Login Form

Pangi Syarwi Chaniago

"Bersama Membangun Bangsa"

Pangi Syarwi Chaniago: Kaleidoskop Politik 2014

Pengamat: Pangi Syarwi Chaniago

Bagaimana dinamika partai politik sepanjang 2014 ini, dan bagaimana prediksinya di tahun 2015?

 

Dinamika partai politik 2014 sangat tinggi tendensi politik, sebab 2014 adalah tahun kekuasaan  dan tahun politik, dilaksanakan pemilu legislatif (pileg) dan pemilu presiden (pilpres). Pelaksanaan pemilu legislatif,  persaingan terjadi antar caleg di internal partai sendiri. Artinya, kompetisi atau lawan politik bukan dari partai lain namun berperang di internal sendiri.

 

Tingkat kecurangan pemilu legislatif justru lebih ugal-ugalan dibandingkan pileg 2009. Indikator itu bisa kita lihat dari banyaknya ditemukan politik uang (money politics) dan  dan sentuhan akhir kepada pemilih (finishing touch). Pileg yang serba transaksional menyalakan sinyal peringatan dini matinya mekar demokrasi.

 

Pemilu berdasarkan suara terbanyak, jauh-jauh hari caleg sudah menyiapkan amunisi untuk membeli suara, jadi persiapannya sangat panjang. Berbeda dengan pemilu 2009,  Mahkamah Konstitusi baru memutuskan pileg  berdasarkan “suara terbanyak” beberapa bulan menjelang pileg, jadi tak sempat caleg mengumpulkan akomodasi yang banyak. Miris, politisi pemburu kekuasaan (power seeking politician), uang lah  mengerahkan untuk sebuah kekuasaan.

 

Turbulensi pilpres 2014  sangat tinggi, banyak yang memprediksi  dan mengkhawatirkan ketidakstabilan politik. Tingginya frekuensi politik karena hanya ada dua calon capres dan cawapres (Prabowo-Hatta VS Jokowi-JK) sehingga dukungan sumbu api terkosentrasi pada dua kandidat capres yang berpotensi memunculkan benturan keras dari masing-masing pendukung.

 

Polarisasi tersebut dapat dipadamkan sehingga proses transisi atau peralihan pemerintahan di 2014 banyak dipuji publik, dunia mengakui, memberikan apresiasi kepada kita, terus menerus karena dimata dunia, baik pemilu legislatif maupun pemilu presiden, berjalan secara damai dan demokratis. Dugaan terjadinya chaos dan kondisi dis-order (serba tidak teratur) tak terjadi, Indonesia sudah berhasil  melangkah satu langka yaitu konsolidasi demokrasi.

 

Walaupun Prabowo- Hatta mengajukan sengketa pilpres ke MK, namun itu masih dalam rel konstitusi yang sah, jalan terhormat sepanjang tak ada kekerasan, kemudian mereka juga mengakui Jokowi JK presiden dan wapres yang sah pasca putusan MK dibacakan.

 

Keberhasilan MPR melantik Jokowi-JK merupakan tradisi politik yang penuh dengan nilai-nilai kenegarawanan sehingga sudah pantas untuk diwariskan pada generasi selanjutnya. Kehadiran Prabowo-Hatta yang pernah menjadi kompetitor Jokowi-JK pada pilpres 2014, pada akhirnya mampu membolak-balik emosional masyarakat Indonesia.

 

Terselengaranya pilpres berjalan aman dan lancar juga tak terlepas dari kesadaran elite politik kita sudah bagus, kondisi politik panas, namun apabila sudah menyangkut kondisi bangsa mereka bersatu kembali demi keutuhan NKRI. Kita patut berbangga negara Islam terbesar yang mana demokrasi bisa berdampingan dan beriringan dengan Islam.

 

Bagaimana prediksinya di tahun 2015?

 

Kondisi politik 2015 masih dipengaruhi suasana politik 2014, artinya cuaca politik 2015 hanya sedikit perbeda dengan suasana pemilu 2014. Bedanya, pada tahun 2015 rencana akan dilaksanakan pilkada serentak 2015 kalau tak jadi diundur pada tahun 2016. Ada sekitar 197 pilkada tingkat kabupaten kota dan 7 pada tingkat provinsi.

 

Dinamika politiknya juga akan ada riak riak gelombang politik di daerah, namun cuaca politiknya tak sekencang  pilres 2014. Sepertinya, suasana politik 2014  adanya KMP dan KIH kemungkinan akan tetap berlanjut dan survival pada pemilu 2019.

 

 

PDIP menjadi partai pemenang pemilu 2014. Di eksekutif, PDIP memang merajai, akan tetapi di legislatif mereka seakan tak berdaya. Ibaratnya taring mereka tumpul, kebijakan  Jokowi pun terancam terhambat?

 

Ini sebuah konsekuensi dari sistem presidential multipartai, agar kebijakan atau program pemerintah tak tersandera di parlemen perlu ada dukungan partai koalisi minimal lima puluh plus  satu. Sekarang di atas kertas, kekuatan politik pendukung koalisi pemerintah Jokowi di parlemen belum mencapai batas minimal dukungan sehingga kemungkinan setiap keputusan voting tetap kalah. Kecuali ada penambahan kekuatan politik  dari partai penyeimbang seperti partai demokrat.

 

Koalisi tanpa syarat atau koalisi ramping yang pernah didengung-dengungkan Jokowi adalah sangat ideal dan bagus untuk kita dukung, sehingga pemerintah bisa lepas dari kepentingan pragmatis politik atau transaksi politik dagang sapi. Namun itikad baik Jokowi tertunda, pada akhirnya Jokowi ditaklukkan oleh sebuah realitas politik, mau tidak mau, suka tidak suka pemerintah Jokowi harus mendapat dukungan lima puluh plus  satu di parlemen. Caranya adalah partai koalisi  pendukung pemerintah harus menambah teman persekongkolannya dengan partai lain supaya programnya tidak tersandera di parlemen. Dalam sistem presidential tidak mengenal adanya koalisi yang ada hanya persekongkolan politik, sehingga terkadang koalisi dan oposisi tak ada yang permanen, yang kekal hanya kepentingan politik.

 

Perolehan suara Golkar semakin menurun dari mulai pemilu 2004, 2009 dan berlanjut ke pemilu 2014. Yang lebih parah, ketua umum Golkar saat ini seakan melacurkan diri saat pilpres kemaren, tetapi parahnya justru tak dilirik meski hanya untuk posisi wapres, gimana tanggapannya?

 

Menurut forecasting (prediksi) saya partai golkar berpotensi menjadi partai pemenang pemilu legislatif 2019. Syaratnya Golkar menjaga konsistensinya menjadi partai oposisi, menjadi oposisi juga mulia, namun jangan sampai menjadi oposisi membabi buta. Golkar atau KMP bisa aktif menjadi bagian mengawal pemerintahan, sebagai kekuatan penyeimbang sehingga memastikan terjadinya “chek and balances” untuk memastikan bahwa haluan negara, kebijakan pemerintah itu berjalan ke arah yang benar. Maka peran itu diperlukan.

 

Walaupun banyak yang menyayangkan sikap Golkar menjadi partai oposisi karena golkar sejak berdiri tak pernah punya pengalaman menjadi partai oposisi, sebelumnya golkar bagian yang tak terpisahkan dari pemerintah. Wajar saja banyak yang tak mendukung bahkan menertawan keputusan  golkar menjadi parpol di luar pemerintah  (oposisi).

 

Kalau ada kebijakan pemerintah yang tak sesuai dengan kehendak rakyat maka golkar harus mengkritisi atau menolak keras kebijakan tersebut. Namun kalau kemudian program atau kebijakan tersebut bermanfaat untuk masyarakat banyak, tak menjadi soal atau problematika golkar mendukung kebijaksanaan yang diambil partai berkuasa (the rulling party).

 

Memang sangat disayangkan pada pilpres 2014, ketua umum golkar tidak dilirik dan tidak diminati oleh parpol lain untuk didaulat menjadi capres maupun wapres. Popularitas dan aksesbilitas Aburizal Bakri (ARB) gagal uji pasar, karena elektilibilitasnya rendah, sehingga parpol lain tidak berminat  menjadikan ARB capres maupun cawapres.

 

Pasca pemilu 2009 seharusnya menjadi titik balik modernisasi partai politik. Partai politik di Indonesia yang pada awal era reformasi masih tergantung pada kharisma, sosok, figur tokoh sentral seperti figur Amien Rais, Megawati Soekarnoputri, Abdurrahman Wahid, dan Susilo Bambang Yudhoyono, Wiranto, dan Prabowo.Seharusnya sekarang mereka memulai tradisi membangun manajemen partai politik secara modern.

 

Dengan manajemen partai politik modern partai tidak lagi tergantung sepenuhnya pada kharisma, [figur] pemimpinnya, tetapi sudah tergantung pada [sistem] yang dibangun secara modern. Jadi siapapun ketua umumnya tak menjadi problem serius bagi golkar untuk menang pada  pileg 2019. Namun untuk pilres, saya rasa tetap masih dominan pengaruh figur.

 

Artinya partai masih sangat tergantung pada sosok, figur kandidat (person) capres dan cawapres, selain faktor mesin politik, ideologi, struktur, visi dan misi (party), program, kebijakan dan isu (policy), iklan (pull marketing). Jadi, Ical sudah tak layak lagi dimajukan menjadi capres golkar pada pemilu 2019 karena sebelumnya sudah gagal uji pasar. Saran saya golkar sudah harus mempersiapkan tokoh sentral yang bisa dijual ke pasar  untuk bertarung pada pilpres 2019.

 

Lalu bagaimana prediksi ke depan, apakah Golkar akan tetap berada di luar pemerintahan setelah Nusron Wahid dapat jatah kursi pimpinan BNP2TKI, JK jadi wapres, belum lagi utang Lumpur Lapindo yang akan ditanggung pemerintah?

 

Politik itu sangat dinamis, mengutip pendapat Harold D Laswel “ who gets what, where and how” (masalah siapa, dapat apa, di mana dan bagaimana). Jadi apapun, serba mungkin terjadi dalam politik. Artinya cuaca politik kapan pun bisa merubah tergantung arah angin, walaupun semua orang sudah memprediksi akan terjadi hujan lebat di Jakarta karena awan hitam yang sudah berat. Tiba tiba datang angin laut  dan  membawa awan hitam ke Bogor, hujan di Jakarta ngak terjadi. Bogor yang dari awal tidak diduga-duga terjadi hujan justru hujan lebat, contoh sederhana politik lebih kurang begitu.

 

Jadi, bukan tidak mungkin Golkar berkoalisi dengan pemerintahan kalau terjacapai “deal deal politik” asalkan menguntungkan kedua belah pihak. Misalnya saja dalam waktu dekat terjadi reshuffle kabinet, lalu presiden Jokowi  menawarkan elite dan kader terbaik golkar jabatan posisi menteri, lalu golkar mengambil tawaran jabatan menteri tersebut. Golkar menyatakan sikap mendukung pemerintah, kemungkinan itu bisa saja terjadi. Bukan tidak mungkin juga Golkar konsisten dan menolak jabatan atau posisi menteri yang  coba ditawarkan presiden Jokowi, sehingga golkar tetap berada di luar pemerintahan menjadi nahkoda KMP sebagai pemimpin parpol oposisi sampai pemilu berikutnya.

 

Pemerintah berikan dana talangan sebesar Rp 781 Miliar kepada  PT Minarak Lapindo Jaya  untuk korban lumpur bisa saja bagian dari strategi Jokowi menarik ARB untuk bergabung ke koalisi pemerintah (KIH).

 

Demokrat menjadi partai penyeimbang bagaimana nasibnya ke depan? Setelah menang di pemilu 2004 dan menang telak pada pemilu 2009 namun keok pada pemilu 2014. Kasus korupsi  dan popularitas SBY yang turun, factor apa lagi yang  menyebabkan  suara demokrat turun?

 

Posisi demokrat sebagai partai penyembang yang menyatakan sikap politiknya tidak berada di KMP dan bukan berada di KIH, ini strategi politik yang bagus. Sikap politik demokrat menjadi partai penyembang membuat demokrat seperti anak gadis seksi yang banyak diperebutkan orang (partai).

 

Saya rasa daya tawar (bargaining position) demokrat punya harga tawar yang cukup tinggi untuk mendapatkan empati dukungan demokrat dalam proses pengambilan kebijakan politik. Saya ingin katakan bahwa sosok SBY adalah seorang yang cerdas dalam memutuskan sikap sebagai partai penyeimbang, tak bisa kita nafikan bahwa SBY seorang panglima hebat  dan  ahli dalam strategi berperang (mapping).

 

Faktor utama turunnya suara demokrat karena kasus korupsi yang menjerat kadernya anggota partai yang terlibat skandal hukum menimbulkan kesan ekses negatif di mata publik. Publik  mengerti betul apa yang terjadi dengan demokrat dan para kadernya pada waktu itu. Turunnya suara partai berlambang mercy tersebut pada pemilu 2014, selain kasus korupsi, faktor lain yang menyebabkan anjloknya suara demokrat juga karena mulai melemahnya  daya magnet SBY, sehingga tak terlalu maksimal sebagai mesin pengumpul suara (vote getter).

 

Tak bisa dinafikan penyebab menangnya demokrat pada pemilu 2009 karena figur SBY yang ganteng dan beribawa. Terpuruknya perolehan suara demokrat karena partai itu terlalu tergantung dengan sosok Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Faktor lain penyebab terpuruknya suara demokrat pada pemilu 2014 disebabkan karena tak berjalannya mesin politik partai, demokrat masih partai tradisional masih bergantung kepada sosok figur, demokrat belum bergantung  pada sistem partai yang moderen.

 

 

Melihat kinerja menteri yang ada, ada yang super ngebut, ada yang pencitraan adapula yang menimbulkan kontroversi (hasil survey cyrus network). 100 hari kerja Jokowi JK ini perlu dievaluasi. Kira-kira apa yang sebaiknnya  dilakukan Jokowi JK , reshuffle kah? Dan bagaimana peluang reshuffle tersebut?

 

Terus terang, 100 hari kerja Jokowi harus dievaluasi. Menteri Jokowi jangan sibuk dengan pencitraan namun harus sibuk dengan pelayanan. Pencitraan itu sah-sah saja  sebagai politisi  agar tak tercerabut menjadi menteri (kena reshuffle). Namun lebih baik lagi kerja-kerja dan kerja, pencitraan positif akan terbentuk sendiri. Jokowi blusukan, hampir semua menteri meniru gaya blusukan Jokowi. Saya perhatikan, pembantu presiden ngak mau ketinggalan sibuk dengan polesan dan pemupukan media setiap hari.

 

Reshuffle itu kebenaran mutlak yang harus dilakukan ketika kinerja dan kapasitas menteri tidak ada titik temu antara ekspektasi dengan fakta. Selain reshuffle,  yang lebih penting  lagi yaitu membangun sistem. Jadi kalau di sebuah isntitusi kementerian sudah sistem  yang bekerja, siapapun menteri tak akan jadi problematika. Namun sebaliknya kalau kementerian tak bagus sistemnya, maka siapapun saya kira akan blepotan jadi menteri, sehingga kerjanya banyak  dengan gaya sistem coba-coba.

 

You are here: Home Opini Pangi Syarwi Chaniago: Kaleidoskop Politik 2014