Login Form

Pangi Syarwi Chaniago

"Bersama Membangun Bangsa"

Pangi Syarwi Chaniago:Kiprah Legislator Di Parlemen

Oleh: Pangi Syarwi Chaniago

Dimuat Di Media Cetak Suara Karya Tertanggal 6 Desember 2011

Pernyataan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD tentang jual beli pasal di DPR masih menjadi polemik. Beberapa waktu lalu Ketua MK Mahfud MD mengungkapkan ada jual beli Pasal di DPR RI, praktek jual beli tersebut berkaitan dengan kepentingan pihak-pihak tertentu yang merasa dirugikan atau terancam dengan keadaan pasal-pasal tersebut. Agar pasal-pasal tidak merugikan  dan mengancam kepentingan perusahaan atau isntitusi tertentu, mereka meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk menghapus atau mengubah pasal dengan berbagai iming-iming.

Ketua DPR Marzuki Ali menanggapinya secara emosional dan meminta Mahfud untuk tidak asal bicara. Mahfud menyatakan keheranan dirinya diminta membuktikan bukti, yakni bukti adanya jual beli pasal di DPR. Sejumlah pihak pun menuding Mahfud sedang mencari sensasi. Hanya saja jual beli pasal tidak sama dengan jual beli cabai di pasar. Pelaku bertransaksi dengan sangat canggih sehingga tidak ada bukti terjadinya transaksi. Ibarat kentut, kecium baunya tapi tidak tahu pelakunya karena sebuah praktik jual beli pasal tidak mudah dibuktikan, Gatra (19/11).

Namun publik percaya ada jual beli pasal di DPR, berdasarkan jejak pendapat yang dilakukan oleh republika online lebih dari 95,43% pengunjung republika yakin dan sangat percaya dengan apa yang disampaikan oleh Mahfud MD. Perincian 72,61% publik sangat percaya dengan pernyataan Mahfud Md dan hanya 0,82% publik yang tidak percaya dengan pernyataan Mahfud MD. Kalau sebelumnya DPR dikritik oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai politikus pragmatis-hedonis dan suka hidup bermewah-mewah, kini  giliran kritik itu datang dari Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD.

Machiavelian Legislator Mengahalal segala cara (machiavelenistik) menjadi sebuah cara pandang politisi yang sedang bersarang disenayan saat ini. Atas nama arogansi, kesombongan dan kecongkakan, keberingasan dan dan benalitas dan seterusnya. Segala langkah yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan kemudian digelar sedemikian rupa. Atas nama ego sektoral yang berakibat pada kekuasaan,  meski rakyat yang menjadi korban terus. Kini mereka tidak lagi mengunakan cara berfikir jernih, bersih, bijaksana dan jujur dalam memutuskan segala kebijakan. Politisi di senayan berlomba-lomba melahirkan produk hukum yang bisa bermuara pada pencapaian tujuan an sich. Hati mereka sudah buta sehingga tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang bathil, mana yang pantas dan mana yang tidak pantas.

Inilah yang dinamakan hancurnya etika politik yang dipertontonkan para politisi di republik yang kita cintai ini. Hanya menuruti dan menghampa kepada hawa nafsu yang dekat dengan “kejahatan” mandat suci yang dipundakkan pada sang wakil rakyat yang kemudian diselewengkan sedemikian rupa. Dalam teori etika politik, setiap perbuatan harus bersandarkan pada pertimbangan yang etis yang berhubungan dengan kepantasan, menerima mandat dan amanah oleh elit politik yang kemudian harus menjadi tauladan  dan memberi kemaslahatan. Elit harus sadar dan bangun dari tidur, karena negara kita sekarang sedang diuji, sebab kemiskinan di Indonesia sangat mengkhatirkan, jurang si- kaya dengan si-miskin semakin dalam, berbeda seperti negara Australia tidak terlalu kaya dan semuanya seimbang atau merata kesejahteraan rakyatnya.

Jual Beli Pasal

Dalam teori memang dipahami bahwa produk legislasi adalah proses politik yang menurut William J Chambliss dan Roberts B Seidman: dimungkinkan munculnya tejanan berupa masukan yang akan memberikan warna. Prosesnya tidak lagi bisa dikatakan ilmiah lantaran kuatnya ”kompromi” untuk mengakomodasi kepentingan: pemilik kekuasaan, pemodal, atau kelompok penekan agar diberi tempat sehingga nilai-nilai substansial suatu produk UU akan jauh dari tujuan aslinya.

Kompromi politik ketika terjadi persengkongkolan antara elit (aktor DPR) dengan pengusaha (aktor ekonomi) membuka peluang jual beli pasal, akibatnya merusak dan menghancurkan sistem politik negara. Secara ideal proses legislasi mengambarkan aspirasi rakyat dan DPR selaku representasi rakyat harus memahami nilai-nilai  yang hidup dimasyarakat. Itu semua dapat digali saat sosialisasi RUU. Namun realitasnya hanya melibatkan kelompok tertentu, paling benter kalangan perguruan tinggi, itupun sangat terbatas dengan alasan dana dan waktu yang sempit, Kompas, (22/11).

Sekedar mencontohkan, Mahfud menyinggung masalah jual-beli pasal di DPR. Ia memaparkan fakta, dari 406 perkara judicial review yang masuk ke MK, sebanyak 97 permohonan dikabulkan. Artinya, hampir 25% undang-undang yang dibuat DPR inkonstitusional. Yang memicu banyaknya pengujian undang-undang di MK itu. "Salah satunya, karena jual-beli pasal di DPR," termasuk untuk undang-undang yang dibuat berdasarkan hasil kompromi politik atau political trade-off.

Fakta jual beli pasal di DPR. Pertama adalah kasus mantan Gubernur Bank Indonesia (BI), Burhanuddin Abdullah, dan beberapa pejabat BI yang mengalirkan uang Rp 100 milyar ke DPR terkait dengan revisi UU BI. Fakta berikutnya adalah pengakuan mantan Menteri Agama, Said Agil Husin Al-Munawar, yang menyatakan bahwa uang Rp 1,5 milyar yang berasal dari dana abadi umat dibayarkan ke DPR untuk menggolkan UU Wakaf.

Adakah yang bisa dijadikan pembenaran atas kritik bahwa DPR melakukan jual beli pasal UU saat pembahasan. Selanjutnya adalah indikasi penghilangan ayat tentang tembakau dalan RUU kesehatan. Terbukti saat RUU itu diterima di sekretariat negara pada tanggal 28 September 2009, untuk disyahkan, salah satu ayat yang sebelumnya disepakati dengan pemerintah raib entah kemana.

Aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Indonesian Coruption Watch (ICW) Emerson Junto menilai pernyataan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD tentang dugaan jual beli pasal dalam pembahasan Undang-undang di DPR RI bukanlah sebuah omong kosong. Semua bisa dilihat dengan jelas. Kasusnya seperti ayat tembakau dalam UU Kesehatan, jual beli pasal itu adalah bisa memangkas atau menambah, selain itu indikasi jual beli pasal juga terlihat dalam UU MA, tentang batas usia maksimal Hakim Agung 70 tahun

Sungguh tauladan yang sangat menyakiti rasa keadilan masyarakat. Anggota DPR yang terhormat, semestinya menjadi tauladan bagi masyarakat dalam berpikir, berkata, dan berbuat. Begitu banyak perilaku menyimpang dipertontonkan oleh beliau-beliau yang terhormat, diantaranya perkelahian, tidur, bolos, dan debat kusir dalam sidang, bergelimang fasilitas, seperti rumah dan mobil mewah, sampai pada tindak korupsi berjamaah. Aduh, sungguh-sungguh menghancurkan rasa keadilan masyarakat. Semoga!!

Penulis adalah Peneliti di Indonesian Progressive Institute Jakarta dan Penggurus Pusat (PP KAMMI)

You are here: Home Opini Pangi Syarwi Chaniago:Kiprah Legislator Di Parlemen