Login Form

Pangi Syarwi Chaniago

"Bersama Membangun Bangsa"

Pangi Syarwi Chaniago: Perbandingan DPD dan Senat

B.     SENAT DI AUSTRALIA (Bicameral: House Of Representatives dan Senate)

a. Senat

Australia menganut system 2 (dua) kamar yaitu House of Representatives (setara DPR di Indonesia) dan Senate (setara dengan DPD di Indonesia) yang anggotanya dipilih secara proporsional, dan House of Representatives yang anggotanya dipilih secara preferensial.

Dalam Parlemen Australia, terdapat 76 anggota Senat yang biasa disebut dengan istilah senator, di mana 12 orang masing-masing berasal dari 6 negara bagian dan 2 orang masing-masing berasal dari 2 wilayah khusus.  Anggota Senat dipilih untuk jangka waktu 6 (enam) tahun, dengan setengah pemberhentian setiap tiga tahun sekali. Dengan mengggunakan sistem pemilihan proposional, setiap negara bagian dan wilayah khusus di Australia akan menjadi satu daerah pemilihan di saat mereka memilih calon anggota Senatnya. Pada praktinya, sistem ini akan memberikan kemudahan bagi calon independen dan para kandidat dari partai-partai kecil untuk dipilih. Sebaliknya, sistem ini akan lebih menyulitkan partai-partai besar untuk memperoleh suara mayoritas di dalam Senat.

B. Kekuasaan Senat (Australia)

·         Dalam pembuatan UU senat (DPD di Indonesia) mempunyai kekusaan yang sama dengan House of Representative (DPR di Indonesia).

·         Tidak dapat mengusulkan dan mengamandemen RUU finansial, tetapi hanya dapat mengembalikan legislasi permintaan amandemen dari kamar pertama (House Of Representatif)

·         Rancangan Undang-Undang (RUU) dapat diajukan oleh setiap anggota Senat maupun,House of Representative tetapi dalam praktiknya rancangan tersebut lebih sering diajukan oleh para menteri pada pemerintahan.  RUU yang diajukan harus disetujui oleh mayoritas anggota pada setiap kamarnya. Jika Senat danHouse of Representative tidak menyetujui rancangan undang-undang, maka Konstitusi Australia menentukan bahwa untuk beberapa kondisi tertentu, pemilihan ulang dapat dilaksanakan untuk seluruh anggota di kedua kamar. Namun demikian, hingga saat ini baru terjadi enam kali pemilihan ulang seperti tersebut selama lebih dari 100 tahun perjalanan politik Australia.

·         Senat memberikan kesempatan kepada anggotanya masing-masing untuk berpendapat mengenai hal-hal yang menjadi perhatian bagi mereka yang diwakilkannya. Mereka juga memperdebatkan mengenai isi RUU, kebijakan pemerintah, serta kebijakan publik lainnya yang dianggap cukup penting. Tim khusus dibentuk oleh tiap kamar untuk melakukan investigasi dan kemudian melaporkan hasilnya terkait dengan kepentingan publik.

·         Senat terdapat sesi harian berupa ”Question Times”, di mana anggota senat dapat bertanya secara mendalam tentang sesuatu hal kepada Menteri terkait. Mereka menggunakan kesempatan tersebut untuk menggali informasi dan dalam hal anggota non-pemerintah kesempatan tersebut digunakan sebagai sarana untuk menguji para menteri. Kebijakan dan tindakan pemerintah, termasuk mengenai Anggaran Belanja, juga diperiksa secara seksama oleh tim khusus senat.

·         Senat di Australia, Three-Fold Committee Systemmempunyai kekuasaan untuk mengawasi jalannya pemerintahan.

·         Senat di Australia meneliti ulang setiap RUU yang diajukan DPR. Kedua, melalui three-fold committee system mempunyai kekuasaan untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Dalam fungsi legislasi, setiap anggota senat berhak mengajukan suatu RUU

C.    Analisis Perbandingan Tugas dan Fungsi Senat di Australia dengan DPD di Indonesia

Jika lembaga seperti  DPD disebut sebagai bagian dari parlemen, sudah selayaknya tugas penting membuat UU itu (fungsi legislasi) menjadi salah satu kerja inti DPD. DPD belum diberikan peran yang berimplikasi secara legal formal dalam setiap pengambilan keputusan bidang legislasi. Hal ini dapat dilihat dari proses yang selama ini berjalan antara DPR dan DPD.  DPD hanya memiliki peran konsultatif sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22D UUD 1945.

Sedangkan Senate di Australia mempunyai wewenang khusus memberi pertimbangan dan persetujuan (advice and consent) mengenai perjanjian luar negeri, pengangkatan duta, konsul, menteri, hakim federal, dan pejabat–pejabat lain yang ditentukan undang-undang. Meskipun DPD dan Senate memiliki persamaan fungsi yakni sebagai representative dari masing–masing daerah tetapi memiliki beberapa perbedaan.

Di Austaralia senat diberikan kekuasaan khusus oleh konstitusinya, diantaranya adalah senat merupakan kekuasaan satu-satunya untuk mencoba semua impeachment. Australia dikategorikan sebagai strong bicameralism, karena mempunyai symmetrical chambers dengan kekuasaan yang diberikan konstitusi sama dengan kamar pertama, dan juga mempunyai legitimasi demokratis karena dipilih secara langsung, dan juga incongruent karena berbeda dalam komposisinya, house of representatives sebagai perwakilan politik, sedangkan senatesebagai perwakilan negara bagian.  Dengan demikian lembaga legislatif . Di Australia dirasakan lebih kokoh dari pada di Indonesia yang tidak memiliki keseimbangan kewenangan antara DPR dan DPD. Di Australia yang memakai sistem bikameral, senate (setara dengan DPD) diberi kewenangan besar untuk mengimbangi posisi house of representative (setara dengan DPR). Misalnya di Australia, paling tidak,  senat mempunyai dua fungsi utama.

Di Australia, senat (senate atau upper house) diberi kewenangan besar untuk mengimbangi posisi DPR (house of representative). Paling tidak, senat mempunyai dua fungsi utama. Pertama, meneliti ulang setiap RUU yang diajukan DPR. Kedua, melalui three-fold committee systemmempunyai kekuasaan untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Dalam fungsi legislasi, senat mempunyai kekuasaan yang sama dengan DPR untuk mengajukan RUU. Bahkan, setiap anggota senat berhak mengajukan suatu RUU

Senate di Australia memiliki original power yang memiliki tugas untuk memberi pertimbangan dan persetujuan mengenai perjanjian luar negeri, pengangkatan duta, konsul, menteri, hakim federal, dan pejabat-pejabat lain yang ditentukan dalam undang–undang.             Beda halnya dengan DPD, Senate di Australia dapat mengikutsertakan daerah dalam menetukan politik dan pengelolaan Negara melalui pembentukan undang–undang, dan pengawasan atas jalannya pemerintahan, bukan sekedar persoalan daerah.  Bahkan banyak ahli mengatakan bahwa Senate di Australia dalam parlemen mempunyai kekuasaan lebih besar.  Hal tersebut dikarenakan Senate secara umum adalah suatu badan legislatif tetapi terkadang menjadi badan eksekutif atau yudikatif.

Berdasarkan tugas dan wewenang serta fungsi DPD tersebut di atas, meskipun substansi tugas dan yang menjadi kewenangannya cukup memadai sesuai tanggung jawab sebagai wakil daerah, namun pemikiran dan aspirasi  para anggota DPD sesuai substansinya  tidak diberikan kekuasaan yang memadai. Kewenangan hanya sebatas mengajukan usulan kepada DPR dan melakukan pembahasan usulan DPD dengan DPR dan pemerintah pada tahap awal pembicaraan tingkat I. Memberikan pertimbangan yang diberikan dalam bentuk tertulis, serta melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang undang. Jika ditelaah lebih dalam  maka tugas dan fungsi serta wewenang DPD menjadi tidak sebanding dengan tugas dan fungsi yang luhur dan mulia dalam upaya mengembangkan daerah, sehingga ada kecenderungan kedudukan DPD  tidak efektif. Sebab mekanisme kerja seperti tersebut di atas jelas tidak terjadi umpan balik mengenai substansi yang diusulkan DPD,  yang jelas berbeda dengan senat di Australia yang memiliki tugas dan fungsi yang kuat bahkan setara dengan DPR (house repsentatif). 

Tugas Senat di Australia salah satunya adalah melakukan pengawasan dan investigasi terhadap pemerintah, masing-masing Anggota dapat mempertanyakan kepada pemerintah mengenai kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah maupun anggaran yang dikelola oleh pemerintah.  Pengawasan ini dilakukan sesuai dengan komisinya masing-masing. Pengawasan itu dapat dilakukan di daerah, tidak perlu di gedung Senat, tetapi dapat dimana saja.  Untuk menjadi Anggota Senat yang sukses adalah harus mempunyai semangat, bukan karena uang. Gaji yang besar tidak cukup, tetapi semangatnya. Jadi harus memperjuangkan hak-hak/aspirasi rakyat daerah yang diwakilinya.

Untuk memperkuat tugas seorang Senator dia harus bisa mensosialisasikan dirinya dan harus dapat menggunakan dan memanfaatkan pers, dan televisi sebagai media utama dalam mempublikasikan tugas-tugas yang dilakukannya. Sebagai seorang politisi harus jenius, hidupnya harus memikirkan masa depan dan kesejahteraan rakyat serta menyelesaikan segala masalah yang dihadapi oleh rakyatnya. 

Keterbatasan itu memberi makna, gagasan menciptakan dua kamar dengan kekuatan berimbang untuk mengakomodasi kepentingan daerah dalam menciptakan keadilan distribusi kekuasaan gagal karena perubahan UUD 1945 yang bias kepentingan DPR. Kegagalan ini akan berdampak pada melemahnya artikulasi politik daerah pada setiap proses pembuatan keputusan di tingkat nasional. Dengan demikian sulit membantah sinyalemen bahwa keberadaan DPD hanya sebagai pelengkap dalam sistem perwakilan.

 

BAB III

PENUTU

Kesimpulan

v  Fungsi tugas  dan  kewenangan Senat di Australia sunguh kuat (strong bicameral).

v  Fungsi  tugas dan kewenangan  DPD di Indonesia sunguh lemah (soft bicameral).

v  Senat (DPD) di Australia yang memiliki tugas dan fungsi yang kuat bahkan setara dengan DPR (house repsentatif). 

v  DPR memiliki kewenangan yang lebih luas dibandingkan DPD. Berbeda dengan Senat di Australia diberikan kewenangan dalam mengimbangi posisi DPR (house repsentatif).

v  Senat di Australia dalam parlemen mempunyai kekuasaan lebih besar, dalam menetukan politik dan pengelolaan Negara melalui pembentukan undang–              undang, membatalkan UU dan pengawasan atas jalannya pemerintahan,

v  DPD di Indonesia dalam parlemen mempunyai kekuasaan lebih kecil, tidak dilibatkan dalam pengelolaan Negara, pembentukan UU, dan fungsi pengawasan pemerintah.

v  Di Australia Senat, secara umum adalah suatu badan legislatif dalam sistem bicameral tetapi terkadang menjadi badan eksekutif atau yudikatif.

v  DPD di Indonesia hanya memiliki peran konsultatif, tidak pada peran pengambil keputusan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22D UUD 1945.

v  Senat (DPD) di Australia mempunyai wewenang khusus “original power” memberi pertimbangan dan persetujuan (advice and consent) mengenai perjanjian luar negeri, pengangkatan duta, konsul, menteri, hakim federal, dan pejabat–pejabat lain yang ditentukan undang-undang.

v  DPD di Indonesia tidak mempunyai wewenang khusus “original power” dalam memberikan pertimbangan dan persetujuan (advice and consent).  Dominasi DPR yang mempunyai wewenang khusus dalam pertimbangan (fit- propertest) dalam mengisi jabatan panglima TNI,  Kapolri, menentukan 3 (tiga) dari sembilan hakim Mahkamah Konstitusi, KPU, BPK, Komnas HAM dan duta besar.

 

 

You are here: Home Makalah Pangi Syarwi Chaniago: Perbandingan DPD dan Senat