Login Form

Pangi Syarwi Chaniago

"Bersama Membangun Bangsa"

Pangi Syarwi Chaniago: Menyoal Ketamakan Elite

KPK menetapkan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah sebagai tersangka dugaan suap pengurusan sengketa Pilkada Lebak dan pengadaan alat-alat kesehatan (alkes) Banten. Nampak-nampaknya ini  akan membantu membuka kasus korupsi yang lebih luas terjadi di Banten. Penetapan Atut jadi tersangka bukan akhir dari penanganan kasus korupsi namun menjadi awal kunci pembuka kasus-kasus korupsi di negeri Jawara Banten.

Sudah banyak informasi dilaporkan oleh LSM dan masyarakat terkait dugaan korupsi di seantero Provinsi Banten, diantaranya; 1]  dugaan korupsi dana hibah dan bantuan sosial tahun 2011; 2]  proyek pengadaan Bubur Dinkes Banten; 3] kasus korupsi Bandara Soekarno Hatta; 4] korupsi pembangunan pelabuhan Dermaga Cilegon; 5] kasus korupsi adik tiri Atut yang masih mandek di Polda; 6] dugaan korupsi alat kesehatan; 7] pengadaan lahan sport centre.

Dinasti politik membuat kekayaan dimonopoli oleh sedikit elite yang menguasai sumber kekayaan untuk kepentingan pribadi. Dinasti yang berkuasa mampu mengontrol segala aspek mulai dari politik, birokrasi, serta bisnis/ekonomi. Mereka menggunakan kekuasaan dan birokrasi  untuk mengarahkan proyek-proyek yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dinasti Politik (Cenderung) Korup

Diktum Lord Acton (1834-1902yang mengatakan:“Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely” rupanya masih relevan sampai hari ini. Kekuasaan yang mutlak menjadikan seseorang berbuat korupsi, inilah fakta yang terjadi sekarang kecenderungan dinasti politik korup.

Lili Romli dalam disertasinya mengungkapkan menguatnya pengaruh local strongman (jawara) dalam melakukan  kontrol monopolistik terhadap kekuatan koersif dan sumber daya politik serta ekonomi. Menggunakan pengaruh sosial finansial untuk mengontrol dan mengendalikan akademisi, pejabat publik, tokoh masyarakat, kiyai, LSM dan pers. Robohnya dinasti politik sang ratu Atut  adalah akibat mulai berkurangnya pengaruh sosial finansialnya.

Kecenderungan politik dinasti akan tetap mempertahankan kekuasaanya sebagai naluri politik, hal ini diperkuat teori Hobbes tentang kebutuhan terhadap kekuasaan dengan mengumpulkan sumber-sumber kekayaan sebanyak-banyaknya sehingga menjadi hidup serakah, “hidup dengan pola bertahan, membangun kekuatan dominan dengan mengarahkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimilikinya untuk menjaga keberlangsungan kekuasaannya”.

Politik dinasti sangat berbahaya dan berisiko tinggi jika kekuasaan politik dan kekuasaan bisnis menyatu di daerah sehingga menjadi melapetaka demokrasi.  Politik dinasti cenderung  dan sangat rentan praktik penyimpangan yang menyuburkan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Di Indonesia, praktik politik dinasti merupakan anomali dalam demokrasi dibangun untuk mempertahankan dan mengendalikan kekuasaan secara penuh hingga lepas dari kontrol.

Hampir semua kepala daerah di Banten mempraktekkan perilaku politik kekerabatan dan berusaha melanggengkan dan memperluas kekuasaanya dengan mendorong keluarganya untuk berpartisipasi dalam pemilu dan pilkada. Proses politik yang dijalankan dengan prinsip kekerabatan (nepotisme) cenderung mengarah pada perilaku korupsi oleh pemangku jabatan.

Politik dinasti akan mempertahankan dan memperluas kekuasaanya termasuk suap, seperti tertangkap tangannya adik Atut Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan dalam dalam kasus suap pilkada lebak Banten dan ikut menyeret  mantan ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Muchtar.

Mengapa dinasti politik cenderung korup?Pertama; politik dinasti akan berdampak buruk bagi akuntabilitas birokrasi dan pemerintahan karena cenderung serakah. Pemerintahan lebih berorientasi mencari keuntungan untuk keluarga, bukan demi kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat, atau dalam bahasa lain politik dinasti secara sadar mereduksi hakikat dan prinsip-prinsip demokrasi menjadi sebatas kepentingan sempit sanak famili.

 Kedua,politik dinasti cenderung menyalahgunakan kekuasaan. Siapa yang mempunyai fasilitas lebih banyak, uang lebih banyak, kekuatan dan pengaruh politik keluarga, itulah yang akan memenangkan pertarungan politik, baik perebutan eksekutif di daerah (pemilukada) seperti dugaan Atut menyuap hakim konstitusi, Akil Muchtar.

Ketiga,jaringan modal finansial dan kekuasaan disalahgunakan untuk dimonopoli oleh keluarga pejabat tertentu.Dinasti politik yang berujung pada perilaku korupsi akibat hubungan kekerabatan tak bisa dipungkiri telah menjadi faktor dominan dalam upaya memperoleh, mempertahankan dan memperluas kekuasaan.

Posisi dan kekuasaan yang dimiliki salah satu anggota keluarga (Gubernur, Bupati atau Walikota) memudahkan calon yang memiliki hubungan kekerabatan dengan penguasa untuk bertarung dalam pemilu.  Dengan jabatan tersebut memungkinkan mereka memperoleh akses ekslusif pada sumber daya politik dan sumber daya ekonomi.

Korupsi membuat rakyat menari dan berpesta di atas penderitaan akibatkeadilan dan kesejahteraan semakin menjauh. Politik dinasti yang cenderung korup telah melecehkan masyarakat Banten sebab kemiskinan yang cukup tinggi  ditambah lagi  buruknya infrastruktur jalan, sekolah serta jembatan. Politik dinasti telah menutup kesempatan atau akses warga negara untuk merasakan kesejahteraan (welfare state) dan kabahagian bersama.

Penulis adalah Dosen FISIP Universitas Bung Karno (UBK) dan Peneliti di Indonesian Progressive Institute (IPI) Jakarta

 

You are here: Home Opini Pangi Syarwi Chaniago: Menyoal Ketamakan Elite