Login Form

Pangi Syarwi Chaniago

"Bersama Membangun Bangsa"

MENYOAL LPSK DAN JUSTICE COLLABORATOR

Oleh: Pangi Syarwi

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dibentuk berdasarkan UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lahirnya Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban yang memakan waktu cukup panjang ini ditujukan untuk memperjuangkan diakomodasinya hak-hak saksi dan korban dalam proses peradilan pidana, LPSK dibentuk pada tanggal 8 Agustus 2008.

Lembaga ini menjadi harapan dan kegembiraan tersendiri bagi mereka yang menjadi saksi atau korban tindak pidana, kita menginginkan LPSK mengutamakan kepentingan dan keselamatan saksi dan atau korban untuk mendapatkan perlindungan  guna membongkar kasus besar seperti korupsi, HAM dan kriminal.

LPSK harus tetap kerja fokus melindungi saksi pelaku ketika membuka semua lembaran kebenaran dan fakta, keamanan perlindungan terhadap mereka penting. LPSK  sudah pasti punya tugas mulia yaitu melindungi korban, kita yakin LPSK tak akan mau bermain-main apalagi kemudian sebaliknya melindungi tersangka  dan bukan melindungi saksi dan atau korban. Besar sekali  harapan kita  terhadap LPSK menjadi lembaga yang dipercaya masyarakat mencari perlindungan terhadap saksi dan atau korban.

Kinerja LPSK harus selalu didorong dan diberi penghargaan apabila lembaga ini sudah benar-benar membuat korban dan saksi pelaku menjadi terjamin hak-haknya dalam kasus pidana, jadi lembaga ini penting untuk selalu melindungi korban dan saksi ketika dalam mengungkap tindak pidana.

Ini penting, LPSK memberi kepastian, keamanan dan jaminan jiwa maka kita memastikan akan ada banyak lagi korban dan saksi pelaku dengan berani melapor tanpa takut nyawa mereka terancam ketika menjadi saksi kasus-kasus besar. Selama ini banyak saksi korban tak berani melapor sebab saksi dan korban banyak yang merasa terancam ketika mengungkap fakta korban kasus tindak pidana ke LPSK, jadi tugas LPSK memberi kepastian jaminan perlindungan dan jangan buat mereka ragu dengan kinerja LPSK.

Perjalanan LPSK yang sudah menjapai 5 tahun perjuangan, tentu kita tak mau LPSK kehilangan dukungan akibat merosotnya kepercayaan publik akibat ditinggalkan oleh rakyat apabila anggota LPSK  bermain-main dan terlibat dalam skandal makelar kasus membela tersangka pidana dan mengabaikan laporan yang disampaikan saksi dan korban. LPSK harus dapat menjadi lembaga yang punya  kapasitas, profesional dan terpercaya dalam perlindungan dan pemenuhan hak-hak saksi dan  korban dan  sekali lagi harus dipastikan berjalan dengan baik.

LPSK tetap bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi secara kelembagaan dalam pelaksanaan dan bantuan perlindungan, ketika LPSK bekerja sesuai dengan aturan tugas pokok dan fungsi maka selama itu pula kinerja LPSK akan baik. Road map atau rencana strategis LPSK,  harus dipastikan berjalan dengan baik, sebagai acuan ke arah mana LPSK akan dibangun dan dikembangkan dalam jangka menengah dan panjang. Contohnya adalah permasalahan dalam menentukan prioritas kasus yang perlu ditangani dalam waktu cepat, mengingat seiring banyaknya permintaan perlindungan saksi dan korban, hingga akhir Oktober 2013  LPSK terima 1500 permohonan.

LPSK harus berani memberikan sangsi tegas apabila ada pimpinan dan staff LPSK yang bermain-main dengan cukong atau mafia yang merugikan saksi dan korban. Kasus-kasus besar hari ini terjadi misalnya Hambalang, Century, SKK Migas dan kasus pidana besar lainnya, LPSK semestinya melindungi saksi ini  kalau tidak jiwanya akan merasa terancam.

Mereka bisa saja merasa mendapat ancaman teror hingga pembunuhan karena sedang berhadapan dengan partai penguasa (the rullling party). Kewajiban LPSK melindungi mereka apalagi  dalam kasus yang melibatkan pejabat negara dan pengurus teras partai politik. Betapa pentingnya saksi untuk dilindungi  sebab saksi memiliki informasi penting terkait korupsi ratusan miliar rupiah bahkan  sampai triliunan rupiah. 

Gerak cepat harus dilakukan oleh LPSK untuk menjadi lembaga yang professional mulai meminta dukungan DPR untuk merevisi UU 13/2006 agar tugas mereka lebih maksimal dalam membentuk satuan pengamanan khusus lindungi saksi, mengandeng Mabes Polri dalam melakukan kerjasama sehingga bisa maksimal dalam  melakukan perlindungan terhadap saksi,  sampai tugas LPSK mempetakan (mapping) mana yang penting untuk dilindungi, seperti melindunggi korban pemerkosaan, tentu bisa saja efek yang ditumbulkan seperti pisau bermata dua (tricle effect) disisi lain seolah-olah LPSK dinilai publik mencoreng martabat perempuan jika melindungi pemekosa. Belum lagi banyak orang yang belum kenal dengan LPSK, ini menjadi tantangan tersendiri agar lebih cepat lagi LPSK memperkenal lembaga ini sampai ke daerah.

Justice Collaborator

Kita mengapresiasi ide dan pemikiran LPSK untuk mendorong KPK menetapkan seseorang sebagai Justice Collaborator sementara tugas LPSK memberikan jaminan perlindungan terhadap mereka. Justice Collaborator (saksi pelaku yang bekerjasama) yaitu mengungkap pelaku utama dibalik kasus  besar korupsi.

LPSK  berharap ada Justice Collaborator dalam penanganan kasus dugaan korupsi di Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Artinya membantu misi KPK mencari ‘pelaku utama’ dalam pusaran mafia migas itu penting.

Gagasan LPSK adanya saksi pelaku yang bekerjasama untuk membongkar kasus yang sarat dengan keterlibatan mafia perlu kita dukung secara bersama. Justice Collaborator, ini sebuah pemikiran dan ide  cemerlang yang harus dikembangkan KPK dalam perannya untuk membongkar kasus yang sarat dengan keterlibatan mafia seperti kasus SKK Migas.

Mendorong atau mengetahui siapa di antara tersangka dalam kasus SKK Migas yang dapat dijadikan Justice Collaborator. Peran Justice Collaborator dalam kasus SKK Migas diharapkan menjadi pintu masuk bagi terbongkarnya mafia besar dalam kasus di wilayah strategis seperti pengelolaan minyak dan gas bumi. Tinggal kemudian bagaimana LPSK memberikan memberikan perlindungan terhadap Justice Collaborator dalam kasus SKK Migas, kalau tidak Justice Collaborator akan tertekan dan terancam jiwanya dari teror hingga pembunuhan.

Jika kita memang serius memberantas korupsi maka ada poin  penting yang tak boleh terlewati  yaitu jaminan perlindungan terhadap saksi pelaku dan korban,  kerjasama saksi pelaku dengan penegak hukum adalah bagian dari gerak cepat pemberantasan korupsi di negeri ini.

Penulis adalah Dosen FISIP Universitas Al Azhar Indonesia (UAI)-Jakarta dan Peneliti di Indonesian Progressive Institute

 

You are here: Home Perkuliahan MENYOAL LPSK DAN JUSTICE COLLABORATOR