Login Form

Pangi Syarwi Chaniago

"Bersama Membangun Bangsa"

Pangi Syarwi Chaniago: Dinamika Politik UU BPJS

BAB II

PEMBAHASAN

Distributive Performance Pemerintah dalam Bidang Kesehatan

Konsep Distributive Performance yang disampaikan dalam koridor pendekatan Sistem oleh Gabriel Almond dan Bingham Powell mengacu pada pengertian alokasi sumber daya oleh agen-agen pemerintah terhadap beragam bentuk seperti barang-barang, pelayanan, gaji, dan kesempatan bagi individu dan kelompok dalam masyarakat[1] Menurut Almond  dan Powell, hal ini dapat diukur dan dibandingkan menurut jumlah/kuantitas dari beberapa indikator, diantaranya; kebutuhan yang didistibusikan, sejauh mana jangkauan dari distribusi tersebut menyentuh kebutuhan masyarakat dan keuntungan apa yang didapatkan oleh mereka, sektor-sektor/klasifikasi masyarakat yang mendapatkan keuntungan dari distribusi ini, dan hubungan antara kebutuhan masyarakat dengan keinginan pemerintah untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut.

Ukuran tersebut tidak didasarkan pada jumlah pengeluaran pemerintah untuk memenuhi beragam kebutuhan tersebut, akan tetapi ukurannya didasarkan pada usaha pemerintah untuk mendistribusikan sumber daya tersebut. Walaupun, sumber data untuk menjadi ukuran dalam menilai kebijakan pemerintah seringkali adalah data yang dimiliki oleh pemerintah itu sendiri, dimana –menurut Almond- seringkali tidak dapat dijamin kebenarannya dan objektifitasnya, tetap saja data tersebut bersama data-data yang lain, merupakan salah satu indikator awal dalam memberikan analisa dan penilaian terhadap usaha negara memenuhi kebutuhan masyarakatnya[2].  (Dalam menjelaskan konsep Distributive Performance, kita dapat melihat dari Tabel yang disajikan oleh Almond dan Powell sebagai gambaran yang mendeskripsikan perbandingan pengeluaran pemerintah dalam bidang ekonomi dan sosial di 12 negara dalam kurun waktu tahun 1980-1990, yang diteliti oleh Almond dan Powell, terutama dalam bidang kesehatan. Dalam tabel tersebut, pengeluaran negara untuk bidang-bidang tersebut diukur dari dari pembagian antara keseluruhan pendapatan per kapita negara tersebut dalam Gross National Product (GNP) per kapita yang juga dikonversikan dalam U.S dolar per kapita (penyesuaian kurs), dengan persentasi yang diberikan pemerintah dari GNP per kapita tersebut untuk beberapa bidang diantaranya untuk pengeluaran bidang Militer dan Pertahanan, Pendidikan dan juga Kesehatan.

 

 

Dari perbadingan yang disajikan oleh Almond dan Powell, khususnya di bidang kesehatan, beberapa negara maju –dalam periode tersebut- adalah negara yang telah menerapkan demokrasi mengalokasikan anggaran yang besar untuk bidang kesehatan, dibandingkan dengan anggaran militer misalnya.  Dalam tabel tersebut, berdasarkan urutan pada besarnya presentasi pembagian untuk bidang kesehatan dari pendapatan GNP per kapita keseluruhan (sebelum dikonversikan ke U.S Dollar) Prancis adalah negara yang mengalokasikan anggaran terbesar untuk bidang kesehatan dengan presentasi sebesar 6,6 %  dari GNP per kapita secara keseluruhan, atau sekitar 1.140 U.S Dollar (bandingkan dengan anggaran militer yang hanya 3,6% atau 622 U.S Dollar), diikuti oleh Jerman dengan presentasi 5,5 % dari GNP per kapita atau sekitar 959 U.S Dollar, selanjutnya adalah oleh Amerika Serikat dan Inggris (persentasi 5,5% atau sekitar 1.012 U.S Dollar untuk Amerika dan 663 U.S Dollar untuk Inggris), dan Jepang sebanyak 4,8 %  atau sekitar 1.101 U.S Dollar.

 

Dalam konteks perbandingan antara anggaran kesehatan dan anggaran pertahanan, secara khusus dengan merujuk pada periode 1980-1990, maka analisa yang lebih kompleks dapat kita lihat pada perbandingan anggaran kesehatan dan anggaran militer di Jerman dan Amerika. Periode 1980-1990 adalah periode dimana Jerman sedang menuju proses unifikasi/ penyatuan Jerman Barat dan Jerman Timur, yang puncaknya adalah runtuhnya tembok Berlin pada tahun 1991. Dapat kita lihat, anggaran Jerman untuk bidang militer juga cukup besar yakni sekitar 3 % dari GNP per kapita, atau 622 U.S Dollar dari anggaran keseluruhan. Sedangkan Amerika Serikat pada periode 1980-1990 adalah periode perang dingin, dimana kekuatan Politik Barat diwakili oleh Amerika Serikat sebagai kekuatan politik terbesar, bersaing dengan Uni Soviet di Timur. Hal ini dapat kita lihat misalnya adalah pada anggaran Militer Amerika Serikat yang juga cukup besar yakni presentasi sebesar 5,6% atau sekitar 1.097 U.S Dollar. 

 

Sedangkan beberapa negara berkembang serta negara yang dalam periode 1980-1990 adalah negara non-demokratik atau dalam era transisi menuju demokrasi justru tidak memberikan presentasi yang terlalu besar pada bidang kesehatan, dibandingkan dengan anggaran pengeluaran lainnya, seperti anggaran militer dan pertahanan misalnya. Uni Soviet misalnya, yang dalam era 1980-1990 adalah awal kekalahan mereka dari perang dingin dan fase menuju bubarnya negara tersebut, mengalokasikan hanya 3 % dari anggaran GNP per kapita untuk bidang kesehatan atau sekitar 89 U.S Dollar. Bandingkan misalnya dengan pengeluaran di bidang Militer dan Pertahanan yang mencapai 8,7% dari keseluruhan GNP per kapita mereka atau sekitar 260 U.S Dollar. Sebagai contoh lain misalnya China yang dalam periode tesebut adalah periode China yang mulai membuka diri terhadap dunia luar, mengalokasikan anggaran kesehatan dengan presentasi pembagian hanya sebesar 1,3 % atau sekitar 4 U.S Dollar, bandingkan misalnya dengan anggaran Militer dan Pertahanan yang mencapai presentasi sebesar 3,5 % atau sekitar 11 U.S Dollar 

 

Berdasarkan tabel tersebut, menurut analisa Almond dan Powell adalah ironi bahwa negara-negara yang sebenarnya lebih “membutuhkan” pembangunan kesehatan dan pendidikan justru mengalokasikan anggaran yang sedikit untuk hal tersebut. Hanya saja Almond dan Powell menghindari untuk melakukan kesimpulan yang berlebihan, bahwa ada hubungan satu sama lain antara besarnya pengeluaran dalam bidang kesehatan dan pendidikan dengan meningkatnya kemampuan dalam bidang pengetahuan, kemampuan/skill, dan derajat kesehatan dari rakyat di negara tersebut. Menurut Almond dan Powell, hal ini karena tidak semua hal dapat diukur dengan hanya berdasarkan GNP dari sebuah negara. Hal ini karena –salah satunya- ukuran GNP gagal untuk memasukan adanya perbaikan derajat hidup dan perbedaan antara jenis pengeluaran dengan peruntukan yang efektif dan efisien dari pengeluaran tersebut[3]

 

Dalam studi lain yang dilakukan oleh Harold Wilensky yang membandingkan usaha untuk kesejahteraan masyarakat di 64 negara yang masing-masing merepresentasikan wilayah, tingkat pembangunan, dan sejarah yang berbeda, dinyatakan bahwa negara miskin, dengan anggaran yang terbatas dan dan tuntutan yang banyak, ternyata kesulitan dalam mengalokasikan sumber daya untuk kebutuhan-kebutuhan tersebut. Menurut Wilensky, dapat dilihat secara jelas maupun relatif bahwa anggaran untuk jaminan sosial di negara-negara tersebut sangat terbatas.

 

Dalam temuan Wilensky, beberapa negara yang lebih sejahtera berusaha untuk memberikan jaminan sosial dan kesejahteraan kepada orang-orang tua, orang-orang cacat, dan pengangguran; dimana perbedaan ini merefleksikan kebijakan dan pengalaman sejarah yang berbeda. Amerika Serikat misalnya, merupakan negara yang paling awal dalam usaha untuk mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk pendidikan umum untuk rakyat; daripada beberapa negara Eropa lain. Namun di sisi lain, justru Amerika terlambat dalam alokasi anggaran untuk jaminan sosial dan pelayanan publik daripada negara Eropa lain. Menurut analisa Wilensky, hal ini karena sejarah menunjukkan bahwa kebijakan Amerika sejak awal lebih menekankan pada persamaan kesempatan daripada kewajiban untuk mensejahterakan masyarakat; dibandingkan di negara-negara Eropa yang justru sebaliknya. Dalam temuan lainnya, Wilensky juga mencatat bahwa ada hubungan antara faktor sistem pemerintahan sentralisasi/desentralisasi, gerakan dan partai pekerja yang dikelola dengan baik, dan anggaran militer yang tinggi/rendah dengan usaha yang lebih besar dalam memenuhi kesejahteraan masyarakat. 

 

Sistem Kesehatan di Prancis : Powerfull Government Role

Karakter utama dari pelayanan kesehatan di Prancis adalah peran pemerintah yang sangat kuat (powerful government) dalam menerapkan jaminan kesehatan yang melingkupi keseluruhan masyarakat secara universal dan dalam mengatur sistem pelayanan kesehatan nasional[4]. Selain itu, pemerintah juga tidak menjadi pihak yang selalu dominant dalam pembiayaan kesehatan, akan tetapi juga menerapkan pembagian pembiayaan (cost sharing) dengan pihak swasta dalam membiayai dan penyediaan layanan kesehatan. Menurut Rodwin, karakteristik-karakteristik khusus dari sistem layanan kesehatan ini berdasarkan pada tiga prinsip utama; solidarity, liberalism, and pluralism[5].

 

Komitmen terhadap jaminan kesehatan yang universal didasarkan pada prinsip solidaritas- sebuah gagasan yang menyatakan bahwa harus ada kerjasama dan bantuan yang saling menguntungkan (mutual aid) dan kerjasama antara mereka yang sakit dan sehat, antara yang aktif dan tidak akitf, dan asuranssi kesehatan harus berdasarkan pembayaran pajak melalui kalkulasi berdasarkan pada kemampuan seseorang untuk membayar, bukan pada pembayaran dengan resiko yang sama dan rata. Di Prancis, komitmen terhadap jaminan asuransi yang universal terdiri dari pembiayaan terhadap jaminan kesehatan nasional dan termasuk di dalamnya adalah pengaturan terhadap jaringan nasional rumah sakit pemerintah, program kesehatan masyarakat, dan pusat-pusat layanan kesehatan[6].

 

Kebijakan kebebasan pelayanan kesehatan (la médecine libérale) dan pada pembagian pembiayaan (cost sharing) didasarkan pada prinsip liberalisme- gagasan bahwa harus ada kebebasan memilih bagi dokter dan pasien dan beberapa tanggung jawab langsung pemerintah terhadap  pembayaran dari pasien. Gagasan awal dari la médecine libérale pertama kali di formulasikan pada tahun 1928 oleh persatuan pekerja kesehatan, dimana beberapa isu utamanya adalah; dokter harus bebas untuk melaksanakan praktek yang berdasarkan layanan berbasis pembayaran dan keuntungan, selain itu pasien juga harus bebas untuk memilih dokter dan perawatnya, dokter dan perawat diberikan otonomi dalam bidang klinis dan pengobatan, kerahasiaan medis harus dihargai, serta harus ada mekanisme mengenai pembayaran langsung antara pasien dan dokter dalam layanan kesehatan di sektor swasta.

 

Pada tahun 2000, total pengeluaran dalam layanan kesehatan di Prancis diperkirakan sebesar 140,6 miliar Euro atau sekitar 10% dari GDP. Konsumsi/pemakaian layanan kesehatan tercatat sebesar 122,2 miliar Euro atau 86,9 dari total pengeluaran layanan kesehatan, dengan rata-rata 2020 Euro per orang.Total pengeluaran dalam pelayanan kesehatan juga termasuk pengeluaran untuk pencegahan sebesar (2,4%) dan aktivitas yang berkaitan dengan riset di bidang kesehatan (4%), pendidikan dan sosialisasi (0,5%) dan adminsitrasi kesehatan sebesar 1,7%.  Di tahun 2009, 72,8% dari total pengeluaran di bidang layanan kesehatan dibbiayai oleh jaminan sosial, 12 % dari Voluntary Hospital Insurance (VHI), 2,4% dari perusahaan asuransi swasta dan 1,8% dari institusi penyedia layanan kesehatan (Selengkapnya di Tabel 8). Harus dicatat bahwa, meskipun jumlah layanan kesehatan yang didanai negara, pemerintah lokal, dan jaminan sosial sudah berjalan dengan baik, namun pengeluaran dari sektor swasta juga seringkali besar karena penggunaan masyarakat yang memang masih minded dengan pelayanan yang well-being[7]

 

Sebanyak 80% dari keseluruhan rakyat Prancis-kebanyakan adalah pekerja dan juga mereka yang tidak bekerja dan bergantung kepada pemerintah, dijamin dalam Skema Nasional Asuransi Kesehatan (General National Health Insurance Scheme), yang diatur oleh lembaga Caisse Nationale de l’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (CNAMTS). Dari populasi tersebut, 9 persen –kebanyakan petani, pekerja, dan pegawai manajemen dan administrasi yang bergerak di bidang pertanian –dijamin oleh dua skema Asuransi Kesehatan, yang keduanya diatur oleh Mutuale Sociale Agricole (MSA)[8]. Enam persen dari populasi –pekerja wiraswasta-  dijamin melalui skema keempat yakni diatur oleh Caisse Nationale d’Assurance Maladie et Maternité des Travailleurs non-Salariés des Professions non Agricoles (CANAM). Sisa 5 persen dari masyarakat yang dijamin Asuransi Kesehatannya adalah seperti penambang, pekerja transportasi, notaris publik,.pendeta, seniman, dan yang lain dijamin dalam sebelas skema yang lebih kecil.

 

Sedangkan di tahun 2009 Prancis menghabiskan 11% dari Gross Domestic Product (GDP) untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Melalui Badan Asuransi milik pemerintah, The Assurance Maladie, Prancis pernah mengalami deficit anggaran sejak 1989 sampai dengan 2009 sebesar 11,5 Euro[9]. Dalam usaha untuk mengontrol biaya pelayanan kesehatan, Pemerintah Prancis baru-baru ini mengenalkan beberapa program untuk mendorong pasien agar cenderung pada dokter umum, dan mengatur jadwal konsultasi mereka untuk tidak terlalu sering berobat ke dokter atau rumah sakit spesialis yang “diakui”. Perbedaannya adalah, jika Pasien menggunakan Provide yang diakui, maka National Health Insurance (NHI) akan membayar sebesar 70% dari biaya, jika pasien menggunakan layanan yang bukan-diakui (non-aprroved), maka pemerintah melalui NHI hanya membayar 70%.  Tambahan lainnya adalah pemerintah mulai mempromosikan penggunaan obat Generik dan pengadaan tenaga kesehatan yang lebih banyak.

 

Dengan skema dan UU tersebut, rakyat Prancis secara keseluruhan dijamin oleh Undang-Undang yang mengatur skema asuransi kesehatan sebagai bagian dari sistem jaminan sosial, yang kemudian diklasifikasikan dalam berasarkan pekerjaan[10]. Termasuk juga mereka yang bergantung kepada pemerintah secara otomatis dijamin dalam skema tersebut seperti pengangguran dan pensiunan. Asuransi kesehatan nasional didanai dan diatur dalam pembiayaan di tingkat lokal dan regional. Namun, ketika total keseluruhan pengeluaran bidang kesehatan melampaui budget pemerintah, maka biaya tambahan kemudian dialihkan dibawah supervise Menteri Sosial (Ministry of Social Affairs) dan juga Menteri Keuangan (Ministry of Finance) dan juga –dalam prakteknya- beberapa organisasi yang bernaung di bawahnya. Premi Asuransi kesehatan (besaran pembayaran pajak) diatur oleh pemerintah, dengan ketentuan perbedaan keuntungan, yang diterapkan secara seragam dalam keseluruhan skema asuransi kesehatan di level regional maupun nasional.

 

Sistem Pelayanan Kesehatan di Indonesia

Salah satu masalah fundamental dalam pembiayaan kesehatan di idnonesia adalah rendahnya alokasi anggaran kiesehatan dari APBN maupun APBD. Dalam konstelasi nasional, hasil analisis data tahun 1979/1980 sampai dengan tahun 2002 yang dilakukan oleh Thabrany (2005) menunjukkan bahwa alokasi belanja kesehatan pemerintah pusat secara konsisten selalu sangat rendah. Seara keseluruhan (gabungan belanja rutin dan pembangunan) pemerintah hanya mengalokasikan rata-rata 1,36% (kisaran 0,84% samapi 1,85%) dari total belanja pemerintah untuk membiayai kesehatan. Khusus untuk pengeluaran rutin, pemerintah pusat hanya mengalokasikan dana rata-rata 0,58% (kisaran 0,14% sampai 0,86%) dari total belanja rutin untuk kesehatan.  Adapaun daftar anggaran kesehatan di Indonesia dari tahun 2005 hingga tahun 2008 adalah sebagai berikut :

 

Tabel  II : Anggaran Kesehatan di Indonesia dari Tahun ke Tahun

No

Tahun

Anggaran

Persentase

1

2005

11,1 trilyun

2,10%

2

2006

13,9 trilyun

2,10%

3

2007

18,7 trilyun

2,40%

4

2008

19,7 trilyun

2,40%

Sumber : www.hukmas.depkeu.go.id

 

Salah satu kebijakan utama Pemerintah Indonesia di bidang kesehatan adalah Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin (ASKESKIN). Menurut Pemerintah Indonesia[11], tujuan utama ASKESKIN adalah upaya untuk memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat umum. Hanya saja, dengan anggaran Rumah Sakit yang tidak memadai kebijakan ASKESKIN menjadi “Birokrasi baru” karena rumit dan kompleksnya masyarakat untuk dapat mengakses pelayanan gratis dari rumah sakit melalui ASKESKIN. Menurut Trisnantoro[12], karena kekurangan anggaran menyebabkan Rumah Sakit semakin mengarah pada barang komoditi yang mengacu pada kekuatan pasar dalam perekonomian masyarakat. Efeknya, menurut Trisnantoro terjadi pergeseran mengenai arti pelayanan Rumah Sakit yang bersifat Public Goods menjadi pelayanan yang bersifat individualistis (private goods) dengan menyerahkan pada mekanisme pasar.  Seperti dalam Tabel IV di bawah ini.

Clipboard25

 

Hasil dari Kajian Pengeluaran Publik Indonesia untuk Sektor Kesehatan pada tahun 2001-2008 yang dilakukan oleh World Bank. Peningkatan anggaran (National Nominal Health Expendituress) dari tahun ke tahun memang semakin bertambah, akan tetapi masih dalam pertambahan yang sangat kecil, yakni dari 9,3 triliun di tahun 2001, meningkat pesat di tahun 2006 sampai sekitar Rp 31.2 trilyun  dan berturtut-turut penambahannya tidak terlalu signifikan sampai tahun 2008 hanya Rp 39,7 trilyun. Perbandingan jumlah anggaran yang dikeluarkan dengan presentasi dari Gross Domestic Product (GDP) semakin membuktikan bahwa anggaran kesehatan bukanlah prioritas. Dari presentasi tersebut (National Public Health Expenditures as of % of GDP) tahun 2001 adalah sebesar 0,5% dari GDP, dan berturut sampai tahun 2005 bertambah sampai 0,7 % dari GDP. Akan tetapi, pada tahun 2006, pertambahan hanay berkisar antara 0,2-0,4% yakni terakhir sebesar 1,1 % dari GDP. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kenaikan anggaran secara nominal, bukan merupakan policy khusus dari pemerintah, akan tetapi merupakan hasil dari Gross Domestic Product (GDP). Hal tersebut bisa dilihat dalam Tabel III.

 

 

 

 

 

 

Tabel III

Clipboard18

 

Secara hukum, kesehatan di Indonesia menjadi tanggung jawab negara. Hasil amandemen UUD 1945 pada tahun 2000 mulai menunjukkan keberpihakan negara terhadap masalah kesehatan. Pasal 28 H ayat I menyebutkan bahwa : “…setiap penduduk berhak atas pelayanan kesehatan”. Jika selama ini sering diperdebatkan apakah pelayanan kesehatan sebagai Private Goods atau Public Goods, dengan adanya pasal diatas maka menunjukka bahwa kesehatan menjadi tanggaung jawab pemerintah dan negara harus berperan dalam pelayanan kesehatan. 

 

Selain itu pasal 28 H tersebut semakin diperkuat dengan amandemen UUD 1945 tanggal 11 agustus 2002 dimana terdapat dalam amanat MPR bahwa “Negara mengembangkan jaminan sosial bagi seluruh rakyat”, seperti juga tercantum dalam pasal 34 ayat 2 UUD 1945. dalam pasal 3 tersebut, MPR juga menggariskan bahwa ; “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan”. Menurut Thabrany[13] bahwa amandemen 3 pasal dalam UUD 1945 menunjukkan bahwa tujuan negara sebenarnya sudah semakin jelas yaitu secara eksplist menempatkan kesehatan sebagai bagian dari kesejahteraan rakyat yang harus tersedia merata. Dengan kata lain, prinsip ekuitas telah ada dalam UUD 1945 sehingga daerah-daerah seharusnya tidak lagi menghindar dan memberi porsi yang lebih besar untuk pendanaan kesehatan.

 

What Should Welfare State do?

Dalam analisa saya dari permasalahan yang diangkat yaitu perbandingan antara Prancis dan Indonesia dalam kebijakan kesehatan, dengan Pendekatan Distributive Performance dalam kerangka Sistem Politik Gabriel Almond, dengan titik tekan pada dua hal : Pertama, kebutuhan apa yang didistibusikan oleh negara. Kedua, sejauh mana jangkauan dari distribusi tersebut menyentuh kebutuhan masyarakat dan keuntungan apa yang didapatkan oleh mereka. Ketiga, sektor-sektor/klasifikasi masyarakat yang mendapatkan keuntungan dari distribusi ini, dan Keempat, hubungan antara kebutuhan masyarakat dengan keinginan pemerintah untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut.

 

Dari pendekatan tersebut beberapa analisa mengenai perbandingan antara pelayanan kesehatan di Prancis dan Indonesia dapat di-analisa dari faktor-faktor berikut?

 

  1. Landasan Hukum yang Kuat Tentang Besarnya Anggaran Kesehatan

 

Salah satu faktor utama yang menjadi sebab besarnya anggaran keesehatan di Prancis adalah karena dasar hukum yang kuat yang mengatir permasalahan kesehatan di Prancis. Sejak tahun 1970, seperti yang diteliti dalam penelitian Almond, telah menjadi yang terebsar di antara negara-negara lain, dan bahkan juga dibandingkan dengan Amerika Serikat. Selain itu, mereka –aktor legislatif, eksketuif dan Yudikatif- telah merumuskan Undang-Undang yang mengatur masalah kesehatan dalam Couverture Maladie Universelle yang secara definitive mengatur besarnya anggaran yang dileluarkan oleh Pemerintah Prancis serta peruntukannya dan jaminan sosialnya untuk  pekerja. Hingga tahun 2009, Pemerintah Prancis memberikan 11% dari GDP untuk kesehatan berdasarkan UU tersebut

 

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa anggaran kesehatan di Indonesia selalu konsisten rendah. Upaya untuk meningkatkan anggaran kesehatan selama ini tidak pernah didukung oleh landasan hukum yang kuat, yang bisa memaksa Presiden dan dalam hal ini adalah jajarannya seperti Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Departemen Keuangan (Depkeu) untuk mengalokasikan anggaran. Berbeda dengan anggaran pendidikan misalnya, yang termaktub dengan jelas dalam aturan konstitusi bahwa jika anggaran pendidikan tidak mencapai 20% maka dapat dinyatakan melanggar konsitiusi.

 

Perihal ini menarik untuk mengutip analisa dari Hasballa Thabrany yang menyatakan bahwa walaupun sudah ada tiga pasal dalam UUD 1945 yang menunjukkan bahwa tujuan negara sudah semakin jelas, yaitu secara “eksplisit” menempatkan “kesehatan” sebagai bagian dari kesejahteraan rakyat yang harus tersedia merata. Hanya saja, dari tiga perubahan UU tersebut, satupun tidak ada yang menyebutkan jelasnya besaran anggaran untuk kesehatan.

 

  1. Komitmen Pemerintah Untuk Kesehatan (Political Will)

 

Dalam konteks tidak adanya konsitusi yang mengatur secara definitif mengenai anggaran kesehatan, sebenarnya jalan keluarnya adalah pada komitmen dari Negara, dalam hal ini Presiden dan kementerian terkait untuk pembangunan kesehatan Indonesia. Dengan political will yang kuat dari Pemerintah, tentu saja anggaran kesehatan dapat dijadikan salah satu anggaran prioritas dalam APBN, seperti halnya pendidikan. Menurut penelitian Dedi Suparman yang meneliti anggaran kesehatan di 28 propinsi di Indonesia, rasio alokasi dana operasional di daerah dengan alokasi dana untuk pembangunan daerah masih timpang dengan rasio 60 persen berbanding 30 persen.

 

Menurut Aminullah para aktor politik di Indonesia (baik legislatif maupun eksekutif) sebagai penentu kebijakan masih beranggapan sektor kesehatan lebih merupakan kegiatan yang bersifat konsumtif ketimbang upaya membangun sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga apabila ada keguncangan dalam ekonomi negara, alokasi anggaran di sektor ini tidaklah meningkat[14].

 

Proses Formulasi Kebijakan

Mengacu dari landasan filosofis dan perbandingan antarnegara di atas, maka proses formulasi kebijakan untuk mengesahkan UU BPJS seharusnya menjadi itikad bersama anggota dewan untuk kemaslahatan masyarakat banyak.  Namun mengacu kepada Amerika Serikat proses pengesahan undang-undang jaminan keselamatan nasional juga menjadi perdebatan yang melelahkan.  Di Amerika Serikat perdebatan terjadi ketika Partai Republik yang dikenal konservatif tidak menyetujui undang-undang jaminan keselamatan nasional, alasannya terutama Negara Amerika menganut ideology liberal bukan sosialis.  Undang-undang ini akan menciptakan pemerataan yang dilakukan oleh peran besar Negara dan bukan oleh pihak swasta.  Sementara lobi jaringan perusahaan asuransi yang berakar di Amerika terus terjadi kepada anggota kongres agar membatalkan rancangan undang-undang tersebut.  Barulah ketika ketua kongres yang berasal dari Partai Demokrat, Nancy Pelocy melakukan lobi yang serius pada sebagian anggota partai Republik dan Presiden Barrack Obama yang meyakinkan perusahaan Asuransi bahwa skema jaringan keselamatan nasional tidak merugikan perusahaan asuransi,  rancangan undang-undang ini lolos sebagai kebijakan nasional Amerika.

Di Indonesia, dinamika politik seputar pengesahan ruu BPJS ini juga terjadi. BPJS selain mengatur asuransi kesehatan dan keselamatan untuk rakyat Indonesia, BPJS juga mengatur tentang pengintegrasian empat perseroan terbatas BUMN, yaitu, PT Jamsostek, PT Askes, PT Asabri, dan PT Taspen.  Masing-masing perseroan ini memiliki dana yang diperoleh dari iuran para anggotanya.  PT Jamsostek memperoleh dana dari para tenaga kerja, baik PNS maupun buruh atau pegawai di sector swasta.  Sampai pada saat ini sumbangan tenaga kerja yang disimpan oleh PT Jamsostek sebesar 9 miliar dollar amerika[15]

            Atas kenyataan itulah, PT Jamsostek merasa keberatan jika diintegrasikan dengan tiga perseroan lainnya.  Menurut kami hal itu terjadi disebabkan oleh, pertama, proses pengelolaan dana jamsostek tidak transparan.  Di Singapura, Negara dengan tenaga kerja yang kecil daripada Indonesia, memiliki simpanan tenaga kerja nasional sebesar 400 miliar dollar amerika[16].  Pemerintah Singapura memiliki transparansi dalam pengelolaan dana tersebut, umpamanya, dialokasikan untuk menciptakan infrastruktur yang digunakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat Singapura. Di Indonesia selain tidak ada transparansi dimana dana digunakan, praktik korupsi dan kolusi kemungkinan terjadi dengan rapi.  Misalnya saja modus pemindahan tabungan dana tenaga kerja tersebut kepada Bank lain agar memperoleh bunga deposito atau rente yang diberikan kepada pihak Bank.  Inilah yang terjadi di Indonesia yang kemudian diulas oleh banyak pakar ekonomi politik di Indonesia telah terjadi aparat birokrasi yang korup atau birokratik rente[17]Kedua,  ketidakinginan dari pejabat dari keempat perseroan dan para pegawai tinggi lainnya untuk diintegrasikan karena akan menghilangkan privilege yang telah mereka terima selama ini. 

Sementara dari pihak pemerintah yang menolak pengesahan RUU BPJS ini untuk disahkan beralasan pengintegrasian keempat persero ini tidak mudah karena aspek legal dan operasional tadi.  Akan tetapi alasan ini sejatinya tidak mendasar sebab proses ke arah sana dapat dilakukan dengan mudah.  Kemungkinan besar hal itu terjadi karena adanya motif politik terhadap dana simpanan yang terdapat pada keempat persero tadi.  Partai Politik yang berkuasa kemungkinan akan menggunakan dana tadi untuk kepentingan pemilu 2014[18]

Beberapa pihak yang senada dalam penolakan pengesahan RUU BPJS diantaranya adalah kelompok mantan menteri kesehatan Siti Fadhilah Supari yang mengatakan bahwa disahkannya RUU BJPS itu merupakan pesanan asing, memiskinkan rakyat,  mempertajam konflik antarburuh dengan majikan/pengusaha, memunculkan konflik yang berbahaya, bila empat BUMN yang eksis dilebur menjadi satu karena menyangkut dana masyarakat senilai Rp190 triliun, dan mengancam ketahanan dan keutuhan nasional dan memperlemah NKRI[19].   Siti Fadilah mengatakan bahwa negaralah yang seharusnya menanggung penuh jaminan keselamatan nasional, bukan para pengusaha dan buruh[20].  Begitupula kelompok Serikat Pekerja Jamsostek yang melakukan penolakan terhadap pengesahan RUU BPJS ini dengan alasan yang senada dengan pemerintah.

Di sisi lain, sebagian besar ornop mendukung pengesahan RUU BPJS ini, diantaranya adalah Komite Aksi Jaminan Nasional yang terdiri dari gabungan serikat pekerja dan serikat-serikat buruh di seluruh Indonesia (minus serikat pekerja Jamsostek).  Komite Aksi ini mendukung pengesahan RUU BPJS dengan alasan demi kemaslahatan masyarakat banyak.  Sementara itu Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia juga mendukung pengesahan RUU BPJS ini dengan mengeluarkan tujuh tuntutan, yaitu[21]:

 

§  kesejahteraan rakyat disahkan pada tahun 2011

§  Mengangkat Independensi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebagai badan hukum publik yang tidak berada dibawah kementrian.

§  Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang dikembangkan oleh Negara harus mencakup seluruh rakyat Indonesia dan Negara wajib membayarkan iuran fakir miskin dan orang yang tidak mampu.

§  Perlu adanya transparansi dan akuntabilitas serta pengawasan empat BUMN (Jamsostek, Askes, Asabri, dan Taspen) yang ketat serta tidak adanya kekosongan program jaminan sosial selama proses transformasi.

§  Pemerintah menjamin tidak adanya PHK pegawai BUMN terkait.

§  Pembuatan peraturan teknis terkait penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional di Indonesia dengan segera setelah disahkannya RUU BPJS.

§  Mensosialisasikan Sistem Jaminan Sosial Nasional kepada seluruh rakyat Indonesia.

           

 

Fraksi-fraksi di DPR juga terpecah belah.  FPD, FPAN, dan FPKB menolak pengesahan undang-undang tersebut sementara FPDIP, FGOLKAR, FPKS, FPPP, F Gerindra, F Hanura meminta agar ruu BPJS segera disahkan.  Sikap F PD dianggap paling membingungkan, pada awal sidang meminta agar RUU BPJS agar disahkan akan tetapi  dalam prosesnya kemudian justru bersikeras menolak dan menjadi lokomotif bagi dua fraksi lain yang menolak pengesahan tersebut[22]

           

Tabel IV.  Sikap dan Alasan Kelompok dalam RUU BPJS

No

Nama

Sikap

Alasan

1

Komite Aksi Jaminan Sosial

Mendukung

Untuk kepentingan masyarakat banyak

2

PT Jamsostek

Menolak

Jika perseroan ditransformasikan maka dana tenaga kerja dalam jamsostek akan hilang

3

Menteri Keuangan

Menolak

Transformasi empat BUMN ke BPJS sangat sulit karena mengait aspek legal dan operasional

4

Resmi Pemerintah

Menolak

menolak tranformasi empat BUMN yang melayani jaminan sosial saat ini yaitu PT Askes, PT Asabri, PT Taspen, dan PT Jamsostek ke dalam BPJS.

5

Kelompok Siti Fadhilah Supari

Menolak

§  pesanan asing

§  memiskinkan rakyat

§  mempertajam konflik antarburuh dengan majikan/pengusaha

§  memunculkan konflik yang berbahaya, bila empat BUMN yang eksis dilebur menjadi satu karena menyangkut dana masyarakat senilai Rp190 triliun

§  mengancam ketahanan dan keutuhan nasional dan memperlemah NKRI

6

BEM UI

Mendukung

§  Agar RUU BJPS yang berbasis kesejahteraan rakyat disahkan pada tahun 2011

§  Mengangkat Independensi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebagai badan hukum publik yang tidak berada dibawah kementrian.

§  Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang dikembangkan oleh Negara harus mencakup seluruh rakyat Indonesia dan Negara wajib membayarkan iuran fakir miskin dan orang yang tidak mampu.

§  Perlu adanya transparansi dan akuntabilitas serta pengawasan empat BUMN (Jamsostek, Askes, Asabri, dan Taspen) yang ketat serta tidak adanya kekosongan program jaminan sosial selama proses transformasi.

§  Pemerintah menjamin tidak adanya PHK pegawai BUMN terkait.

§  Pembuatan peraturan teknis terkait penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional di Indonesia dengan segera setelah disahkannya RUU BPJS.

§  Mensosialisasikan Sistem Jaminan Sosial Nasional kepada seluruh rakyat Indonesia.

7

PDI-P, Golkar, PKS, PPP, Hanura, dan Gerindra

Mendukung

§  Untuk kepentingan masyarakat banyak

8

Partai Demokrat, PKB, dan PAN.

Menolak

§  menolak tranformasi empat BUMN yang melayani jaminan sosial saat ini yaitu PT Askes, PT Asabri, PT Taspen, dan PT Jamsostek ke dalam BPJS.

 

 

Setelah terjadi proses lobi-lobi yang rumit antarpemimpin fraksi disertai dengan demonstrasi di luar gedung DPR yang dilakukan oleh Komite Aksi Jaminan Nasional maka akhirnya secara aklamasi DPR mengesahkan undang-undang BPJS dengan perincian sebagai berikut,  Untuk BPJS kesehatan akan beroperasi awal Januari 2014, untuk BPJS ketenagakerjaan akan dilaksanakan Juli 2015[23]

 

Kesimpulan

Risalah ini memang pada awalnya memihak agar Negara Indonesia mempunyai undang-undang jaminan keselamatan nasional.  Landasan filosofisnya adalah Negara mempunyai kewajiban untuk kemaslahatan warga negaranya.  Negara tidak boleh abai terhadap penderitaan rakyat.  Indonesia semestinya sudah dapat maju selangkah karena mempunyai undang-undang dasar yang memberikan amanat kepada penyelenggara Negara untuk menciptakan kebijakan jaminan keselamatan nasional ini.  Tesis Giddens dan Fukuyama memberikan landasan teoritis terkait aspek filosofis tadi.  Sementara itu, Negara-negara Eropa – contohnya Perancis – yang mempunyai karakter liberal memiliki undang-undang jaminan keselamatan nasional.  Bahkan Amerika yang terkenal liberal selain memiliki jaminan keselamatan nasional juga memiliki anggaran belanja Negara yang cukup besar yaitu sebesar 19.8 prosen.  Hal ini menunjukkan filosofi dari bernegara yang menunjuk kepada Negara kesejahteraan (welfare state) telah menjadi acuan bagi setiap Negara bangsa di dunia.  Pada akhirnya Indonesia pun masuk ke dalam trend global tadi.

Dalam proses formulasi kebijakan, memang terjadi proses yang rumit dan memakan waktu karena tarik menarik dan pro kontra terjadi antarsesama elemen Negara, fraksi, mau\pun antarorganisasi non pemerintah terhadap kebijakan jaminan keselamatan nasional.  Dengan demikian proses formulasi politik memang sangat politis daripada tahap implementasi dan evaluasi.  Memang tahap formulasi ini merupakan satu tahap penting dari keberhasilan sistem politik untuk mengakomodasi suatu gagasan atau masukan yang telah tersebar di masyarakat untuk diformulasikan ke dalam suatu kebijakan Negara yang akhirnya bersifat mengikat dan memaksa.

Akhirnya marilah kita berharap dan mengawasi agar UU BPJS ini agar dapat berjalan sesuai dengan landasan filosofis dan kepentingan masyarakat Indonesia pada umumnya.  Oleh karena jika tidak, UU BPJS ini akan kembali ‘masuk angin’ dan kemudian dana trilyunan rupiah akan raib atas nama kepentingan-kepentingan politik yang selalu dikatakan imajiner atau membayang. Sayang!

 

You are here: Home Makalah Pangi Syarwi Chaniago: Dinamika Politik UU BPJS