Login Form

Pangi Syarwi Chaniago

"Bersama Membangun Bangsa"

Pangi Syarwi Chaniago: Pembatasan Politik Dinasti

Pengamat: Pangi Syarwi Chaniago

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) memperluas pembatasan politik kekerabatan atau politik dinasti dengan memberlakukannya tidak hanya bagi calon kepala daerah (Koran Jakarta, 28/2).

Dalam Rancangan Undang-Undang pemilihan kepala daerah, pembatasan politik dinasti yang ditawarkan oleh Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri yaitu wakil kepala daerah yang pengisian jabatannya akan ditunjuk oleh kepala daerah dari kalangan PNS, tidak ada ikatan perkawinan, lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan kepala daerah, ini upaya untuk memotong terjadinya politik dinasti di daerah.

Dalam pembatasan penyalahgunaan kekuasaan yang mengantungkan kerabatnya menuai sikap pro dan kontra dari akademisi, pemerintah, Parpol dan DPR. Kelompok yang pro mengatakan alasannya bahwa; pertama, data Kementerian Dalam Negeri menyebutkan, pemerintah mengidentifikasi sudah ada 57 kepala daerah yang membangun dinasti politik lokal. Pembatasan perlu dilakukan karena dinasti politik lokal sudah meluas. Sekedar mencontohkan keberadaan petahana akan memengaruhi keterpilihan calon yang kerabatnya.

Kenyataannya, petahana yang seakan mewariskan jabatannya sebagai kepala daerah kepada istri, anak, atau saudaranya.Sejumlah kepala daerah yang paling menonjol adalah Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah yang juga merupakan kakak kandung Wakil Bupati Serang Ratu Atu Chasanah, kakak tiri Wali Kota Serang Tb Haerul Jaman, kakak ipar Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany, dan anak tiri Wakil Bupati Pandeglang Heryani.

Begitu pun Ichsan Yasin Limpo yang kini Bupati Gowa merupakan adik Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo. Di Sulawesi Utara, ada Wakil Bupati Minahasa Ivan SJ Sarundajang yang putra Gubernur Sulawesi Utara Sinyo Harry Sarundajang. Wali Kota Padang Sidempuan Andar Amin Harahap adalah anak Bupati Padang Lawas Bachrum Harahap. Kendati sudah tidak menjabat Gubernur Jambi, Zulkifli Nurdin, putranya Zumi Zola kini Bupati Tanjung Jabung Timur.

Kedua,pelarangan kerabat kepala daerah mencalonkan diri itu diusulkan dengan pertimbangan Pasal 28J UUD 1945, hak warga untuk memperoleh kebebasan tidaklah mutlak. Jika melihat Pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945, kebebasan warga negara perlu dibatasi agar tidak mengganggu kebebasan warga negara lain.Pasalnya, dalam berbagai kasus pemilu kada, praktik kekerabatan justru menumbuhkan semangat feodalisme dan kerajaan lokal yang berimplikasi munculnya dinasti politik. 

Namun usulan pemerintah dalam Pasal 12 Huruf p RUU Pilkada tidak melarang sama sekali kerabat gubernur mengikuti pilkada. ”Ada jeda waktu lima tahun”, tidak melarang sama sekali sampai selamanya. Ketiga,RUU pembatasan kerabat dalam pilkada penting, sebab praktik politik kekerabatan atau dinasti yang marak terjadi di sejumlah daerah dinilai merusak demokrasi. Pasalnya, politik dinasti bisa menutup akses dan kesempatan bagi warga negara yang lain untuk memperoleh hak politik, terutama hak untuk dipilih.

Keempat,pembatasan kerabatkepala daerah tidak melanggar hak azasi seseorang untuk mencalonkan diri dalam pemilu. Sebab, bila dihadapkan pada hak azasi orang banyak, pembatasan ini akan membuka akses lebih luas kepada orang lain untuk bertarung sebagai calon kepala daerah. Politik dinasti justru membuat akses kekuasaan hanya ada pada segelintir kelompok. Politik dinasti telah menutup kesempatan atau akses warga negara di luar garis keturunan dinasti (kepala daerah) untuk mendapatkan hak dipilih.

Akan tetapi kelompok yang kontra terhadap pengaturan politik dinasti dalam RUU pemilihan kepala daerah dengan alasan; Pertama, pengaturan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum Kepala Daerah bisa dianggap menghilangkan hak konstitusional warga negara, yang harus dilakukan negara bukan larangan untuk maju menjadi calon kepala daerah namun yang perlu dicegah adalah bagaimana agar tak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan menggunakan fasilitas negara agar terpilih kembali menjadi kepala daerah.

Kedua,larangan kepada kerabat petahana untuk maju dalam pemilihan kepala daerah dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pilkada bisa digugat karena melanggar hak asasi. Namun, pembatasan untuk kerabat petahana bisa berupa pencalonan setelah tenggang satu periode. Menurut Syamsuddin Haris, kalau pembatasannya melarang pencalonan kerabat langsung tanpa selisih periode, itu melanggar konstitusi. Ketiga, pembatasan kerabat petahana untuk mencalonkan diri dalam  RUU pilkada dinilai rawan digugat. Selain itu, potensi untuk dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi tinggi.  Keempat,jangan sampai pesan RUU pembatasan kerabat dalam pilkada menjadi pesan hak konstitusional warga negara jadi seolah-olah dibatasi, yang perlu untuk dilakukan adalah mencegah kekuasaan yang menguntungkan kerabatnya.

Menggugat Politik Dinasti

Politik dinasti (dynasty politics) secara sederhana dapat diartikan sebagai praktik kekuasaan dimana anggota keluarga (sanak family) diberi dan/atau mendapat posisi dalam struktur kekuasaan, jadi kekuasaan hanya terbagi kepada dan terdistribusi  dikalangan kerabat, keluarga sedarah.Politik Indonesia yang masih di ramaikan oleh sejumlah kehadiran dinasti politik.

Sebenarnya politik dinasti tak hanya terjadi di negara-negara monarki namun juga terjadi prakteknya di negara yang mengunakan sistem demokrasi. Politik dinasti tak hanya terjadi di Indonesia, namun juga terjadi di Benua lain. Di antaranya kita mengenal Klan Kenedy, Bush dan Clinton di Amerika Serikat. Sejarah dinasti politik juga berkembang di Asia yang tersebar ke seluruh belahan Benua Asia, akibat pertumbuhan emperium di sejumlah negara di Asia, pudar era kolonialisme ternyata juga tidak mampu menepis politik dinasti.

Marcos, Arroyo, Aquino di Philipnes; Aung Sang Sukyi di Burma; di Pakistan keluarga Bhutto merupakan salah satu dinasti politik yang sangat popular, Ayahnya Benazir pernah menjadi Perdana Menteri Pakistan terpilih pertama.; Bandrainaike di Sri Langka; di India keluarga Gandhi yang kemudian anaknya menjadi Perdana Menteri, Indira Gandhi kemudian digantikan Rajiv Gandhi Indira Gandhi di India; Di Indonesia ada trah Soekarno.

Kecenderungan politik dinasti akan tetap mempertahankan kekuasaanya sebagai naluri politik, hal ini diperkuat teori Hobbes tentang kebutuhan terhadap kekuasaan, “hidup dengan pola bertahan, membangun kekuatan dominan dengan mengarahkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimilikinya untuk menjaga keberlangsungan kekuasaannya”.

Politik dinasti bisa saja menjadi musuh bagi demokrasi karena peran publik dalam politik dinasti tidak diangap penting, yang paling substansial dalam demokrasi adalah keterwakilan publik, untuk memilih pemimpinnya agar memperoleh pelayanan dan kesejahteraan.

Dinasti politik hanya akan menjadi bahaya bagi politisi negarawan sebab demokrasi mengajarkan kebebasan untuk memilih pemimpin, dinasti hanya fokus kepada keinginan pribadi dan golongan untuk memerintah. Konsep demokrasi yang diterima banyak orang adalah demokrasi konsensus melalui legitimasi yang disetujui banyak orang. Dinasti politik bisa saja menghilangkan akal sehat yang menghancurkan substansi politik dan demokrasi.

Namun pihak yang mengatakan bahwa politik dinasti sah  dan boleh-boleh saja, bahkan harus dipertahankan, sebab dinasti politik selama ini tidak merusak demokrasi, dinasti politik bukan gejala yang mengkhawatirkan seperti pengalaman India, dinasti politik harus tetap muncul dengan syarat tetap stabil dan berkualitas, sifat baik dan buruknya dinasti politik tergantung kepada landasan dan filsafat politik, bagi yang memegang liberal ekstrem berfikir bahwa politik adalah inti dari hak-hak individu, dinasti politik diperbolehkan bahkan dipertahankan.

Sekali lagi, menarik kutipan Abdul Aziz S.R yang mengatakan bahwa “politik dinasti secara sadar mereduksi hakikat dan prinsip-prinsip demokrasi menjadi sebatas kepentingan sempit sanak family. Kecenderungan yang meluas sampai hari ini sudah sampai pada titik merah yang mengerdilkan esensi demokrasi sekaligus melecehkan potensi kemanusian dan bakat kepemimpinan sebagian besar rakyat di republik ini, menghadang dan memutuskan mata rantainya menjadi keniscayaan”. Semoga!

 

You are here: Home Opini Pangi Syarwi Chaniago: Pembatasan Politik Dinasti