Login Form

Pangi Syarwi Chaniago

"Bersama Membangun Bangsa"

Pangi Syarwi Chaniago:Pemikiran Sayyid Qutb

Tulisan Bagian Kedua Oleh Pangi Syarwi

2.4 Konsep Pemerintahan Supra Nasional Sayyid Qutb

Hanya ada satu macam Negara yang bisa menopang pemerintahan yang Islami, yaitu negara Islam (Darul Islam). Tatkala aqidah sudah berlainan maka terurailah satu ikatan kerabat dan terbagilah yang satu, karena yang menjadi kata kunci adalah ikatan aqidah. Negara Islam diperuntukkan bagi orang yang mau menerima syariat Islam sebagai tatanan, meski ia bukan seorang muslim. Islam tidak didasarkan pada hubungan tanah kelahiran atau kesukuan, tidak pada ikatan keturunan ataupun pernikahan, dan tidak pula jalinan kabilah ataupun kerabat. Islam tidak akan tegak di bumi yang tidak dikendalikan oleh Islam dan syariatnya.

Hanya ada dua alternatif: Islam atau jahiliyah. Tidak ada pilihan lain, “setengah Islam, setengah jahiliyah”. Islam cukup dikatakan Islam, titik. Islam memiliki kepribadian, konsepsi, dan aturan main sendiri. Islamlah yang akan mewujudkan semua cita-cita kemanusian dan aturan mainya. Keterpurukan yang selama ini dialami umat manusia tidak akan terobati hanya dengan reformasi kecil-kecilan dalam beberapa bagian kecil dari berbagai sistem dan aturan main.

Sayyid quthb memiliki suatu konsep tentang pemerintahan yang ideal dalam islam. Menurutnya, pemerintahan yang paling bagus adalah pemerintahan Supra Nasional. Dalam sistem ini, wilayah Negara meliputi seluruh dunia Islam dengan sentralisasi kekuasaan pada pemerintah pusat. Yang dikelola atas prinsip persamaan penuh antara semua umat islam yang terdapat diseluruh penjuru dunia islam, tanpa adanya fanatisme ras dan kedaerahan. Tentang pemanfaatan potensi pendapatan yang dimiliki oleh daerah, diutamakan dipakai untuk kepentingan daerah itu sendiri, dan apabila masih ada lebihnya, maka akan disetorkan ke bait al-mal atau perbendaharaan pemerintah pusat sebagai milik bersama kaum muslimin yang akan dipergunakan untuk kepentingan bersama saat dibutuhkan.[1]

Persamaan hak antara para pemeluk berbagai agama. Dalam hal ini negara islam akan menjamin secara penuh hak-hak orang dzimmi dan kaum musrikin yang terikat perjanjian damai dengan kaum muslimin, hak-hak mereka akan betul-betul ditegakkan atas dasar kemanusiaan, tanpa membedakan pemeluk agama yang satu dengan pemeluk agama yang lain apabila sampai pada persoalan kebutuhan manusia pada umumnya. Dan negara islam juga memberikan jaminan persamaan yang mutlak dan sempurna kepada masyarakat, dan bertujuan merealisasi kesatuan kemanusiaan dalam bidang peribadatan dan sistem kemasyarakatan.

 2.5 Radikalisme: Pemerintahan Tanpa Syariat Islam Adalah Jahiliyah

Substansi muatan aqidah yang menjadi pokok pembicaraan Qutb adalah pengabdian total (ibadah), penyembahan kepada Allah. Bahwa manusia harus mengetahui tuhan mereka yang benar, kemudian menyerahkan diri secara total semata-mata kepada-Nya, dan mengeliminasi semua “ketuhanan” manusia. Allah bukan semata-mata penguasa alam semesta tetapi juga pemilik kedaulatan; sehingga pengakuan “tiada tuhan selain Allah” bermakna bahwa hanya Allah sajalah penguasa sesungguhnya semesta raya, hanya Allah saja pemegang kedaulatan, semata mengabdi kepada-Nya dan mempraktekkan hukum-hukum-Nya.

Hilangnya makna-makna ini dalam kehidupan merupakan indikasi jahiliyah, dalam pandangan Qutb. Kejahiliyahan pada prinsipnya berporos “penuhanan” atau penyembahan selain Allah pada hak untuk menentukan konsepsi dan nilai, peraturan dan perundangan, sistem dan solusi. Praktisnya dalam pemahaman tentang penyembahan kepada manusia mencakup sisi-sisi penerimaan konsepsi ideologi sampai bentuk pemerintahan sekuler yang menentang syari’ah. Atau secara teologis, penekanan Qutb adalah pada sisi hakimiyah dari uluhiyah Allah SWT. Pada penilainnya masyarakat jahiliyah di era modern ini mencakup hampir seluruh dunia, baik di Barat atau Timur, bahkan termasuk masyarakat muslim kontemporer. Parameter utama indikasi kejahiliyahan itu adalah tidak adanya praktek penegakkan kedaulatan Allah di dalam kehidupan mereka. Bagi Qutb, antara Islam dan jahiliyah adalah oposisi biner yang tidak dapat dipersatukan. Kalau tidak Islam pasti jahiliyah. Jika jahiliyah maka tidak Islam.

Kemunculan kelompok imani merupakan basis pembangunan masyarakat Islam, sebuah masyarakat yang berbeda secara total dengan masyarakat jahiliyah. Metodologi penegakan masyarakat Islam (melalui kelompok pionir itu) haruslah metodologi yang islami. Metode itu sudah ada di dalam Islam. Dengan demikian Islam tidak sekedar ajaran atau risalah tetapi juga adalah metode (manhaj) untuk menegakkan risalah itu. Dalam pertumbuhannya masyarakat Islam akan selalu berkonfrontasi dengan masyarakat jahiliyah. Konfrontasi antara jahiliyah dan Islam tidak hanya berlangsung dalam konfrontasi pemikiran maupun moral, tetapi berlangsung pula secara praksis. Metode yang digunakan jahiliyah dalam menyerang Islam tidak semata serangan dalam bentuk pemikiran tetapi juga (dan ini utamanya) dalam bentuk praksis penggunaan kekuatan. Sehingga dalam menghadapi jahiliyah ini, Islam menghadapinya juga tidak semata-mata menggunakan persuasi pemikiran tetapi juga menggunakan metode yang praksis. Dalam proses konfrontasi ini jihad merupakan metode yang merefleksikan karakter praksis dari metode (manhaj) Islam.

Dalam refleksinya terhadap bertahapnya legislasi perintah jihad hingga mencapai puncak pada fase ofensif, Qutb menyebutkan beberapa karakter utama. Pertama adalah ini adalah metode praktis, realis. Jahiliyah membentuk dirinya dalam bentuk yang praktis. Sehingga langkah menghadapinya juga mesti praktis. Kedua, problem yang dihadapi masyarakat dalam proses pertumbuhannya ini berlangsung secara bertahap. Oleh karenanya metode pemecahan masalah yang ada (dengan demikian juga masalah pembentukannya) tidak dalam bentuk yang teoritis tetapi berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan praktisnya.

Ketiga, agama ini membutuhkan metode yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip fundamental dan tujuannya. Keempat,  basis legal bagi interaksi antara komunitas muslim dengan yang lain. Pada puncaknya proses jihad adalah ofensif. Mekanisme pembelaan diri yang diberikan oleh sebagian tokoh yang menyatakan jihad pada dasarnya adalah proses defensif, dinilai Qutb sebagai cara inferior (kalah mental) semata-mata.

2.6 Kritik Penulis Terhadap Pemikiran Sayyid Qutb

Kalau kita melihat bagaimana latar belakang Sayyid Qutb berfikir sehingga cenderung lebih radikal,  dan mengapa menyebabkan mereka berfikir seperti itu, bagaimanapun Sayyid Qutb lahir di Mesir, dibawah pemerintahan Gamal Abdul Naser, pemikirannya juga tidak terlepas dari Almaududi, Qutb tidak pernah menikah, hidup dipenjara dan menulis di penjara, sehingga tulisan-tulisan Qutb lebih radikal, karena menulis dalam kondisi yang tertekan oleh penguasa.

Penulis melihat bahwa Pemikiran Sayyid Qutb memiliki akar-akar yang terinspirasi dari tokoh-tokoh lain, tidak murni berasal dari pemikirannya saja, sehingga ia bisa jadi radikal. Qutb dipengaruhi pemikirannya oleh Al-maududi.  Konsep hakimiyah dipengaruhi oleh pemikiran Al-Maududi. Konsep jahiliyah dielaborasi secara lebih radikal dari pemikiran Abul Hasan An-Nadwi (dan atau juga Al-Maududi). Sayyid Qutb sendiri memberikan apresiasinya terhadap pemikiran An-Nadwi dalam kata pengantar yang ditulisnya untuk buku An-Nadwi, Kerugian Dunia Karena Kemunduran Umat Islam. Apresiasi terhadap An-Nadwi juga terdapat dalam kutipan-kutipan dari An-Nadwi yang tersebar dalam buku-buku Sayyid Qutb.

Pengaruh besar Al-Maududi dapat dilacak dalam pada kutipan panjang Qutb terhadap risalah Jihad Al-Maududi ketika Qutb menafsirkan surat Al-Anfal dalam Zhilal. Buku-buku Al-Maududi yang lain semisal Prinsip-prinsip Islam, Islam dan Jahiliyyah, Empat Terminologi Al Qur’an seringkali dirujuk oleh Sayyid Qutb dalam karya-karyanya. Pemikiran-pemikiran Qutb banyak yang bersifat utopis, dan idealis, sementara Qutb sendiri ada yang belum sepenuhnya mempraktekkan bagaimana teori yang sempurna itu dibangun, kemudian dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan bernegara.

Penulis berani mengatakan Sayyid Qutb pemikirannya sangan utopis, seperti kedaulatan ditangan Tuhan bukan ditangan Rakyat, teorinya sudah bagus, namun itu perlu lagi untuk diinterpretasikan dalam praktek-praktek yang lebih kongkrit, makanya pemikiran Sayyid Qutb kadangkala tidak kongrit, karena Qutb sendiri relatif banyak hasil pemikirannya yang belum dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti Qutb yang menolak demokrasi tapi menerima musyawarah, sebab bagi Qutb kedaulatan itu berada ditangan Tuhan, sementara  demokrasi mengatakan bahwa kedaulatan berada dalam tangan rakyat. Teori ini tentu lebih matang dari konsep dan teori yang sudah dimatangkan, kemudian ketika diterapkan dalam dunia nyata yang lebih kongkrit ketemu, seperti voting dan trias politica, adalah hasil perenungan dan pemikiran yang sudah lama artinya tidak muncul tiba-tiba saja, dan mampu diintegrasikan dalam kondisi nyata dari teori kemudian dipraktekkan dalam kondisi nyata.

Sementara menurut saya pemikiran Qutb tentang kedaulatan berada di tangan Tuhan, tidak begitu sebenarnya perlu untuk diimpretasikan dalam praktek yang sesunguhnya dan butuh terjemahan maksud itu, seperti kalau diwakilkan bentuk kongkritnya kedaulatan berada di tangan Tuhan bagaimana?

Saya lebi menyukai pendapat Fazlur Rahman, posisinya sangat jelas, ketika berfikir Negara Islam. Fazlu Rahman berani dan bertangung jawab yang mengatakan bahwa Islam tidak memerintahkan dan juga tidak mengajarkan secara jelas mengenai mengenai sistem ketatanegaraan tetapi mengakui pendapatnya sejumlah tata nilai dan etika dalam Alquran. Kendatipun  Nabi Muhammad tidak pernah mengatakan bahwa dirinya sebagai pemimpin Negara sebagai sebuah alat bagi Negara Islam untuk menyebarkan dan mengembangkan Islam. Namun posisi Fazlur Rahman dengan tegas mengatakan bahwa “antara agama dan politik tidak dapat dipisahkan”.

Sementara bagian lain pendapat Fazlur Rahman pemikirannya tentang konsep Negara Islam, ia mengatakan bahwa Islam memerintahkan bahwa persoalan-persoalan kaum muslimin ditangulanggi melalui syoro atau konsultasi timbal balik. Selama ini saya mengetahui bahwa Syoro merupakan salah satu perintah Tuhan kepada orang muslim untuk menyelesaikan persoalan umat  yang terdapat dalam banyak ayat di dalam Alquran dan hadist-hadist Nabi Muhammad. Nilai etika dalam prinsip syoro ini telah dijadikan sebagai dasar penyelenggaraan Negera oleh Fazlur Rahman.

Penulis juga menangkap pemikiran Fazlur Rahman yang mengatakan bahwa kebebasan untuk mengeluarkan pendapat dan kritik konstruktif yang ditujukann kepada pemerintah diangap sebagai tugas agama. Praktek ini yang menurut saya kongkrit dijalan kan oleh Sayyid Qutb yang waktu itu selalu mengkritik penguasa yaitu Gamal Abdul Naser di Mesir, ketika pemikirannya yang terlalu radikal yang bisa mengancam kedaulatan Negara, maka dipenjara oleh rezim berkuasa saat itu, ketika Qutb disuruh untuk menarik pemikirannya yang radikal, namun Qutb tidak mau menarik pemikirannya, sehingga Qutb akhirnya meninggal di tiang gantungan.

Saya mengatakan bahwa kewajiban untuk mendirikan Negara Islam tidak ada perintah dalam Alquran, sehingga saya punya pandangan yang berbeda dengan Qutb yang bagi Qutb Negara Islam harus ada yang teraktualisasi dalam bentuk-simbol-simbol Negara Islam. Karena sampai sekarang saya belum menemukan Negara yang benar dan berani mengatakan  bahwa negaranya adalah Negara Islam, Mekkah sendiri menurut saya tidak bisa dikatakan sebagai Negara Islam, karena banyak terjadi disana pelanggaran HAM dan ketidak-adilan, prinsip Negara Islam hal diatas adalah persoalan yang subtansial.

Hal yang sama juga dijelaskan oleh Ahmad Syafii Maarif dalam bukunya “Islam dan Masalah Kenegaraan” bahwa Alquran tidak pernah menyebut-nyebut Negara Islam, dan sampai pada sebuah kesimpulan, tidak ada Negara Islam. Namun tetap ada cita-cita ada Negara yang mempraktekkan  ketentuan-ketentuan yang ada dalam Negara Islam.

Radikalime pemikiran Qutb menurut penulis adalah pengaruh yang dominan bukan pada Almaududi, tapi bagimana ia hidup dimesir dibawah rezim yang otoriter, tidak memberikan Qutb berfikir dan bebas, sehinnga keinginan Qutb untuk menegakkan syariat islam ketika itu karena Qutb merasakan betul ketika penguasanya membungkam aktifitas dan pemikiran untuk mendirikan negara Islam. Pemikiran Qutb, bagaimana revolusi untuk mengembalikan kedaulatan Tuhan, inilah yang kemudian juga menginspirasi Qutb yang mengatakan menjalankan  pemerintahan Negara tanpa syariat Islam sama dengan jahiliyah, pemikiran yang sangat radikal sekali, sehingga Qutb digantung karena melawan penguasa Gamal Abdul Naser yang jahiliyah karena memerintah tidak berdasarkan pada kedaulatan Tuhan.

BAB III

PENUTUP

·         Kesimpulan

Apakah Sayyid Qutb menyadari implikasi pemikiran yang digagasnya. Fenomena radikalisme keagamaan, kekerasan, maupun teror yang terjadi di dunia Islam sekarang ini dipandang oleh banyak pakar memiliki latar pemikiran sebagaimana yang difahami oleh Qutb, pada sebagian kasusnya untuk tidak mengatakan semuanya. Yang perlu dipahami adalah bahwa sebuah pemikiran  ketika muncul dalam masyarakat, terdistribusi dalam jaringan sosialnya memiliki implikasi atau efek sosial yang tidak selalu sesuai dengan intensi, keinginan atau harapan pemikirnya.

Di satu sisi kita tidak dapat menyerahkan semua tanggung jawab fenomena yang muncul sekarang ini kepada Qutb sebagai pemikir yang dirujuk sebagai referensi ideologis banyak radikalisme, bahkan oleh John L. Esposito disebut sebagai godfather radikalisme Islam. Pada sisi lain kita perlu memahami konteks sosial politik yang melahirkan ideologi radikalisme itu. Yusuf Qaradawi dalam Prioritas Gerakan Islam menyatakan bahwa larisnya ide yang menuduh fasik, takfir dan yang semacamnya dibantu oleh suasana mencekam yang dialami gerakan Islam dimana para da’inya terancam tiang gantungan, penjara dan penindasan, sementara pintu pihak yang sekularis, sosialis, komunis yang memusuhi Islam terbuka lebar. Pada situasi seperti inilah pemikiran Qutb mendapatkan momentumnya, dipengaruhi dan mempengaruhi situasi yang ada.

Pemikiran Sayyid Qutb yang sangat radikal  dan fundamental menurut penulis adalah, Qutb seperti lenin mendukung gerakan bawah tanah bersenjata; Signposts inspirasi teoritis bagi kelompok Islam yang siap mengunakan kekerasan untuk mencapai tujuan mereka di Timur Tengah (seperti kelompok  jamaah al-Muslimin). Alat yang digunakan dalam perjuangan tergantung pada keadaan, dan bagaimana musuh jahiliyah bertindak, taktik utama adalah dakwah; baru ketika sudah beralih ke ajaran Islam yang benar, negara Islam dapat didirikan. Selama kebebasan berbicara tidak terancam, metode damai harus tetap harus digunakan. Baru ketika umat dikekang, jihad fisik meski dilakukan.

Semua masyarakat Islam, hanya dapat dibangun menurut ajaran-ajaran syariat. Hanya syariatlah yang mampu menjamin kemerdekaan dan keadilan bagi semua orang beriman. Bagi Qutb  selama terdapat orang atau kelompok yang membuat perundangan bagi orang lain, persamaan mutlak dan martabat tidak dapat dilaksanakan. Syariat bagi pandangan Qutb tidak terlepas dari perintah-perintah, hukum-hukum dan prinsip-prinsip pemerintahan. Syariat Tuhan berarti segala sesuatu yang telah diperintahkan oleh Tuhan untuk mengatur kehidupan Manusia. Syariat mencakup pokok-pokok moralitas iman, pokok-pokok pengelolaan keadilan, pokok-pokok moralitas dan perilaku manusia maupun pokok-pokok pengetahuan. Syariat juga menyangkut tentang semua aspek sosial, ekonomi, politik, etika, intelektual maupun estetika kehidupan

Qutb tidak mengemukakan pokok-pokok tentang pemikirannya  bentuk Negara Islam. Ia hanya menekankan bahwa Negara Islam itu harus demokratis berdasarkan pada prinsip Syura (musyawarah) (S.3:159). Tetapi karena syariat tidak menetapkan suatu cara tertentu, apakah hal itu tergantung pada pendapat kaum muslim seluruhnya, atau pemimpin yang menguasai soal-soal Negara, maka cara pengambilan konsensus diserahkan kepada umat Islam agar sesuai dengan perkembangan zaman. Selain itu Negara Islam berprinsip bahwa Negara Islam harus berperan dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, ini tidak boleh dilanggar.

Menurut Sayyid Qutb pemerintah demokrasi pada hakikatnya adalah pemegang amanat rakyat untuk menjalankan syariah. Pemimpin dipilih oleh rakyat yang paham Islam dengan cara voting. Meskipun seperti demokrasi Sayyid Qutb tidak setuju dengan demokrasi sepenuhnya. Demokrasi harus tertetap berada dibawah tuntunan syariat. Pemikiran Sayyid Qutb, ada persamaannya dengan Al-Maududi dalam hal hakimiyah, yaitu teori kedaulatan, ia berpendapat bahwa kedaulatan sepenuhnya milik Tuhan, oleh karena itu perhambaan total manusia harus kepada Tuhan semata. Kaum muslimin harus harus bertindak dan bekerja di dalam batas-batas wahyu Alquran seperti diajarkan oleh Nabi Muhammad, yang peranannya sebagai pemandu perhambaan manusia kepada Tuhan.

DAFTAR PUSTAKA

Antony, Black. Pemikiran Politik Islam Dari Masa Nabi Hingga Masa Kini. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta. 2006

Quthb, Sayyid. Keadilan Sosial Dalam Islam Sjadzali, H. Munawir. Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran. Jakarta: penerbit Universitas Indonesia, 2003.

Effendy, Bahtiar, Teologi Baru Politik Islam. Pertautan Agama, Negara dan Demokrasi.Galang Press 2001

Roy, Oliver, The Failure of Political Islam, Harvard 1996, telah diterjemahkan, Gagalnya Politik Islam,Serambi 2002

Qutb, Sayyid, Petunjuk Jalan. Maalim Fi at-Thariiq.Gema Insani Press 2001

 A.l: Kamaruzzaman, dalam bukunya, Relasi Islam dan Negara. Prespektif Modernis & Fundamentalis.Indonesia Terra-2001

Sayyid Quthb, al-‘Adālah al-Ijtimā’iyyah fī al-Islām, 124-125.

Musdah Mulia, Negara Islam: Pemikiran Politik Husain Haikal, 110.

Wahyudi Kumorotomo, Etika Administrasi Negara, 20.

Sayyid Quthb, al-‘Adālah al-Ijtimā’iyyah fī al-Islām, ke-16, 78.

TIM ICCE UIN Jakarta, Pendidikan Kewarga Negaraan Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani (Jakarta: Renada Media, 2003), 110-111.

Mashkuri Abdillah, Demokrasi di Persimpangan Makna: Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993) (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), 73-74.

George Sorensen, Democracy and Democratization, Processes and Prospects in a Changing World (San Fransisco: Westview, 1993), 3.

Moh. Mahfud MD, Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi (Yogyakarta: Gema Media, 1999), 8.

David A. Apter, Introduction to Political Analysis (Cambridge and Massachusetts: Winthrop Publisher, Inc, 1977), 75-89 sebagaimana dikutip oleh Mashkuri Abdillah, Demokrasi di Persimpangan Makna, Respon Intelektual Muslim Indonesia terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993) (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), 71-72.

John L. Esposito, Islam dan Demokrasi: Warisan Sejarah dan Konteks Global, dalam  Bernard Lewis et. al, Islam Liberalisme Demokrasi (Jakarta: Paramadina, 2002), Cet. ke-1, 355.

Koentjoro Poerbopranoto, Sistim Pemerintahan, 11.

A. Ubaedillah, dkk, Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani, 162.

 

 


[1] Effendy, Bahtiar, Teologi Baru Politik Islam. Pertautan Agama, Negara dan Demokrasi. Galang Press 2001

 

You are here: Home Makalah Pangi Syarwi Chaniago:Pemikiran Sayyid Qutb