Login Form

Pangi Syarwi Chaniago

"Bersama Membangun Bangsa"

Pengamat Politik|Pangi Syarwi: Krisis Etika Politik

Oleh: Pangi Syarwi

Tulisan Ini Pernah di Publikasikan di Koran Jakarta "18-02-2013"

"Mestinya rakyat mendapat pemimpin terbaik dari proses pemilihan langsung. (Koran Jakarta, 15/2). Pemilu digelar setiap lima tahun menjadi alat legitimasi kekuasaan para elite politik belaka. Demokrasi sekarang tidak ubahnya sebagai pelaksanaan prosedural semata, belum ada arah menuju politik yang stabil. 


Era kebebasan berpolitik terbuka lebih dari satu dekade terakhir sekadar diukur dari penyelenggaraan pemilu yang sarat kompetisi modal, kekuatan, mobilisasi, partisipasi politik secara besar-besaran. Sementara, pemenuhan kepentingan rakyat yang merupakan substansi demokrasi tergadaikan. Padahal demokrasi hanya alat untuk mencapai kesejahteraan, bukan tujuan.

Para pemimpin mestinya sudah lolos uji kelayakan baik secara psikis maupun medis, dan terutama integritas. Kalau boleh lebih jujur, pada rezim Orde Baru, untuk menjadi anggota DPR tidak mudah. Perekrutan calon legislatif betul-betul ketat. Uang tidak bisa diandalkan. Rekam jejak diperhatikan betul. Mereka yang dipersiapkan menjadi wakil rakyat harus jelas latar belakangnya dan teruji basis sosialnya, baru bisa menjadi anggota parlemen. 


Anggota DPR sekarang banyak yang tidak berkualitas. Mereka belum teruji dalam memimpin. Menjadi wakil rakyat tidak bisa mengandalkan uang saja. Dia juga harus memiliki jiwa sosial terhadap rakyat. DPR sekarang, begitu terpilih lebih mengutamakan kepentingan pribadi dibanding rakyat. Wakil rakyat sangat rajin dengan tugas ilegal seperti mengambil ‘anggaran,’ namun sangat malas dengan tugas-tugas pokok, seperti rapat paripurna.

Soekarno, Bung Hatta, Natsir, Sutan Syahrir, Haji Agus Salim, pernah menjadi politisi negarawan di pengasingan. Bung Karno dan Hatta mendapat pelajaran berharga dari Haji Agus Salim bahwa "memimpin adalah menderita." Menurut Agus Salim, pemimpin bukannya menumpuk kekuasaan. Tapi politisi sekarang tak pernah menderita. Mereka harus hidup secara wajar dan sederhana seperti Mahatma Gandhi, Agus Salim, Syahrir. Sebagai ganti, mereka harus memperhatikan kesejahteraan rakyat agar keluar dari jerat kemiskinan dan kebodohan.

Sumbangan pemikiran Sekarno, Hatta, Syahrir dan Agus Salim besar untuk negeri ini, meski yang didapat kecil. Bagi mereka politik bukan hasrat menumpuk kekayaan, namun untuk pengabdian. Mereka bukan hanya sebagai negarawan namun politisi yang empati. Chairil Anwar menulis sajak, "Mereka yang kini terbaring antara Kerawang dan Bekasi, kenang-kenanglah kami, teruskan, teruskan jiwa kami, menjaga Bung Karno, menjaga Bung Hatta, menjaga Syahrir, masih adakah Bung di antara kita, itulah pertanyaannya." 

Ada batas yang jelas antara politisi pesilat lidah dan pesolek yang menghibur media dengan sensasi dan basa-basi petuah yang cerdik. Bangsa ini rindu pada politisi masa lalu. Zaman sekarang yang ada para pengerat, perampok, dan benalu dalam agenda demokrasi. Pengharapan atas kebermaknaan tokoh dalam penggembalaan politik lekas sirna tergantikan ulah kaum politikus dan partai politik yang tidak jelas arahnya. Mereka mengesankan diri sebagai penggembala politik dan suluh demokrasi, tapi memberi ilusi bagi Indonesia. Politik picik dijalankan tanpa merasa berdosa. Selebrasi korupsi dilakukan tanpa iba.

Merebaknya dusta kaum politis karena kering gagasan membangun bangsa. Politisi zaman sekarang ibarat teori "kesadaran palsu." Mereka sibuk dengan ritual politik pencitraan, hidup dalam slogan, festival kolosal, janji, dan simbolisasi. Di saat yang sama, mereka miskin sekali dengan pelayanan. Politisi sering absen dalam tugas utamanya, namun sangat rajin menjalankan aktivitas-aktivitas ilegal. 

Politisi masih sibuk dengan urusannya sendiri. Sementara tingkat pembelaannya terhadap rakyat masih jauh dan rendah. Stok politisi sudah terlalu banyak, namun republik ini krisis negarawan.

Tak Jamin

Sistem demokrasi tidaklah niscaya menjamin terpilihnya pemimpin-pemimpin yang terbaik dan beretika (Benhabib,1996) atau pemilu tidak menjamin dapat melahirkan politisi negarawan berintegritas, yang dicintai dan mencintai rakyat. Metode voting juga punya kelemahan. Sebab yang terpilih bisa hanya karena populer atau memiliki kapital banyak.

Jika sudah demikian, maka bisa dipastikan yang akan menang dalam pemilu adalah mereka yang populer. Jadi, tidak heran bila banyak doktor atau dikalahkan artis. Sejak itu beramai-ramailah partai membidik artis sebagai caleg guna menangguk suara. Hal semacam inilah yang merusak cita-cita, visi, dan misi demokrasi. Ini membuat pendukung demokrasi itu lemah.

Demokrasi acap kali menghentikan proses politik dengan berdasarkan suara terbanyak atau konsensus, sehingga terkadang demokrasi mengabaikan pemikiran dan gagasan alternatif. 

Pemilihan langsung ada positif dan negatifnya. Positif karena pemilihan langsung dapat membersihkan elite politik yang tidak disukai. Negatifnya, biaya politik yang tinggi. Sebab pemilih belum rasional. Tanpa ada bantuan sembako dan uang, mereka tidak akan memilih. 

Rakyat masih tradisional. Dengan 100 ribu, mereka rela memilih calon tertentu. Masyarakat memilih "keuntungan" sesaat meski hanya 100 ribu. Inilah sikap pragmatis pemilih.

Maka, tak heran bila dalam konteks-konteks lain, rasionalitas dan moralitas bisa dikalahkan dengan uang. Mungkin tesis Seymour Martin Lipset (1960) tentang korelasi faktor ekonomi dan kemajuan demokrasi menemukan pembenarannya. Dia mengatakan, selama ekonomi belum makmur alias masyarakat masih banyak yang miskin, maka demokrasi pun sulit maju.

Untuk itu, pesta demokrasi pada pemilu 2014 tak boleh lagi melahirkan pemimpin kerdil dan tak beretika. Perhelatan tersebut harus mampu melahirkan politisi negarawan yang punya integritas. Meminjam pendapat Buya Syafi’i Maarif yang mengatakan, "Demokrasi tidak salah. Yang salah kelakuan orang-orang di belakangnya yang lemah. Aktor elite yang tuna moral dan tuna tanggung jawab. Kelakuan kebanyakan politisi terpasung dalam ruang yang sempit, pengap, tidak beretika dan jangka pendek. Ini membuat demokratisasi pincang serta lumpuh akibat berbagai penegakan hukum masuk lubang hitam kebohongan."

Pangi Syarwi
Penulis adalah alumnus Pascasarjana Ilmu Politik UI

 

You are here: Home Perkuliahan Pengamat Politik|Pangi Syarwi: Krisis Etika Politik