Login Form

Pangi Syarwi Chaniago

"Bersama Membangun Bangsa"

Bea Keluar (Karet) Anugerah atau Bencana?

OLEH: PANGI SYARWI

Kementerian Perindustrian merencanakan penerapan bea keluar (BK) karet mulai Tahun 2012, tujuan untuk rencana kebijakan disinsentif untuk mendorong industri hilir karet. (Kontan, 26/11). Peraturan ini rencananya dikeluarkan untuk menghentikan ekspor bahan mentah tanpa diolah terlebih dahulu.

Penerapan bea keluar dilakukan secara bertahap untuk setiap bahan mentah yang bisa diproses oleh industri dalam negeri. Dengan demikian pasokan dalam negeri lebih terjaga. Industri hilir dalam negeri juga dapat dikembangkan melalui klaster berbasis sumber daya. Ekspor karet hanya berkontribusi sebesar 0.51% terhadap ekspor total pertanian Indonesia pada Juni 2011. Ekspor karet mengalami penurunan sebesar 7.86% dari US $ 2.39 juta pada Mei 2011 menjadi US $ 2.21 juta pada Juni 2011.

Trickle Down EfeckPetani Karet

Ketika kebijakan diatas diformulasikan, dampak besar tetap yang merasakan langsung adalah  petani karet sendiri, ketika ada bea keluar (BK), biaya tetap dibebankan kepada petani itu sendiri.  Dari dulu yang namanya pengusaha dan tangkulak tidak mau rugi dengan kebijakan pemerintah yang pincang ini.

Meminjam teori Richard Rose (1969) sebagai seorang pakar kebijakan ia menyarankan bahwa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah hendaknya dimengerti sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya  yang akibatnya dirasakan betul oleh rakyat dan bagi mereka yang bersangkutan dari pada sebagai suatu keputusan tersendiri. Kebijakan menurutnya dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekadar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu, tapi menimbang untung ruginya. Kebijakan kementerian Perindustrian merencanakan Bea Keluar (BK) tidak terlepas dari  proses kebijakan publik mulai dari formulasi kebijakan, pengesahan kebijakan, implementasi kebijakan dan terakhir evaluasi kebijakan.

Penerapan kebijakan BK terhadap sawit dan kakao misalnya, ternyata terbukti gagal mendorong industri hilir selama ini, sejak dikeluarkan kebijakan bea keluar tetap pemerintah gagal menghentikan ekspor bahan mentah seperti sawit dan kakao tanpa diolah terlebih dahulu.  Apakah belum cukup kebijakan yang gagal dan pincang seperti BK sawit menjadi pelajaran bagi pemangku kebijakan di negeri ini, bukankah evaluasi dalam proses kebijakan sangat penting, sebetulnya bea keluar sawit  sudah cukup menjadi evaluasi  yang hasil gagal.

Sekarang  giliran karet yang dikenakan Bea Keluar  (BK). Kalau  dilihat sepintas, kebijakan yang dibuat idealnya responsif  terhadap efek petani karet, jangan rakyat dibohongi lagi dengan kebijakan insentif atau bahasa mendorong bantuan untuk petani,  terbukti selama ini juga petani di daerah-daerah  relatif kurang memperoleh bantuan, baik dalam bantuan alat untuk berkebun maupun penyuluhan. Bahkan relatif sebagian petani karet di Indonesia kurang mendapat bantuan bibit karet, pupuk, dan alat penyadapan, apabila boleh kita komperatifkan di zaman Orde Baru misalnya, secara langsung saya sendiri merasakan pada waktu itu, banyaknya bantuan berupa bibit,  biaya pemeliharaan karet sampai matang sadap 5 tahun, pupuk, dan alat penunjang petani betul-betul dirasakan oleh petani karet di daerah pada waktu itu.

Sangat tidak kuat argumen mengapa mengenakan BK karet, alasan untuk pengamanan bahan baku juga bisa gugur, dan kebijakan ini gagal mendorong industri hilir, jangankan industri hilir, petani karet  selama ini relatif dibiarkan bertani sendiri secara otonom tanpa bantuan apapun. Terbukti Bea Keluar (BK) seperti kakao, CPO bahkan Bea Keluar (BK Rotan), tidak punya tricle down efeck mendorong industri hilir di daerah, ternyata yang paling merasakan dampak  negatifnya adalah petani sawit.

Kebijakan (BK) Karet Pincang

Kebijakan Kementerian Perindustrian merencanakan penerapan BK untuk karet, terlihat formulasi kebijakannya sangat pincang, Kalau dampak dari Bea Keluar misalnya untuk petani Kementerian Perindustrian memberikan bantuan peralatan pengelolaan barang karet di Sumatera Selatan, Jambi dan Kalimantan Barat, memang itu tugas dan kewajiban pemerintah untuk memberikan bantuan tersebut.

Kebijakan Bea keluar tidak perlu dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian argumen mendasarnya adalah ;Pertama, selama ini Indonesia tidak pernah kita mendengar di dalam negeri kekurangan bahan baku karet.Kedua, harga karet dalam negeri sudah setara dengan harga Internasional. Jadi produsen karet akan memenuhi berapapun kebutuhan karet untuk industri dalam negeri, justru  kebutuhan karet didalam negeri masih terbatas, dan mareka mengekspor sisa produksi sisanya ke pasar dunia, untuk apa kebijakan Biaya Keluar ini terkesan dipaksakan.

Ketiga,alasan penerapan bea keluar untuk menghentikan ekspor bahan mentah tanpa diolah terlebih dahulu, juga gagal ketika kebijakan BK sawit dikenakan, mengapa kebijakan yang gagal ini dipakai lagi. Tentu ini tidak terlepas pembangunan industri yang lemah di dalam negeri selama ini, buktikan  dan munculkan dulu kekuatan pemerintah untuk mempersiapkan pabrik yang mampu mengelola bahan baku dalam negeri menjadi bahan jadi yang siap pakai dengan kualitas tinggi.

Keempat,rakyat kongkrit dan nyata  merasakan dampak sistemik kebijakan yang pincang ini dan terkesan kebijakan yang abal-abal. Pemerintah tidak respon sekedar mencontohkan masih banyak di daerah Sumatera Barat dan Jambi karetnya  tidak produktif lagi secara maksimal sebab tidak pernah diremajakan, tidak ada niat dan iktikad yang baik dari pemerintah untuk meremajakan karet yang sudah tua yang sudah tidak produktif lagi di daerah. Jangan sekali-kali pemerintah mencoba-coba dalam hal ini Kementerian Perindustri membuat kebijakan yang  tidak dirasakan langsung efeknya untuk kesejahteraan petani karet, perlu pemerintah menimbang untung rugi usulan Kementerian Perindustrian ini. Semoga,  2012 karet tidak kena bea keluar!

Pangi Syarwi Adalah  Peneliti di Indonesian Progressive Institute (IPI) 

You are here: Home Opini Bea Keluar (Karet) Anugerah atau Bencana?