Login Form

Pangi Syarwi Chaniago

"Bersama Membangun Bangsa"

Pangi Syarwi Chaniago: Menyoal Pemilu Serentak

Pengamat: Pangi Syarwi Chaniago

Alumnus Pasca Sarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI) dan Peneliti di Indonesian Progressive Institute (IPI)

Akhirnya Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (UU Pilpres). Pasal yang diajukan ialah Pasal (3) Ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 Ayat (1) dan (2), Pasal 14 Ayat (2), dan Pasal 112. 

Permohonan uji materi Undang-Undang ini diajukan setahun lalu oleh Koalisi Masyarakat Sipil dan belakangan Yusril Ihza Mahendra juga mengajukan hal yang sama. Alasan Yusril mengajukan uji materi UU tersebut sebab inkonstitusional.

Pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang dilaksanakan setelah pelaksanaan pemilihan umum DPR, DPD, dan DPRD bertentangan dengan Pasal 22E ayat 1 UUD 1945. Penetapan calon presiden dan wakil presiden seharusnya dilaksanakan sebelum pelaksanaan pemilu. Idealnya pemilihan presiden dahulu, baru kemudian pemilu legislatif sesuai dengan Pasal 6 UUD 1945.Pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) seharusnya berlangsung bersamaan tidak terpisah, sehingga tidak bertentangan dengan konstitusi.

Implikasi yang ditimbulkan dari amar putusan MK tersebut; pertama, penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu presiden 2019 dan seterusnya akan digelar serentak; kedua, tak berlaku lagi presidential threshold  karenapilpres dan pileg serentak.

Apakah putusan MK ini menjadi musibah atau tidak? bagi partai baru ini sebuah keberkahan karena tak perlu bekerja keras lagi mencapai target 20% dan 25% untuk mengajukan capres dan cawapres. Artinya, semua partai politik peserta pemilu berhak mengajukan capres dan cawapres untuk ikut dalam pemilu. Namun bagi partai lama dan partai besar bisa jadi dalam konteks koalisi ini musibah, sebab partai kecil bisa mengajukan capres dan cawapres.

Amar putusan MK mulai berlaku pada pemilu 2019. Alasan MK menunda penyelenggaraan pemilu serentak 2014; pertama, tahapan penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2014 telah dan sedang berjalan serta mendekati waktu pelaksanaan. Peraturan perundang-undangan, tata cara pelaksanaan pemilihan umum, dan persiapan teknis juga telah diimplementasikan. Kedua, dapat menyebabkan pelaksanaan pemilihan umum pada tahun 2014 mengalami kekacauan dan menimbulkan ketidakpastian hukum yang justru tidak dikehendaki karena bertentangan dengan UUD 1945.

Disatu sisi kita mengapresiasi putusan MK pemilu serentak berlaku mulai tahun 2019 karena demi kemaslahatan kolektif dan dinilai arif bijaksana. Namun disisi lain memunculkan pertanyaan retoris mengapa baru sekarang amar putusan MK tersebut diumumkan. Inilah serangkaian ketidakmengertian kita tentang alasan MK baru melaksanakan pemilu serentak 2019. Padahal keputusan pemilu serentak sudah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) pada 26 Maret 2013. Tentu alasan MK menunda pemilu serentak 2014 tak akan terjadi. Ada ketakukan bagi kita, takut kalau kemudian pemilu 2014 tidak sah (illegal) karena ditunda lebih kepada alasan teknis prosudural.

Untung Rugi

Adapun keuntungan dilaksanakannya pemilu serentak pilpres dan pileg antara lain;Pertamasistem pemilu lebih efisien waktu dan lebih murah karena menghemat biaya;Keduapenguatan sistem presidensial, dalam sistem presidensial seharusnya pemilu presiden lebih dulu, kecuali pada sistem parlementer. Artinya, pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan parpol sebelum pemilu,presiden harus melakukan negosiasi dan tawar-menawar politik terlebih dahulu dengan parpol.

Ketigamengurangi politik transaksional, pelaksanaan pilpres-pileg serentak meminimalisir koalisi transaksional, terwujudnya koalisi yang ideal dan tidak transaksional mengecilkan kemungkinan ‘money politic’; Keempat memunculkan presiden alternatif,ditiadakan ambang batas pemilihan presiden (presiden threshold)yang disebutkan dalam pasal 9  UU Nomor 42 Tahun 2008 sebesar 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari seluruh suara sah nasional hasil pileg, maka  akan muncul wajah baru calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

Kelima  mengurangi konflik sosial akibat ketegangan politik berkepanjangan sehingga membaiknya  kultur demokrasi. Setidaknya, kultur koalisi parpol yang selama ini didasarkan terhadap alasan pragmatis dan temporal; Keenampengawasan maupun checks and balances antara DPR dan Presiden berjalan dengan baik; Ketujuhdapat mengurangi kemungkinan tingginya angka golput karena partisipasi rakyat tinggi. Artinya, lebih memudahkan pemilih dengan pemilu cukup satu kali(proses demokrasi)danmenghindari kebosanan menghadapi proses pemilihan.

Sementara ruginya pilpres dan pileg dilaksanakan serentak antara lain; 1] memunculkan banyak calon presiden yang secara tak langsung  merusak kualitas demokrasi, sebab akan membingungkan masyarakat memilih calon presiden karena banyaknya pilihan; 2] pemilu serentak akan mengakibatkan cita-cita penyederhanaan jumlah parpol untuk meningkatkan kualitas demokrasi akan terkendala; 3] partai besar pemenang pemilu akan dirugikan, yaitu Golkar, PDIP, dan Demokrat, presidential threshold  sangat menguntungkan mereka karena batas ambang tersebut bakal susah diraih partai-partai gurem lainnya; 4] Kecenderungan terjadinya instabilitas politik karena seringkali pemerintahan presiden terpilih tersandera parlemen.

Gugatan Koalisi Masyarakat Sipil  dan belakangan Yusril Ihza Mahendra terhadap uji materi UU Nomor 42/2008 ke Mahkamah Konstitusi (MK) seharusnya tidak terjadi. Hal ini harus  menjadi pelajaran penting bagi DPR. DPR selaku lembaga legislatif pembuat produk hukum perundang-undangan diharapkan lebih hati-hati di masa mendatang, mengingat konsekuensi yang ditimbulkan besar apabila undang-undang inkonstitusional dikemudian hari.  

You are here: Home Opini Pangi Syarwi Chaniago: Menyoal Pemilu Serentak