setuju atau tidak setuju, kalau rakyat setuju Gubernur dipilih oleh DPRD, berarti itulah legitimasi rakyat yang harus dilindungi. Semoga bangsa kita tidak lupa lagi.

Demokrasi Adalah Pilihan Yang Paling Sedikit Jeleknya

Sistem demokrasi di Indonesia merupakan pilihan yang patut dihormati dan dilaksanakan sebaik mungkin, terlepas dari segala perbedaan pandangan berkaitan dengan demokrasi itu sendiri. Apalagi sekarang, Indonesia telah berhasil memasuki era reformasi. Namun sayangnya, kemajuan yang didapatkan masih sangat sedikit, jika tidak ingin dikatakan stagnan atau bahkan mundur.

Ada dua pandangan berkaitan dengan demokrasi pasca reformasi. Ada yang bilang demokrasi berhasil. Demokrasi sudah on the track. Salah satunya karena kekuasaan presiden sudah dibatasi. Tetapi, ada juga yang mengatakan demokrasi justru rusak. Tandanya, korupsi semakin merajalela. Bahkan pemerintah menjadi lemah, tidak bisa berbuat apa-apa, anomali-anomali dalam praktik demokrasi yang muncul pasca reformasi.

Dalam konteks ini, munculnya anomali tersebut dikarenakan Indonesia masih dalam masa transisi demokrasi. masa transisi demokrasi sebuah negara, secara teoritis, adalah dua kali pemilihan umum, baru kemudian beranjak kepada tahapan berikutnya, yakni konsolidasi demokrasi. Ternyata teori ini tidak berlaku di Indonesia. Sudah tiga kali pemilu, Indonesia masih belum mempunyai kondisi ketatanegaraan yang stabil. “Ada apa ini? Sekarang ini situasi kita sangat ambigu, ini sudah di luar kewajaran.

Oleh karena itu, tantangan ke depan adalah bagaimana melakukan percepatan dalam proses transisi demokrasi ini. Terutama bagaimana melakukan langkah-langkah dan pembenahan yang komprehensif, sistematis dan mempunyai tujuan yang jelas. Semua itu dilakukan untuk mencapai demokrasi substansial. Karena, sekarang ini Indonesia masih berkutat pada pelaksanaan demokrasi prosedural, belum menyentuh demokrasi yang bermakna dan substantif.

Buah Simalakama Demokrasi

Persoalan lain demokrasi muncul dalam bentuk otonomi daerah lewat desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas perbantuan. Pemerintah pusat memiliki kewenangan (urusan) yang dibatasi dalam politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama. Sementara, urusan-urusan lain dikelola secara bersama-sama oleh pemerintah daerah, yakni pemerintah provinsi, kabupaten dan kota yang antara lain meliputi pendidikan, kesehatan, ketenagarakerjaan, dan lingkungan hidup. Hanya saja, implementasi masih sangat terbatas, terutama keterlambatan pemerintah pusat dalam mengeluarkan peraturan-peraturan perundang-undangan sebagai turunan dari undang-undang yang mengatur tentang otonomi daerah, yakni UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Kepala dan wakil kepada daerah bahkan dipilih secara langsung sejak 1 Juni 2005. Pemilihan langsung kepala daerah ini, walaupun masih berasal dari kandidat yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai-partai politik, tanpa melibatkan calon independen, telah memberi jalan bagi kemunculan pemimpin-pemimpin daerah yang populer, sekaligus juga menyebabkan pembentukan faksi-faksi politik di daerah yang bisa jadi mengarah kepada oligarki.

Yang tidak kalah penting adalah kemunculan daerah-daerah khusus dan istimewa yang mempunyai struktur pemerintahan yang berbeda dengan daerah-daerah yang diatur lewat UU No. 32/2004 itu. Provinsi Papua diatur lewat UU No. 21/2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua. Aceh diatur lewat UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh. Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta sedang bergulat dengan rancangan perubahan undang-undang tersendiri. Dengan model otonomi khusus, daerah istimewa dan daerah khusus ini, terdapat pilihan pemerintahan lokal yang tidak lagi seragam.

You are here: Home Makalah Analisis Politik|Pangi Syarwi:Transisi Menuju Demokrasi