Login Form

Pangi Syarwi Chaniago

"Bersama Membangun Bangsa"

Pangi Syarwi Chaniago: Urgensi Uji Publik Calon Kepala Daerah

Pangi Syarwi Chaniago

Pemilihan suatu pemilu merupakan salah satu keputusan kelembagaan  yang penting bagi setiap negara demokratis. Pemilu mempunyai pengaruh besar bagi kehidupan politik masa depan negara yang bersangkutan dan kesejahteraan masyarakat tentunya.

 

Biaya penyelenggaraan pilkada masih dan perlu ditekan  dengan mengubah metode sistem pemilihan. Upaya mengatur agar biaya pemilu lebih efektif dan efisien harus terus dipikirkan. Biaya pemilu yang tak terlalu membebani APBN akan menghasilkan demokrasi yang relatif lebih sehat.

 

Sistem pemilihan dengan biaya yang lebih murah menjadi keinginan banyak orang. Ada banyak opsi untuk melakukan efisiensi dari segi biaya, salah satunya dengan penyelenggaraan pilkada serentak. Hal ini bisa dikongkritkan dan akan menghemat dana negara yang tidak sedikit.

 

Komisi Pemilihan Umum akan menggelar pemilihan kepala daerah secara serentak, ada 188 daerah yang akan melaksanakan pilkada serentak di tahun 2015. Pilkada serentak harus dipastikan  benar-benar menyehatkan demokrasi, mencerminkan semangat efektivitas dan efisiensi. Kalau misi itu tak terwujud maka pilkada serentak tak ada arti dan kering makna.

 

Urgensi Uji Publik Calon Kepala Daerah

Dalam pelaksanaan pilkada 2015 ada yang menarik untuk dicermati yaitu adanya uji publik calon kepala daerah adalah syarat atau  kehendak demokrat  mendukung pilkada langsung disahkan. Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2014 Pasal 38 disebutkan, calon kepala daerah wajib mengikuti uji publik dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) di Tahun 2015.

 

Pertanyaan mendasar yang muncul kepermukaan adalah seberapa besar dampak yang ditimbulkan dari aktifitas uji publik  pemilihan kepala daerah, jangan sampai uji publik hanya sekedar formalitas, seremoni belaka.

 

Pertanyaan sederhananya adalah, seberapa penting uji publik calon kepala daerah via pilkada serentak dilaksanakan? Uji publik calon kepala daerah sangat penting dalam rangka memaparkan visi misi programnya, termasuk menyampaikan profil atau rekam jejak masing-masing untuk memberikan informasi yang lebih komprehensif kepada masyarakat.

 

Uji publik bertujuan untuk mengukur dan menguji kompetensi, keterampilan, gambaran  tentang action plan dan integritas sang bakal calon kepala daerah. Masyarakat bisa menilai langsung kapasitas, pengetahuan, pandangan dan gagasannya serta menilai bagaimana sang calon pemimpin memecahkan sebuah problem yang muncul, sehingga diharapkan pemilih lebih kenal dan lebih mengetahui karakter masing-masing calon pemimpin mereka.

 

Selama ini masyarakat kenal calon kepala daerah melalui spanduk, baliho dan media massa. Masyarakat hanya sekedar kenal wajah dan nama namun  masih kurang mendalami tentang seluk beluk calon kepala daerah. Forum uji publik baik format, materi, isi dan konsepnya harus tampil berbeda dengan ‘dialog terbuka’ sebagai ajang kampanye yang pernah digelar berbagai forum termasuk melalui televisi, kelompok masyarakat dan LSM.

 

Ada baiknya model-model seperti ini untuk terus dikembangkan KPU sebagai wahana pendidikan politik untuk rakyat. Tidak ada peluang bagi calon yang  tidak siap “ditelanjangi” dan diuji kemampuannya. sehingga masyarakat tidak akan seperti “membeli kucing dalam karung”, atau sesat memilih “ibarat memilih timun bungkuk dalam karung”.

 

Adapun mekanisme teknis uji publik terdapat dalam Pasal 38 ayat 2 Perppu nomor 1 tahun 2014, disebutkan bahwa partai politik atau gabungan dapat mengusulkan lebih dari 1 (satu) bakal calon gubernur, bupati, dan walikota untuk dilakukan uji publik. Lalu ayat 4 menyatakan, panitia uji publik beranggotakan 5 (lima) orang yang terdiri dari 2 (dua) orang yaitu dari unsur akademisi, 2 (dua) orang dari tokoh masyarakat, dan 1 (satu) orang anggota KPU.

 

KPU tidak akan menetapkan seorang bakal calon kepala daerah menang atau kalah. Melainkan hanya bertugas menggelar uji publik kemudian mengeluarkan surat keterangan (SK) bahwa para bakal calon tersebut telah diuji.

 

Semoga saja pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak di tahun 2015 dipastikan menghemat APBN. Begitu juga uji publik calon kepala daerah benar benar memiliki dampak yang besar melahirkan kepala daerah yang berkualitas, pemimpin yang mencintai rakyat dan rakyat mencintainya. Harapan penyelenggaraan uji publik dapat membantu menyebarkan informasi kepada masyarakat, sehingga publik betul-betul memiliki banyak pengetahuan sebelum menjatuhkan pilihannya di bilik suara. Semoga!

 

Pangi Syarwi Chaniago Dosen Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Peneliti Politik IndoStrategi

 

 

You are here: Home Opini Pangi Syarwi Chaniago: Urgensi Uji Publik Calon Kepala Daerah