Login Form

Pangi Syarwi Chaniago

"Bersama Membangun Bangsa"

Pangi Syarwi Chaniago: Krisis Moneter 1998 Mungkinkah Terulang?

Bagaimana  Kriris Tahun 1997 Tidak Terulang Lagi?

Krisis moneter pada tahun 1997 merupakan krisis yang menyedihkan.  Namun pada tahun 2010 ternyata Indonesia lebih kuat dan lebih siap menghadapi  krisis yang menerjang Eropa apabila dibandingkan dengan krisis  tahun 1997. Artinya,  lebih siap dan lebih kuat dalam menghadapi guncangan besar. Indonesia mampu melewati masa-masa sulit pada tahun 2010 yang juga punya pengaruh yang besar, masuknya Indonesia menjadi negara G-20 menunjukkan sistem ekonomi kita  relatif lebih stabil.

 Menurut pandangan penulis agar kita mempu melewati goncangan besar krisis agar tidak terulang kembali . Maka perlu ada piranti atau elemen untuk mencegah agar pristiwa yang menyedihkan tidak terjadi lagi, tentu para ekonom, pemerintah, harus mempersiapkan elemen-elemen ekonomi yang kuat, cukup pengalaman krisis pada tahun 1997, yang pada waktu itu semua orang mengatakan sistem ekonomi atau apa yang dilakukan oleh Soeharto sudah pada jalur yang benar di Thailand, Indonesia dan  Korea Selatan, tiba-tiba menjadi gelap, setelah pembagunan yang dilakukan oleh Soeharto dipuji-puji, sampai pada titik puncaknya Soeharto menjadi bapak pembangunan di negeri ini,  sebab selama 32 tahun pertumbuhan ekonomi tumbuh dengan pesat, penduduk miskin berkurang drastis. Tapi tetap yang menjadi pertanyaan penulis bagaiamana krisis ekonomi ketika itu terjadi dan bagaimana antisipasi kebijakan dan alternatif sistem ekonomi yang dipersiapkan ketika terjadi goncangan krisis, dan kejadian krisis 1997 tidak terulang lagi?

Belajar dari pengalaman krisis 1997 menjadikan antisipasi kebijakan atau sistem ekonomi kita justru lebih siap disbanding sebelumnya, terbukti pada tahun 2010 ketika krisis yang terjadi di Eropa,  yang merembes pengaruhnya  ke negara Asia  negara kita mampu  melewati  masa krisis dengan baik.

Kebijakan antisipasi seperti apa yang meski dilakukan agar krisis 1997 tidak terulang lagi?;Pertama, menurut penulis ”liberalisasi pasar modal”, artinya secara emperis krisis ekonomi  1997 diawali oleh terdepresinya  mata uangBath (Thailand) yang kemudian menyebar ke Indonesia , Malaysia, Korea selatan dan Filiphina,  terdapat kesepakatan bahwa krisis ekonomi tersebut dipicu dari krisis moneter (monetary side), karena mata uang Asia  “over Valued”  terhadap dolar AS  sehingga menjadi sasaran empuk para spekulan, salah satu tanda mata uang itu  terlalu tinggi terhadap dolar  yang bisa dilacak dari tingkat kompetisi komoditas yang rendah dari  pasar Internasional  sehingga neraca keuanagan cenderung defisit.

 Para spekulan paham betul sebagian ekonomi Asia  ekonominya ditandai oleh dua hal; Pertama, cadangan devisa  yang mepet. Kedua, adalah utang luar negeri yang berjibun baik pemerintah maupun koperasi swasta. Kondisi seperti yang dimanfaatkan oleh negara maju untuk mengobok-obok ekonomi  negara berkembang .

Memenjam istilah  Stiglitz (2007) negara-negara yang parah diterjang krisis paling tidak ditandai oleh dua hal; Pertama. liberalisasi pasar modal (capital market liberalization) liberalisasi inilah yang kemudian membukan pintu lebar  bagi hilir mudiknya uang panas  di negara-negara berkembang.

 Uang panas (hot money), dinegara-negara berkembang tidak bersingungan dengan sektor rill dengan cepat keluar dari suatu negara  begitu ada insentif yang lebih besar dari negara lain. Kedua, runtuhnya kridibilitas  lembaga keuangan Internasional (IMF) sebagai desainer yang memperkuat stabilitas global yang mempromosikan pertumbuhan ekonomi di negara berkembang, namun celakanya beberapa konsep yang mereka sedorkan justru kontarduktif , misalnya kebijakan uang ketat dan likuidasi bank.

Restriksi Liberalisasi.

Krisis tahun 1997, majalah Asiaweek (17/7/1998) mencatat setidaknya ada lima kekwatiran dari sisi moneter saat krisis ekonomi terjadi; Pertama. nilai mata uang rupiah sudah merosot sampai mencapai 82,3 terhadap dolar sejak krisis terjadi pertama kali menyerang tahun 1997, indek saham juga turun walaupun kondisinya tidak terlampau parah dibandingkan dengan negara lain.Kedua, nilai kapitalisasi pasar turun mencapai angka 88%yang mendeskripsikan perusaahaan telah mati.Ketiga, tingkat suku bunga meroket  mencapai 65% pada tahun 1998  akibat kebijakan uang ketat. Keempat,neraca modal selalu defisit, dimana dana penyumbang sektor defisit terbesar terletak pada sektor swasta, khususnya repatriasi lama dan penanaman modal asing.

Faktor diatas harus steril dan baik agar krisis tahun 1997 tidak terulang lagi. Sekurangnya hal itu bisa dilihat dari indikator pertumbuhan ekonomi, cadangan devisa, stabilitas mata uang, dan inflasi. Namun dibalik kinerja makro yang bagus masih terdapat beberapa hal lain yang merisaukan. Pertama, jumlah utang luar negeri yang memang tetap berkurang setiap tahunnya namun jumlah utang domestik  baik dalam wujud maupun surat utang negara, obligasi, SBI terus meningkat. Celakanya sebagaian surat utang itu dibeli oleh asing. Pertumbuhan ekonomi lebih banyak dipacu oleh sektor keuangan (pasar saham)  yang tidak memiliki pengaruh terhadap sector rill. Ketiga, jumlah penganguran dan kemiskinan yang tiap tahun bukannya berkurang justru meningkat diakibatkan oleh malpraktik kabijakan maupun pertumbuhan yang terkisentrasi  disektor keuangan.

Belajar dari pengalaman  negara lain yang mampu melewati masa-masa sulit atau mampu keluar dari krisis  atau goncangan besar maka yang meski dilakukan. Maka setidaknya ada tiga tipe kebijakan yang patut didalami oleh Indonesia (Thomas dan Grindle), 1990); Pertama, kebijakan makro ekonomi (macroeeconomic policy). Kebijakan makro ini  secara umum bertujuan untuk menata iklim kompetisi dan daya saing negara sehingga ekonominya berjalan secara efesien.Kedua, kebijakan sektoral (sectoral policy) . Kebijkan ini dioreantasikan kepada negara-negara yang memiliki berbagai macam potensi ekonomi  sehingga memerlukan prioritas bagi penanganannya seperti India.Ketiga, perubahan organisasi (organizational change). Tujuan dari tipe kebijakan ini adalah membangun sistem kelembagaan yang berjalan secara efesien sehingga dapat menopang kinerja ekonomi, seperti Argentina. Indonesia sebaiknya melakukan restriksi yang selektif terhadap arus modal (asing) jika tidak ingin seluruh perbankan ekonomi ditelikung  kembali oleh penetrasi liberalisasi keuangan.

 

You are here: Home Makalah Pangi Syarwi Chaniago: Krisis Moneter 1998 Mungkinkah Terulang?