Login Form

Pangi Syarwi Chaniago

"Bersama Membangun Bangsa"

Pangi Syarwi Chaniago: Softwere Demokrasi Kriminal

Pengamat: Pangi Syarwi Chaniago

“Demokrasi tanpa hukum dampaknya adalah demokrasi kriminal, hukum disini justru tunduk kepada penguasa”. Pernyataan Jeffrey Winters itu mendekati arus kekecewaan yang sedang berkembang di masyarakat saat ini. Demokrasi yang ada saat ini hanya sebatas demokrasi bungkusan atau procedural, belum menuju demokrasi substansial. Elite politik juga harus berhenti membanggakan pepesan kosong bahwa Indonesia disebut sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia.

Demokrasi kriminal merupakan demokrasi yang dibajak oleh kekuatan uang, terjadi pelanggaran hukum namun tidak dapat  diproses dan dihukum menurut undang-undang yang ada. Indikasi demokrasi kriminal dapat kita lihat dari merajalelanya praktek korupsi dimana untuk memperoleh jabatan membutuhkan “ongkos politik” yang mahal (high cost).

Tingginya biaya politik untuk mendapatkan suara menyebabkan para kepala daerah berusaha untuk balik modal. Hal ini turut mendorong kepala daerah melakukan korupsi. Sepanjang 2004-2012 sudah 155 kepala daerah tersangkut korupsi, 17 gubernur dan 29 wali kota/bupati/wakil sudah divonis. (Kompas, 19/04/2012). 

Lunturnya etika para elit politik akibat gaya politik yang pragmatis, miskin  idealisme dan  sering absen dalam tugas pokok namun sangat rajin dalam aktifitas-aktifitas ilegal sebagai pemantik demokrasi kriminal. Gurat kegalauan semakin tergambar jelas pada wajah demokrasi bangsa.

Cita pemilu sebagai rahim suci demokrasi yang semestinya melahirkan pemimpin paripurna, dicintai dan mencintai rakyatnya, kini tak lebih dari seremoni yang nihil nilai. Hanya menghasilkan pemimpin kerdil, figur politik yang tidak setia kepada amanat yang diemban, serta melahirkan politisi yang hanya datang menemui konstituen menjelang pemilu dengan segudang janji yang diumbar.

Demokratisasi Konstitusional

Sila kelima Pancasila “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” sudah lama menjadi “yatim piatu” di negeri ini. Hal ini dikarenakan kultur dari penegak hukum yang kumuh, terjadinya pengingkaran sumpah dan transaksi kepentingan pragmatis, cerdas otak namun tidak cerdas hati, dan seringkali mengunakan dalil-dalil hukum untuk pembohongan publik. Meminjam ungkapan Buya Syafi’i Maarif, “aktor elite yang tuna moral dan tuna tanggung jawab, kelakuan kebanyakan politisi terpasung dalam ruang yang sempit, pengap dan jangka pendek, sehingga demokratisasi konstitusional pincang serta lumpuh akibat pelbagai penegakkan hukum masuk lubang hitam kebohongan”.

Perilaku akrobatik elite politik zaman sekarang ibarat teori kesadaran palsu. Politisi sibuk dengan politik “pencitraan” (positioning), namun miskin sekali dengan politik pelayanan. Seperti apa yang disebut Yudi Latif, kesibukan para calon pemimpin politik bukanlah “menawarkan isi” melainkan “kemasan” sehingga tidak mendalami basis moral dan visi republik. Merekalah yang mendarahi kesucian rahim demokrasi sehingga hukum dan keadilan tidak tegak.

Indonesia disibukkan dengan berbagai varian seremoni pemilu, yang menumbuh suburkan bandar maupun cukong politik. Terjalinnya relasi antara penguasa dengan pengusaha. Pemodal tidak hanya membiayai satu orang kandidat, tapi semua kandidat pejabat negara. Siapapun pemenangnya kelak, pemodal tetap mendapatkan keuntungan politik. Ini pertanda pemodal adalah pemenang yang sesungguhnya.

Hitam Putih Demokrasi

Akibatnya hukum telah terbeli, maka hukum dijual murah di grosir oleh kepentingan politik “bandit”. Hukum dikalahkan oleh keputusan politik yang disetting oleh para bandar politik. dan yang paling menyedihkan dan merisaukan di republik ini adalah hukum betul-betul hancur. Hampir semua proses hukum bermasalah.

Budaya hukum yang betul-betul kumuh dan parah. Empat kasus besar yang masih menggantung dan belum selesai, yang dimaksud adalah kasus Bank Century, Mafia Pajak, Cek Pelawat, dan Wisma Atlet SEA Games, sampai sekarang kita tidak tahu ujung dari kasus tersebut,  jadilah saling sandera sebagai babak baru perpolitikan bangsa ini.

Hukum tak hadir untuk menegakkan nilai-nilai kebenaran. Hukum menjadi rusak dan kehilangan wibawanya sehingga jadilah demokrasi ini menjadi demokrasi kaum kriminal. Hukum bukan panglima lagi, namun “berani bayar berapa?” inilah panglima yang paling terhormat setengah abad belakangan ini.  Semuanya bisa ditawar, yang belum bisa ditawar cuma masuk Masjid dengan memakai sepatu dan merokok di SPBU. Namun selain dari itu, semuanya masih bisa dinego, tergantung “wani piro”. 

Apakah yang salah adalah demokrasi? kesalahan bukan pada sistem yang dianut tapi kualitas manusia dibelakangnya yang lemah. Teori sudah rasional, yang irasional adalah pemimpin yang minus kualitas bermoral rendah.Demokratisasi hancur lebur oleh nafsu untuk menuai hasil politik dalam jangka pendek tanpa proses yang baik. Membangun demokrasi adalah jalan yang panjang yang melelahkan, batu sandungan demokrasi telah  melelahkan  pendekar demokrasi.

Demokrasi sedang hamil tua karena diselimuti kabut tebal sehingga butuh cahaya putih yang tajam untuk menembus hitamnya demokrasi. “Hardisk” demokrasi perlu “diinstall  ulang” untuk memasukkan “software” anti virus baru yang bersih untuk membersihkan virus demokrasi kriminal (demokrasi liberal) agar tidak bisa masuk kembali.

Seperti yang diingatkan Plato dalam pemikirannya mengenai negara kota (city state), “demokrasi bisa hancur ketika semuanya ingin jadi penguasa dan hukum tidak tegak”.

Pangi Syarwi Adalah Penulis Buku Titik Balik Demokrasi dan Peneliti di Indonesian Progressive Institute 

You are here: Home Opini Pangi Syarwi Chaniago: Softwere Demokrasi Kriminal