Login Form

Pangi Syarwi Chaniago

"Bersama Membangun Bangsa"

Pangi Syarwi Chaniago: Otsus Papua abaikan Kesejahteraan

Dimuat di Media Cetak Suara Karya, Pertanggal 18 Januari 2012

Merasa terharu mendengar lagu ciptaan Franky Sahilatua yang petikan lyricnya ”tanah papua tanah yang kaya, Surga kecil jatuh ke bumi, seluas tanah sebanyak batu adalah harta harapan. Hitam kulit keriting rambut aku papua biar nanti langit terbelah aku papua”lagu ini sering diputar di beberapa media TV swasta akhir-akhir ini.

Aceh ingin mardeka lewat organisasi Gerakan Aceh Mardeka, Papua ingin mardeka lewat perjuangan Gerakan Organisasi Papua Mardeka, keduanya sama-sama punya keinginan  mardeka, namun mengapa Aceh bisa diselesaikan dan tercipta kedamaian sekarang disana, sementara Papua tidak?

Mengapa sulit  mencapai kedamaian dan kesejahteraan di tanah Papua? Secara teoritis, konsep otonomi khusus sesungguhnya bagus. Dana otonomi khusus begitu banyak dikucurkan selama periode 2002 sampai 2010 sebesar Rp 28,8 triliun. Jabatan pemimpin (Gubernur dan Bupati) sudah diberikan kepada putra asli Papua.Selain itu, orang asli Papua sudah ditempatkan sebagai pelaku utama pembangunan di tanah leluhurnya sendiri. Namun apa yang salah dari semua pendekatan pembangunan ekonomi politik di tanah Papua selama ini?

Komplikasi Otsus Papua

Jalan panjang damai dan kesejahteraan di tanah Papua mengalami komplikasi yang sangat serius. Setidaknya ada  lima akar persoalan. Pertama, kegagalan implementasi pembangunan, terutama di bidang pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Rumah sakit yang minim obat dan dokternya, serta sekolah-sekolah pun masih minim guru.

Kedua,untuk penyelesain kasus Papua belum ada lagi tokoh Nasional yang dipercaya masyarakat Papua, seperti almarhum Gusdur yang lebih bisa diterima oleh rakyat Papua. Pada tanggal 25 Januari 2010 dikukuhkan almarhum Gusdur sebagai bapak Demokrasi Papua oleh Dewan Adat Papua Gusdur yang berjasa besar bagi Papua, penyelesaian masalah Papua menjadi pendekatan yang dialogis dan menghargai HAM. Abdurrahman Wahid  memberikan dukungan  untuk mengunakan kembali nama Papua sebagai ganti Irian Jaya, memberikan ijin untuk mempergunakan bendera Bintang Kejora  sebagai  bendera Propinsi Papua.

Ketiga,data hasil kajian demokrasi (Democratic Center) Tahun 2010 Universitas Cenderawasih, menyimpulkan penyebab Otonomi Khusus Papua tidak berjalan efektif diantaranya; Permasalahan masih terjadi tumpang tindih aturan hukum yang dikeluarkan pusat  dengan aturan perdasus dan perdasi. Permasalahan menyangkut dimensi institusional (kelembagaan), yakni belum terbentuknya sejumlah institusi penting yang diamanatkan dalam UU Otsus seperti, pengadilan HAM, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), Komisi Hukum Ad Hoc dan peradilan adat. Permasalahan belum optimalnya sinergisitas tiga pilar utama Pemerintah Daerah (Pemprov, MRP dan DPRP) di Papua.

Keempat,pemerintah pusat tidak serius, tegas dan berani untuk menyelidiki dan memeriksa elit atau pejabat pemerintahan daerah Papua yang terindikasi korupsi. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan indikasi kerugian negara sebesar Rp319 miliar dalam penggunaan dana otonomi khusus (Otsus) Papua. BPK hanya mengaudit 66,27% dana sebesar Rp19,1 triliun, ada indikasi penyelewengan dana otsus mencapai Rp319 miliar.

Kelima, kontradiksi sejarah dan konstruksi identitas politik orang Papua, permasalahan menyangkut dimensi politik, menyangkut proses bergabungnya Tanah Papua ke dalam bagian NKRI. Artinya, anggapan pertama masyarakat Papua tentang ilegalnya hasil Pepera tersebut masih terus menguat. Anggapan  tokoh masyarakat Papua, Pepera yang lama tidak fair dan memutarbalikkan sejarah Papua sebagai sebuah entitas. Sementara pemerintah RI tetap yakin hasil Pepera itu sah sesuai 'New York Agreement' 1962 dan Pepera ini pun sudah disahkan oleh Sidang Majelis Umum PBB melalui Resolusi 2505, pada tanggal 19 November 1969. Tidak ada yang harus diragukan lagi legitimasi Pepera.

Konflik Papua tidak bisa dipertahankan, dan harus diselesaikan secara serius. Kasus Papua menjadi lampu kuning bagi pemerintah, kalau pemerintah tidak punya itikad baik dan kesungguhan  maka akan sama dengan proses terbentuknya Negara  Sudan Selatan yang berpisah dari Republik Sudan (Negara induk). Apabila kita komperatifkan dengan Papua misalnya, maka polanya memiliki kemiripan. Pertama, wilayah Sudan selatan mayoritas beragama kristen sementara, Republik Sudan mayoritas beragama Islam.

Kedua, Sudan Selatan memiliki SDA yang melimpah terutama dari minyaknya, dimana Republik Sudan sebagai Negara penghasil minyak di dunia sebagian besar produksi minyaknya berasal dari wilayah Sudan Selatan. Ketiga, kurangnya pembangunan di wilayah Sudan Selatan mengakibatkan kesejahteraan tidak terwujud,  sehingga menyebabkan konflik saudara yang berkepanjangan pasca mendapatkan kemerdekaan dari Inggris 1956. Padahal  sebelumnya wilayah Sudan Selatan telah diberikan otonomi daerah untuk mengurus wilayahnya, namun tetap berpisah dari Republik Sudan.

Sekali lagi, Otsus Papua yang diberikan oleh pemerintah pusat lebih sebagai solusi politik ketimbang solusi kesejahteraan. Itu sebabnya yang lebih kentara dari Otsus ini adalah proses politik untuk menekan aspirasi merdeka.Pada awalnya Otsus dianggap sebagai berkah besar untuk rakyat Papua, masyarakat memiliki ekspektasi yang sangat besar bahwa Otsus meningkatkan kesejahteraan, namun berubah menjadi bencana  bagi rakyat karena salah kelola.  Save Papua!

Pangi Syarwi Adalah Penulis Buku Titik Balik Demokrasi dan Peneliti di Indonesian Progressive Institute

You are here: Home Opini Pangi Syarwi Chaniago: Otsus Papua abaikan Kesejahteraan