Login Form

Pangi Syarwi Chaniago

"Bersama Membangun Bangsa"

Pangi Syarwi Chaniago: Menggeser Rezim Otoritarian

Sulitnya Demokrasi

Demokrasi bisa hancur ketika semuanya ingin jadi penguasa, seperti yang dikatakan Plato dalam pemikirannya Negara Kota (City State). Athena yang berkembang menjadi sebuah negara demokrasi pada masa Pericles,  kemudian hancur pada tahun 404 SM setelah diserang oleh Sparta yang kuat dari segi militer pada perang  Peloponnesia.  Penyebab hancurnya Athena karena demokrasi mengalami dis-order (kondisi ketidak-teraturan). Inilah yang dialami negeri kita hari ini, yang kemudian menjadi kegelisahan kita dengan demokrasi liberal yang kebablasan tentu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Demokrasi dari rakyat untuk rakyat,  suara rakyat adalah suara tuhan, ketika rakyat tidak bertuhan lagi, maka suara rakyat  bisa menjadi suara setan.

Demokrasi dengan segala cacat bawaan yang dibawanya,  ketika ada orang baik-baik, tidak terlibat dalam hukum pidana, terus berjuang  sepenuh hati ditengah masyarakat,  santun, dan berakhlak mulia semantara ada lagi elit yang sudah cacat namanya, jahat, memperkaya diri sendiri, turun ke bawah ketika akan mau kampanye saja, dengan selogan berjuang dan berlindung atas nama rakyat, saat pemilihan dilaksanakan masyarakatnya lapar, diberi uang seratus ribu rupiah oleh yang cacat nama tadi,  pertanyaanya siapa yang akan dipilih? Ternyata yang memberi uang tadi terpilih “rasional choice”, inilah yang kemudian  menjadi elit penguasa di republik ini. Ketika elit dan penguasa  jahat terpilih menjadi pemimpin  dalam negara, maka ini adalah bentuk hukuman dan siksaan dari Tuhan kepada rakyatnya. Tesisnya demokrasi kita relatif  tidak menghasilkan sirkulasi elit atau pemimpin yang berkualitas (high political).

Dalam konteks ini, penulis tidak anti akan demokrasi, tapi yang menjadi kegelisahan kita akhir-akhir ini adalah demokrasi yang liberal (kebablasan), kebebasan yang sebebas- bebasnya, demokrasi yang sudah bertentangan dengan nilai-nilai humanis pancasila, sehingga demokrasi gagal menciptakan kondisi yang teratur dalam masyarakat, sebaliknya yang terjadi kondisi, ketidak- teraturan (dis-order), tidak bisa dipungkiri untuk saat ini demokrasi yang  relatif  baik dibandingkan dengan sistem yang ada.

Alangkah lucunya negeri ini, inilah segelintir penyakit yang dimiliki oleh negara, apakah tablet demokrasi mampu untuk menyehatkan bangsa ini? pemilihan kepala daerah yang penuh dengan anarkisme, tidak menerima kekalahan dalam pertarungan, korupsi yang semakin parah, negara demokrasi akan hancur ketika semua elitnya sudah melakukan korupsi, pemerataan pembangunan yang tidak terjadi,  demokrasi yang tidak lagi sesuai dengan nilai-nilai pancasila, yang berasal dan bersumber dari nilai-nilai yang diyakini dari nenek moyang.

Kemunduran Demokrasi

Pemilihan Gubernur jangan kembali ke belakang, penolakan terhadap usul pemerintahan agar pemilihan Gubernur dikembalikan kepada DPRD semakin terdengar di DPR, (kompas, 13/12/2010). Setelah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Kebangkitan Bangsa turut menolak usulan pemerintah yang ingin mengembalikan pemilihan gubernur pada DPRD.

Namun di era Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II saat ini, terdapat ide untuk mengembalikan pemilihan Gubernur kepada DPRD. Hal ini tentunya mengundang protes dari berbagai kalangan. Selain itu, niat untuk mengembalikan pemilihan Gubernur kepada DPRD menandakan inkonsistensi yang tidak teguh pada prinsip dan sistem yang telah ditetapkan. Apabila sikap ini terus dilakukan tidak baik bagi perkembangan demokrasi dan sistem politik kita ke depannya.

Disadari atau tidak, dikembalikannya pemilihan Gubernur kepada DPRD-yang notabene didukung oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD- merupakan bentuk kemunduran dari demokrasi di negeri ini. Saat ini Indonesia disebut sebagai negara demokrasi terbesar ke-3 di dunia setelah Amerika dan India. Apabila kedaulatan rakyat daerah melalui Pemilihan Gubernur secara langsung dikembalikan kepada DPRD, maka ada satu poin demokrasi yang terkurangi.

Jika kita merujuk pada argumen-argumen pihak yang pro terhadap pengembalian Pemilihan Gubernur kepada DPRD, bahwa pemilihan langsung mengakibatkan pemborosan biaya politik, timbulnya konflik horizontal di masyarakat, terciptanya peluang bagi pihak-pihak yang tidakcapable untuk mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah. Namun dengan dikembalikannya pemilihan Gubernur kepada DPRD, tidak akan menyeselasaikan masalah, justru nilai demokrasi di daerah menjadi mundur dan luntur.

Demokrasi dan kemapanan politik membutuhkan proses dan tidak bisa instant. Amerika Serikat sebagai negara demokrasi terbesar di dunia telah membangun sistem demokrasinya selamat 300 tahun. Indonesia sejak reformasi 1998 baru melaksanakan demokrasi selama 12 tahun dan pemilihan Kepala Daerah sendiri baru berlangsung selama 5 tahun.

Dengan demikian, pemilihan kepala daerah secara langsung adalah pilihan rasional yang dijamin pula secara konstitusi. Kalau ada wacana mengembalikan pemilihan kepala daerah melalui DPRD maka hal itu adalah inkonstitusional dan bakal memasung  hak-hak demokrasi rakyat.

Sekali lagi jangan coba-coba pemerintah tiba-tiba mengambil langsung kedaulatan rakyat yang sudah dimiliki rakyat selama ini. Lakukan dengan cara-cara yang telah diatur oleh undang-undang, paling tidak melalui referendum, artinya ditanyakan kembali kepada rakyat, setuju atau tidak setuju, kalau rakyat setuju Gubernur dipilih oleh DPRD, berarti itulah legitimasi rakyat yang harus dilindungi. Semoga bangsa kita tidak lupa lagi.

Demokrasi Adalah Pilihan Yang Paling Sedikit Jeleknya

Sistem demokrasi di Indonesia merupakan pilihan yang patut dihormati dan dilaksanakan sebaik mungkin, terlepas dari segala perbedaan pandangan berkaitan dengan demokrasi itu sendiri. Apalagi sekarang, Indonesia telah berhasil memasuki era reformasi. Namun sayangnya, kemajuan yang didapatkan masih sangat sedikit, jika tidak ingin dikatakan stagnan atau bahkan mundur.

Ada dua pandangan berkaitan dengan demokrasi pasca reformasi. Ada yang bilang demokrasi berhasil. Demokrasi sudah on the track. Salah satunya karena kekuasaan presiden sudah dibatasi. Tetapi, ada juga yang mengatakan demokrasi justru rusak. Tandanya, korupsi semakin merajalela. Bahkan pemerintah menjadi lemah, tidak bisa berbuat apa-apa, anomali-anomali dalam praktik demokrasi yang muncul pasca reformasi.

Dalam konteks ini, munculnya anomali tersebut dikarenakan Indonesia masih dalam masa transisi demokrasi. masa transisi demokrasi sebuah negara, secara teoritis, adalah dua kali pemilihan umum, baru kemudian beranjak kepada tahapan berikutnya, yakni konsolidasi demokrasi. Ternyata teori ini tidak berlaku di Indonesia. Sudah tiga kali pemilu, Indonesia masih belum mempunyai kondisi ketatanegaraan yang stabil. “Ada apa ini? Sekarang ini situasi kita sangat ambigu, ini sudah di luar kewajaran.

Oleh karena itu, tantangan ke depan adalah bagaimana melakukan percepatan dalam proses transisi demokrasi ini. Terutama bagaimana melakukan langkah-langkah dan pembenahan yang komprehensif, sistematis dan mempunyai tujuan yang jelas. Semua itu dilakukan untuk mencapai demokrasi substansial. Karena, sekarang ini Indonesia masih berkutat pada pelaksanaan demokrasi prosedural, belum menyentuh demokrasi yang bermakna dan substantif.

Buah Simalakama Demokrasi

Persoalan lain demokrasi muncul dalam bentuk otonomi daerah lewat desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas perbantuan. Pemerintah pusat memiliki kewenangan (urusan) yang dibatasi dalam politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama. Sementara, urusan-urusan lain dikelola secara bersama-sama oleh pemerintah daerah, yakni pemerintah provinsi, kabupaten dan kota yang antara lain meliputi pendidikan, kesehatan, ketenagarakerjaan, dan lingkungan hidup. Hanya saja, implementasi masih sangat terbatas, terutama keterlambatan pemerintah pusat dalam mengeluarkan peraturan-peraturan perundang-undangan sebagai turunan dari undang-undang yang mengatur tentang otonomi daerah, yakni UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Kepala dan wakil kepada daerah bahkan dipilih secara langsung sejak 1 Juni 2005. Pemilihan langsung kepala daerah ini, walaupun masih berasal dari kandidat yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai-partai politik, tanpa melibatkan calon independen, telah memberi jalan bagi kemunculan pemimpin-pemimpin daerah yang populer, sekaligus juga menyebabkan pembentukan faksi-faksi politik di daerah yang bisa jadi mengarah kepada oligarki.

Yang tidak kalah penting adalah kemunculan daerah-daerah khusus dan istimewa yang mempunyai struktur pemerintahan yang berbeda dengan daerah-daerah yang diatur lewat UU No. 32/2004 itu. Provinsi Papua diatur lewat UU No. 21/2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua. Aceh diatur lewat UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh. Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta sedang bergulat dengan rancangan perubahan undang-undang tersendiri. Dengan model otonomi khusus, daerah istimewa dan daerah khusus ini, terdapat pilihan pemerintahan lokal yang tidak lagi seragam.

 

You are here: Home Makalah Pangi Syarwi Chaniago: Menggeser Rezim Otoritarian