Login Form

Pangi Syarwi Chaniago

"Bersama Membangun Bangsa"

Pangi Syarwi Chaniago:Demokrasi Tak Datang Alamiah

Masa Depan Demokrasi di Indonesia

Masa depan demokrasi akan sangat ditentukan oleh keberadaan dan kinerja pranata-pranata demokrasi formal, seperti legislatif, eksekutif dan yudikatif. Demokrasi juga membutuhkan kaum demokrat. Dalam level yang luas, demokrasi membutuhkan partai-partai politik moderen dan profesional yang sekarang masih terlihat gagu dan hanya memikirkan diri sendiri.

Tidak hanya itu, demokrasi diharapkan mampu menjadikan negara kuat. Demokrasi di negara yang tidak kuat akan mengalami masa transisi yang panjang. Dan ini sangat merugikan bangsa dan negara. Demokrasi di negara kuat (seperti Amerika) akan berdampak positif bagi rakyat. Sedangkan demokrasi di negara berkembang seperti Indonesia tanpa menghasilkan negara yang kuat justru tidak akan mampu mensejahterakan rakyatnya. Negara yang kuat tidak identik dengan otoritarianisme maupun militerisme.

Demokrasi di Indonesia memberikan harapan akan tumbuhnya masyarakat baru yang memiliki kebebasan berpendapat, berserikat, berumpul, berpolitik dimana masyarakat mengharap adanya iklim ekonomi yang kondusif. Untuk menghadapi tantangan dan mengelola harapan ini agar menjadi kenyataan dibutuhkan kerjasama antar kelompok dan partai politik agar demokrasi bisa berkembang ke arah yang lebih baik.

Banyak yang mulai menyebut bahwa demokrasi akan kehilangan pesona. Upaya meruntuhkan demokrasi juga terjadi dengan kemunculan kelompok-kelompok teroris dan fundamentalis, serta gerakan-gerakan politik yang mendefinisikan suara publik dengan sekehendak hati. Kelompok-kelompok itu berasal dari gerakan-gerakan internasional yang bertarung di tingkat nasional, tetapi juga dipicu oleh orang-orang yang pernah menjalankan pemerintahan dan kecewa dengan pemerintahan yang sedang berkuasa.

 Kemajuan Demokrasi Era Reformasi

Persebaran lain demokrasi muncul dalam bentuk otonomi daerah lewat desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas perbantuan, otonomi khusus untuk Papua dan Aceh yang ketika regime orde baru, yang bersifat sentralistik mengalirkan darah peperangan saudara di negeri ini, kita jangan lupa lagi dengan GAM, dan peperangan sebelum reformasi terjadi di negeri ini, semuanya tidak terlepas dari kontribusi demokrasi yang selama ini kita pegang.

Selain dari itu berhubunagan dengan penegakan hukum setelah reformasi munculnya KPK dalam tugas pemberantasan korupsi. Paket politik yang berkembang pesat setalah reformasi yaitu munculnya parpol, media massa bebas berbicara yang selama orde baru dibungkam, munculnya LSM ibarat jamur seperti ICW, Cetro dan lain-lain. Pemilu yang dilaksanakan secara demokratis, berupa pemilihan  Gubernur, Bupati, Walikota secara langsung yang merupakan bagian dari kemajuan demokrasi  yang tidak bisa pungkiri di negeri ini. Selanjutnya, terjadi lagi pergeseran setelah reformasi yaitu MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara. Inilah uraian singkat efek dari perkembangan demokrasi di Indonesia.

Demokrasi Untuk Siapa?

Dengan segala cacat bawaan yang dibawa demokrasi masih tetap manjadi harapan dan masa depan di negeri ini, dari semua sistem yang ada didunia demokrasi masih tetap hidup dan terus berkembang di berbagai negara. Kalau dibandingkan dengan sistem Monarki, Aristokrasi, Oligarki,  sekali lagi untuk saat ini demokrasi masih tetap relevan dan diangap terbaik dibandingkan dengan sistem pemerintahan yang ada selama ini, dengan segala kelebihan dan kekurangannya nilai yang dimilikinya akan sempurna apabila dibangun dengan kesunguhan dan kesabaran.

Apabila sikap ini terus dilakukan tidak baik bagi perkembangan demokrasi dan sistem politik kita kedepannya. Demokrasi dan kemapanan politik membutuhkan proses dan tidak bisa instant, yang jelas kita tidak sabar. Amerika Serikat sebagai negara demokrasi terbesar di dunia telah membangun sistem demokrasinya selamat 300 tahun. Indonesia sejak reformasi 1998 baru melaksanakan demokrasi selama 12 tahun dan pemilihan Kepala Daerah secara langsung, sendiri baru berlangsung selama 5 tahun.

Hari ini ada keinginan untuk mengembalikan pemilihan Gubernur oleh DPRD, ini adalah bentuk kemunduran demokrasi, setelah akhir-akhir ini sedang panas di perbincangkan oleh Mendagri, setelah lama kita menunggu pemilihan langsung, setelah bosan dengan regime orde baru yang penuh dengan intrik politik, alasan mahalnya biaya pemilu dan sengketa pemilu menjadi alasan dikembalikan lagi pemilihan Gubernur oleh DPRD, kita jangan lupa lagi selama 32 tahun dibawah regime orde baru Gubernur dipilih oleh DPRD.

Jawaban dari pertanyaan, demokrasi untuk siapa? Yang jelas untuk rakyat, karena nilai-nilai yang dijelaskan dalam konsepsi demokrasi adalah untuk kesejahteraan rakyat, ketika kesejahteraan belum terwujud apakah kemudian kita akan ganti sistem ini, karena demokrasi tidak mampu menjawabkesejahteraan rakyat. Penulis masih manaruh harapan yang besar terhadap demokrasi, untuk hari ini butuh kesabaran dalam menjalankannya, mungkin untuk 10 atau 20 tahun kedepan kita akan mampu menjawab sistem yang kita yakini dan sudah dijalankan ini.

Harus Yakin Dengan Demokrasi

Ketika demokrasi belum kunjung memberikan kesejahteraan, kepercayaan atasnya bisa menjelma menjadi keraguan dan bahkan keputusasaan. Pada titik ini, kepercayaan kita atas demokrasi sebenarnya sedang dipertaruhkan. Padahal, penerapan demokrasi meniscayakan keuletan, kesabaran, kesungguhan, dan integritas; sebuah kualitas karakter pantang menyerah yang akan mengantarkan kita pada entitas ”demokrasi penuh” (full-fledged democracy).

Sebagai bangsa yang baru belajar berdemokrasi, trial and error, menjadi hal yang lumrah. Yang tidak lumrah adalah ketika kita gagal belajar dari kesalahan masa lalu sehingga kita terjatuh pada lubang kesalahan yang sama. Yang terpenting dalam berdemokrasi, dengan demikian, adalah proses, bukan hasil; bagaimana kita bisa menikmati setiap jengkal langkah kita sebagai sebuah proses ”menjadi” yang penuh makna. Dan, setiap keberhasilan kita melewati setiap jengkal tersebut patut dirayakan dan diapresiasi sebagai batu pijakan untuk langkah berikutnya.

Perjalanan menuju full-fledged democracy jelas penuh onak dan duri. Di hadapan kita telah menghadang serangkaian ”uji kesetiaan” (litmus test) yang dipersyaratkan demokrasi. Di luar diskursus publik tentang substansi, ”jenis kelamin”, dan mekanisme berdemokrasi, membuncahnya kejahatan ”kerah putih” oleh elite politik dan birokrasi di segala lini yang berujung pada tergadaikannya kesejahteraan rakyat merepresentasikan salah satu episodelitmus test yang dimaksud.

Berbagai kasus hukum yang mengemuka akhir-akhir ini, seperti fenomena mafia peradilan, makelar kasus, dan skandal Centurygate, tidak lebih dari onak-duri demokrasi yang harus dilalui secara dewasa dan bermartabat.

Namun, perlu dicatat perjalanan menuju ”demokrasi penuh” harus dimaknai sebagai never-ending business. Artinya, kesempurnaan bangsa dalam berdemokrasi merupakan pergumulan eksistensial yang tak pernah usai. Sedemokratis dan semakmur apa pun sebuah bangsa tidak otomatis terbebas dari persoalan. Persoalan jelas menjadi keniscayaan bagi seluruh bangsa; tinggal bagaimana setiap bangsa mendekati dan menyelesaikan persoalan yang dimaksud. Yang jelas, semakin demokratis sebuah bangsa, semakin dewasa dia menyikapi dan menyelesaikan berbagai persoalan. Begitu pula sebaliknya.

Oleh karena itu, belum berlabuhnya kesejahteraan secara merata bukan alasan untuk berpaling dari demokrasi. Kita harus tetap memelihara asa dan keyakinan terhadapnya. Kita juga tidak berada pada posisi memilih salah satu di antara dua pilihan yang saling menegasikan, demokrasi atau kesejahteraan. Keduanya ibarat dua sisi dari satu koin uang yang sama: sama-sama penting karena menyangkut hajat hidup setiap warga negara.

Pekerjaan Rumah Demokrasi

Dalam studi-studi mengenai transisi pemerintahan dari regime otoriter ke regime demokrasi, ilmuan-ilmuan politik selalu membahas pentingnya pembangunan dari sumber daya kelembagaan politik (institusional), yang menitip beratkan pada sumber daya manusia, jika budaya-budaya politik sudah terbangun (well-develoved), proses transisi akan berjalan dengan lancar. Sebaliknya jika lembaga-lembaga politik belum terbangun dengan baik, proses transisi demokrasi akan terjadi stagnasi ditengah jalan.

Ilmuan politik terkenal, Juan Linz dan Alfred Stepan, lima lembaga politik berikut sumber daya yang harus dimiliki dengan baik oleh suatu sistem politik agar dapat berfungsi dengan baik. Kelima lembaga politik tersebut adalah aparatur negara, masyarakat politik (political, society), masyarakat ekonomi (economic,society), masyarakat madani (civil society), serta penegak hukum (rule of law).

Penulis lebih berani mengatakan bahwa proses transisi atau jawaban dari pekerjaan rumah yang telah ditinggalkan setelah kita mencoba transisi dari  regime otoriter ke regime demokrasi adalah lebih kepada lima pekerjaan rumah yang ditinggalkan oleh demokrasi.

Transisi demokrasi dari  regime otoriter ke regime demokrasi di Indonesia belum  terjadi yang namanya terbangunnya masyarakat madani dan aparat pelaksanaan hukum, pada rezim orde baru atau otoriter yang tidak dimiliki dari 5 (lima) lembaga tadi yaitu, masyarakat madani, dan penegakan hukum, yang ada hanya tiga lembaga yang dijalankan pada regime otoriter sementara 2 (dua) lagi tidak jalan. Inilah pekerjaan rumah yang harus dikerjakan oleh regime demokrasi yaitu, terbangunnya masyarakat madani, dan penegakan hukum, kalau dua ini tidak dijalankan maka proses transisi dari otoriter ke demokrasi akan stagnan atau tidak berjalan.

Solusi dari penulis, ketika berhubungan dengan pekerjaan rumah yang ditinggalkan setelah reformasi transisi regime otoriter ke regime demokrasi diantaranya. Pertama, tranparancy sangat penting dalam menjalankan demokrasi, ketika bersih saja tidak cukup dalam pemerintahan tanpa ada arah kebijakan yang jelas dan tegas. Kedua, penegakan hukum adalah tidak bisa dipungkiri, tanpa adanya penegakan hukum dan kepastian hukum, maka demokrasi akan kehilangan roh dan tidak ada bedanya dengan regime otoriter. Artinya adalah, ahli peradilan (konsisten, tidak tebang pilih dalam kasus korupsi),  bagaimana kemudian memberikan kepastian bahwa era-demokrasi lebih baik dari pada regime otoriter. Ketiga, DPR di parlemen meski mendorong lembaga- lembaga negara seperti KPK, MK dan KY dalam pemberantasan korupsi, dan akhir-akhir ini munculnya lembaga diluar konstitusional seperti Satgas Mafia Hukum, jelas ini mengangu kerja lembaga yang sudah kuat secara konstitusional, kenapa kita tidak fokus dan mendukung sepenuhnya pada lembaga yang sudah jelas. Kelima,percepatan demokritisasi melalui persamaan dalam hukum dan kebebasan.

Terakhir, DPR harus melihatkan citra yang baik di depan publik, akhir-akhir ini DPR citranya menurun didepan publik akibat seringkali studi banding dan minta kenaikan gaji, yang tidak sejalan dengan kinerja dalam proses RUU, bayangkan saja RUU tentang jaminan sosial untuk kemiskinan saja sampai sekarang belum selesai-selesai padahal kita telah mardeka selama 63 tahun, memalukan, bagaimana kita mau menguranggi angka anak terlantar dan orang miskin negeri ini.

Ekonomi keuangan kita masih misteri sampai hari ini, terbukti kenapa sampai hari ini, aturan perdagangan bebas yang belum jelas pandangan dan undang-undang yang mengaturnya  masih mengunakan aturan VOC, padahal perdagangan bebas, kalau tidak ada aturan yang berpihak maka bisa jadi industri dalam negeri akan gulung tikar, karena tidak ada produk hukum yang secara tegas mengatur mana yang boleh diimpor dan diekspor, seperti arah kebijakan cina yang secara jelas telah diatur  dalam undang-undangnya.

 Belum lagi ketika kita berbicara tentang pendidikan, memang anggaran pendidikan sudah 20% dari APBN, tapi yang menjadi pertanyaan, berapa persen Departemen Pendidikan dapat menyerap anggaran 200 triliunan tersebut, tidak adanya inovasi program pendidikan, anggaran pendidikan sudah banyak tapi substansinya tujuan pendidikan nasional belum terwujud, ditambah lagi program Ujian Akhir Nasional (UAN) yang perlu ditinjau kembali, bagaimana pendidikan kita memberikan kebebasan dan menghindari tekanan, yang tidak baik untuk anak bangsa ini.

Di era- Demokrasi yang kita jalani di negeri ini adalagi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dengan serius yaitu masalah krisis energi dan krisis pangan yang sudah ada didepan mata kita. Begitu banyak pekerjaan rumah pada regime demokrasi ini yang pemerintah meski punya pandangan yang jelas. Komplikasinya permasalahan di negeri  dengan harapan elit bisa menyelesaikan pekerjaan rumah ini, sehingga kita yakin kemudian bahwa regime demokrasi lebih baik dibandingkan dengan regime otoriter. Kita tungu saja. Semoga!!

 

 

You are here: Home Makalah Pangi Syarwi Chaniago:Demokrasi Tak Datang Alamiah