Login Form

Pangi Syarwi Chaniago

"Bersama Membangun Bangsa"

Pangi Syarwi Chaniago: Hitam Putih Demokrasi

Pengamat: Pangi Syarwi Chaniago

Demokrasi mensyaratkan  tak sekedar pemilihan umum dan konstitusi. Demokrasi tergantung pada tradisi dan organisasi yang mengajarkan rakyat terbiasa dalam mempraktekkan kebiasaan-kebiasaan dasar demokrasi. Demokrasi yang ada saat ini hanya sebatas demokrasi bungkusan atau prosedural, belum menuju demokrasi substansial.Elite politik juga harus berhenti membanggakan pepesan kosong bahwa Indonesia disebut sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia.

Lunturnya etika para elite politik akibat gaya politik yang pragmatis, miskin  idealisme dan  sering absen dalam tugas pokok namun sangat rajin dalam aktifitas-aktifitas ilegal sebagai pemantik demokrasi kriminal. Gurat kegalauan semakin tergambar jelas pada wajah demokrasi bangsa. Demokrasi tanpa hukum dampaknya adalah demokrasi kriminal, hukum disini justru tunduk kepada penguasa.

Cita pemilu sebagai rahim suci demokrasi yang semestinya melahirkan pemimpin paripurna, dicintai dan mencintai rakyatnya, kini tak lebih dari seremoni yang nihil nilai. Hanya menghasilkan pemimpin kerdil, figur politik yang tidak setia kepada amanat yang diemban, serta melahirkan politisi yang hanya datang menemui konstituen menjelang pemilu dengan segudang janji yang diumbar.

Demokratisasi Konstitusional

Sila kelima Pancasila “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” sudah lama menjadi “yatim piatu” di negeri ini. Akibat kultur dari penegak hukum yang kumuh, terjadinya pengingkaran sumpah dan transaksi kepentingan pragmatis, cerdas otak namun tidak cerdas hati, dan seringkali mengunakan dalil-dalil hukum untuk pembohongan publik. Meminjam ungkapan Buya Syafi’i Maarif, “aktor elite yang tuna moral dan tuna tanggung jawab, kelakuan kebanyakan politisi terpasung dalam ruang yang sempit, pengap dan jangka pendek, sehingga demokratisasi konstitusional pincang serta lumpuh akibat pelbagai penegakkan hukum masuk lubang hitam kebohongan”.

Perilaku akrobatik elite politik zaman sekarang ibarat teori kesadaran palsu. Politisi sibuk dengan politik “pencitraan” (positioning), namun miskin sekali dengan politik pelayanan. Seperti apa yang disebut Yudi Latif, kesibukan para calon pemimpin politik bukanlah “menawarkan isi” melainkan “kemasan” sehingga tidak mendalami basis moral dan visi republik. Perilaku elite masih sibuk dengan urusannya sendiri, sementara tingkat pembelaannya terhadap rakyat masih jauh dan rendah. Merekalah yang mendarahi kesucian rahim demokrasi sehingga hukum dan keadilan tidak tegak.

Pemilu adalah pilar demokrasi untuk menciptakan negarawan paripurna, pemimpin yang dicintai rakyatnya dan rakyatpun mencintainya. Republik ini hanya sibuk dengan pemilihan langsung (demokrasi prosudural), namun justru menjauhkan dari capaian ideal dan nilai substansi demokrasi  itu sendiri karena tidak adanya proses yang baik.Itu artinya, mesin demokrasi prosudural hanya menghasilkan pemimpin yang kerdil, figur politik yang ternyata busuk dan tidak setia kepada amanat penderitaan rakyat. Persoalan demokrasi kita adalah nihilnya rasa keadilan.

Indonesia disibukkan dengan berbagai varian seremoni pemilu, yang menumbuh suburkan bandar maupun cukong politik. Terjalinnya relasi antara penguasa dengan pengusaha. Pemodal tidak hanya membiayai satu orang kandidat, tapi semua kandidat pejabat negara. Siapapun pemenangnya kelak, pemodal tetap mendapatkan keuntungan politik. Ini pertanda pemodal adalah pemenang yang sesungguhnya. “Selama ekonomi belum makmur, maka demokrasi pun sulit untuk maju”. Ini paling tidak mendekati arus kekecewaan Seymour Martin Lipset terhadap demokrasi prosedural.

Hukum Rusak

Demokrasi menjadi sakit, bukan sakit biasa namun sudah komplikasi akibatnya hukum telah terbeli, maka hukum dijual murah di grosir oleh kepentingan politik “bandit”. Hukum dikalahkan oleh keputusan politik yang di setting oleh para bandar politik. dan yang paling menyedihkan dan merisaukan di republik ini adalah hukum betul-betul hancur. Hampir semua proses hukum bermasalah.

Budaya hukum yang betul-betul kumuh dan parah. Empat kasus besar yang masih menggantung dan belum selesai, yang dimaksud adalah kasus Bank Century, Mafia Pajak, Cek Pelawat, dan Wisma Atlet SEA Games, sampai sekarang kita tidak tahu ujung dari kasus tersebut,  jadilah saling sandera sebagai babak baru perpolitikan bangsa ini. Hukum tak hadir untuk menegakkan nilai-nilai kebenaran. Hukum menjadi rusak dan kehilangan wibawanya sehingga jadilah demokrasi ini menjadi demokrasi kaum kriminal. Hukum bukan panglima lagi, namun “berani bayar berapa?” inilah panglima yang paling terhormat setengah abad belakangan ini.

Apakah yang salah adalah demokrasi? kesalahan bukan pada sistem yang dianut tapi kualitas manusia dibelakangnya yang lemah. Teori sudah rasional, yang irasional adalah pemimpin yang minus kualitas bermoral rendah.Demokratisasi hancur lebur oleh nafsu untuk menuai hasil politik dalam jangka pendek tanpa proses yang baik. Demokrasi sedang hamil tua karena diselimuti kabut tebal sehingga butuh cahaya putih yang tajam untuk menembus hitamnya demokrasi. “Hardisk” demokrasi perlu “install  ulang” untuk memasukkan “software” anti virus baru yang bersih untuk membersihkan virus demokrasi kriminal (demokrasi liberal) agar  sakitnya  tidak komplikasi.

Seperti yang diingatkan Plato dalam pemikirannya mengenai negara kota (city state), “demokrasi bisa hancur ketika semuanya ingin jadi penguasa dan hukum tidak tegak”.

Pangi Syarwi Adalah Penulis Buku Titik Balik Demokrasi dan Analisis Pada Program Pascasarjana (PPs) Ilmu Politik Universitas Indonesia.

 

You are here: Home Opini Pangi Syarwi Chaniago: Hitam Putih Demokrasi